Undang Undang Kenaikan Gaji Pns 2013


loading...


Pendapat Para Ahli Mengenai Perpajakan

...H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat...

Pengertian Hukum Pidana

...Definisi Hukum Pidana dan Pengertian Hukum Pidana Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan...

Terminologi Otonomi Daerah

...Terminologi Otonomi Daerah – Berikut ini sekilas tentang penjelasan secara Terminologi Otonomi Daerah Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka sampai detik ini otonomi daerah telah diimplementasikan pada pemerintahan Indonesia. Dalam kurun waktu diterbitkannya undang-undang tersebut, telah banyak...

Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia

...tidak salah gunakan dan hak asasi manusia/warga Negara tidak dilanggar,konstitusi sangat penting artinya bagi suatu Negara karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasan dalam suatu Negara. Konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis,yaitu constituer artinya membentuk.beberapa istilah dari konstitusi seperti gronwet ( bahasa Belanda ) artinya,yaitu wet berarti undang-undang dan...

Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan

...Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan – Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan yang harus dipahami, seperti tenaga kerja, pekerja/buruh, pemberi kerja, pengusaha, perusahaan dan lain-lain. Istilah dalam pengertian hal tersebut diatas dapat ditemui dalam peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13...

Macam Macam Konstitusi

...Macam Macam Konstitusi yang ada – Berikut ini adalah beberapa Macam Macam Konstitusi undang undang 1) Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis (written constitution and unwritten constitution). Suatu konstitusi disebut tertulis bila berupa suatu naskah (Doumentary Constitution), sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak berupa suatu naskah (Non- Doumentary Constitution) dan...

Pengertian hukum menurut para ahli

...Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum 1. Plato, dilukiskan dalam bukunya Republik. Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. pengertian hukum bisnis menurut para ahli, pengertian hukum menurut para ahli di luar negeri 2. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat...

Pekerja Asing di indonesia wajib berbahasa indonesia

...dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009. Undang-undang ini mewajibkan orang asing yang akan bekerja di Indonesia atau yang akan mengikuti studi di Indonesia atau yang akan menjadi warga negara Indonesia itu harus mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia. “Sekarang kan undang-undangnya sudah ada hanya menunggu Perpres. Perpres masih akan dibahas...

Pentingnya Motivasi Dalam Bekerja

...mempengaruhi motivasi kerja karyawan di sebuah perusahaan Faktor kebijakan perusahaan Melipui gaji, tunjangan, dan pensiun. Dampaknya terhadap motivasi kerja biasanya hanya sekedar untuk bertahan. Tidak memberikan dampak yang begitu besar dalam peningkatakn kinerja. Jadi, perusahaan tidak cukup hanya mengandalkan masalah gaji, pensiun, dan tunjangan untuk memotivasi karyawan untuk mendapatkan...

Pengertian Hukum Menurut Aristoteles

...Pengertian hukum menurut Aristoteles dan Definisi Hukum Menurut Aristoteles “Sesuatu yang berbeda dari sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar.” “hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi...

PP No 30 Tahun 2015 – Kenaikan Gaji PNS 2015

peraturan pemerintah nomor 30 tahun 2015 tentang perubahan ketujuh belas atas peraturan pemerintah nomor 7 tahun 1977 tentang peraturan gaji pns

Gaji dan Tunjangan PNS dalam UU ASN | Remunerasi PNS

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan bahwa pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin ...

Dalam UU ASN, Gaji dan Tunjangan PNS Bakal Naik ... - 2018

Info Menarik Lainnya: PNS Hanya Terima Tunjangan Kinerja Diluar Gaji Pokok; Kenaikan Gaji PNS 2014 Sebesar 6 Persen; ASN / PNS Segera Dapat Tunjangan Kemahalan

Produk Hukum - Sekretariat Negara Republik Indonesia

Situs Resmi Sekretariat Negara Republik Indonesia ... Beranda; Tentang Kami. Nawacita; Tugas & Fungsi; Rencana Strategis 2015-2019; Reformasi Birokrasi

Seputar Penetapan Inpassing Pangkat Dosen Bukan PNS

Tujuan Inpassing Pangkat Dosen Bukan PNS (Dosen Tetap Yayasan): 1) Dasar untuk menentukan besarnya pembayaran tunjangan profesi dosen 2) Perlakuan yang sama antara ...

SekolahDasar.Net

Contoh penjelasan hasil cek estimasi gaji pensiun dan THT di atas, PNS masa kerjanya 8 tahun, saat ini memiliki gaji pokok pokok Rp2.898.700. Jika Naruto pensiun ...

Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan ...

Dasar Hukum. Pasal. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) Pasal 330 . Yang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap dua puluh satu ...

Upah Minimum Regional 2017 – UMP Update Lengkap

Upah minimum regional / UMP ditahun 2017 bila kita lihat berdasar daftar dibawah ini telah mengalami kenaikan yang beragam. UMR bila didasarkan Permenaker No. 1 Tahun ...

Seputar Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional PNS

Batas usia pensiun: PNS Guru 60 tahun (UU Guru) PNS Dosen biasa 65 tahun ( UU dan PP dosen ), bisa diperpanjang dengan persetujuan Mendiknas bila berkeahlian khusus ...

Aturan-Aturan Hukum Corporate Social Responsibility ...

Apakah perusahan benar-benar wajib untuk membudidaya atau membangun desa setempat? Kalau misalnya ada kewajiban itu tolong dijelaskan juga undang-undangnya.