Undang Undang Dalam Hukum Bisnis


loading...


Pengertian hukum menurut para ahli

...Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum 1. Plato, dilukiskan dalam bukunya Republik. Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. pengertian hukum bisnis menurut para ahli, pengertian hukum menurut para ahli di luar negeri 2. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat...

Hubungan Sosialisasi Dengan Kepribadian

...Corak hubungan orang tua dengan anak yang akan menentukan proses sosialisasi serta perkembangan kepribadiannya dapat dibedakan menjadi tiga pola, yaitu pola menerima-menolak, memakai-melepaskan, dan demokrasi-otokrasi. 1) Pola menerima-menolak Pola ini didasarkan atas taraf kemesraan orang tua terhadap anak. Seorang anak yang dibesarkan dalam pola menolak akan cenderung bersikap menantang...

Artikel Globalisasi dan Modernisasi

...dalam masyarakat tidak selalu bersifat adjustive (dapat menyesuaikan diri terhadap perubahan-perubahan. k. Kenakalan remaja kenakalan remaja (delinkuensi) adalah semua bentuk atktifitas remaja yang belum dewasa akan hukum yang bertentangan dengan norma-norma sosial terutama norma hukum kenakalan remaja merupakan suatu bentuk ketimpangan penanganan terhadap pendidikan anak akibat ketidak mampuan orang...

Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan

...Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan – Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan yang harus dipahami, seperti tenaga kerja, pekerja/buruh, pemberi kerja, pengusaha, perusahaan dan lain-lain. Istilah dalam pengertian hal tersebut diatas dapat ditemui dalam peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13...

Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan

...pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, demi kesejahteraan umat manusia” dan pasal 31 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” Konstitusi itu menunjukkan kalau rakyat mempunyai kedudukan yang sama untuk dan...

Artikel Globalisasi Pendidikan

...menyangkut bubget maupun kebijakan yang bersifat strategis di bidang kurikulum. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata di beberapa daerah mendapat kendala, karena kurangnya ketersediaan anggaran pendidikan, padahal berdasarkan pasal 31 ayat 4 UUD 1945 dan pasal 49 UU Sisdiknas, anggaran pendidikan minimal 20% dari APBD. Kendala lain yang dihadapi sebagian pemerintah...

Pengertian Hukum Pidana

...Definisi Hukum Pidana dan Pengertian Hukum Pidana Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan...

Definisi Hukum Menurut Para Ahli

...menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”. Pengertian Hukum Menurut Para Prof. Mr. EM. Meyer “Hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya”. Pengertian Hukum Menurut Para Leon Duquit “Hukum adalah aturan tingkah laku para...

Pengertian Hukum Bisnis Menurut Para Ahli

...Pemahanan dan Pengertian Hukum Bisnis sebagai berikut ini Pengertian Hukum Bisnis adalah norma-norma atau aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tentang kepentingan bisnis yang dibagi dalam beberapa bidang, diantaranya adalah Hukum Bisnis bidang ekonomi Hukum Dagang Hukum Asuransi Hukum Investasi Hukum Bisnis bidang keuangan Hukum Perbankan...

Contoh Hubungan Bahasa Dengan Pengembangan Kepribadian

...terjadi pada sistem saraf. Soejono (1983:01), bahasa adalah suatu sarana perhubungan rohani yang amat penting dalam hidup bersama. Menurut Owen dalam Stiawan (2006:1), menjelaskan definisi bahasa yaitu bahasa dapat didefenisikan sebagai kode yang diterima secara sosial atau sistem konvensional untuk menyampaikan konsep melalui kegunaan simbol-simbol yang dikehendaki dan kombinasi...

hukumonline.com

Ini Ketentuan Hukum Bila Barang Lebaran yang Dipesan Secara Online Bermasalah

Undang-undang Pornografi - Wikipedia bahasa Indonesia ...

Undang-Undang Pornografi (sebelumnya saat masih berbentuk rancangan bernama Rancangan Undang-Undang Antipornografi dan Pornoaksi, disingkat RUU APP, dan kemudian ...

Proses Pembentukan Undang-Undang - hukumonline.com

Dalam UU 12/2011, proses pembuatan undang-undang diatur dalam Pasal 16 s.d. Pasal 23, Pasal 43 s.d. Pasal 51, dan Pasal 65 s.d. Pasal 74. Sedangkan, dalam UU 27/2009 ...

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan ...

Gajimu.com Indonesia - Peraturan Hukum dan Undang-Undang ...

Ringkasan seputar isi Peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia dalam bentuk tanya jawab. (Summary on Indonesian Labour Law in Frequently Asked Question ...

Undang-Undang RI No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan

Undang Undang Republik Indonesia No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan: Menimbang: Bahwa keadaan alam, flora dan fauna, sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa, serta ...

Makro - Wikipedia

Makro is an international brand of Warehouse clubs, also called cash and carries. Originally a Dutch-based chain, the first one opened in Amsterdam in 1968.

Pembagian Urusan Pemerintahan menurut Undang-Undang No. 23 ...

Pembagian Urusan Pemerintahan menurut Undang-Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Oleh: Totoh W. Tohari . Daerah adalah bagian yang tidak terpisahkan ...

Undang-undang PPN Nomor 42 Tahun 2009 - ortax.org

undang-undang republik indonesia nomor 42 tahun 2009 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 8 tahun 1983 tentang pajak pertambahan nilai barang dan jasa

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 31 TAHUN 2004 ...

www.bpkp.go.id undang-undang republik indonesia nomor 31 tahun 2004 tentang perikanan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,