Tujuan Hukum Pidana


loading...


Pengertian hukum menurut para ahli

...proses diskresi yang menyangkut keputusan penguasa. g. Hukum sebagai proses pemerintahan, yaitu proses hubungan timbal-balik antara unsur-unsur pokok sistem kenegaraan. h. Hukum sebagai sikap tindak ajeg atau perikelakuan yang teratur, yaitu perikelakuan yang diulang-ulang dengan cara yang sama, yang bertujuan untuk mencapai kedamaian. i. Hukum sebagai jalinan nilai-nilai, yaitu...

Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan

...Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan – Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan yang harus dipahami, seperti tenaga kerja, pekerja/buruh, pemberi kerja, pengusaha, perusahaan dan lain-lain. Istilah dalam pengertian hal tersebut diatas dapat ditemui dalam peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13...

Pengertian Hukum Pidana

...Definisi Hukum Pidana dan Pengertian Hukum Pidana Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan...

Tujuan hukum menurut para ahli

...Tujuan hukum menurut para ahli – Sama halnya dengan pengertian hukum, banyak teori atau pendapat mengenai tujuan hukum. Berikut ini adalah teori-teori menurut para ahli : Tujuan hukum menurut Prof Subekti, SH : Hukum itu mengabdi pada tujuan negara yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan....

Definisi Hukum Menurut Para Ahli

...menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakukan pelanggaran itu”. Pengertian Hukum Menurut Para SM. Amin, SH. “Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi yang disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketatatertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terjamin”. Pengertian Hukum Menurut Para MH....

Tujuan Hukum Pidana

...Tujuan Hukum Pidana – Secara konkrit tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah : Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkunganya Tujuan hukum pidana ini sebenarnya...

Teori Actuating

...Teori Actuating – Apa Yang Dimaksud Dengan Teori Actuating, Pengertian Fungsi Dan Teori Actuating? Berikut ini makalah dan artikel teori actuating serta dasar kumpulan teori actuating BAB I PENDAHULUAN 1.1. latar Belakang pengetahuan tentang actuating (pergerakan) dikalangan para remaja zaman sekarang harus ditingkatkan. Pengetahuan tentang actuating pun penting untuk...

Pengertian hukum menurut Soerjono Soekamto

...Pengertian hukum menurut Soerjono Soekamto dan definisi hukum menurut Soerjono Soekamto Mempunyai berbagai arti: 1. Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan) hukum 2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan 3. Hukum dalam arti kadah atau norma 4. Hukum dalam ari tata hukum/hukum positf tertulis 5. Hukum dalam...

Pengertian Hukum Bisnis Menurut Para Ahli

...dibagi dalam beberapa bidang, diantaranya adalah Hukum Bisnis bidang ekonomi Hukum Dagang Hukum Asuransi Hukum Investasi Hukum Bisnis bidang keuangan Hukum Perbankan Hukum Pasar Modal Hukum Bisnis bidang jasa IPAR HAKI CPM Pemahaman Hukum Bisnis adalah Merupakan aturan konkrit mengenai kepentingan yang paling mendasar dari hukum bisnis, Kita dapat...

Teori Tindakan Sosial Menurut Max Weber

...hanya sekedar menilai cara yang baik untuk mencapai tujuanya tapi juga menentukan nilai dari tujuan itu sendiri. Tujuan dalam Zwerk Rational tidak absolute. Ia dapat juga menjadi cara dari tujuan lain berikutnya. Bila aktor berkelakuan dengan cara yang paling rasional maka mudah memahami tindakan itu. b. Wrektrational action Dalam...

Pengertian Hukum dan Tujuan Hukum yang Lengkap

Pengertian Hukum | Hukum adalah sebuah salah satu yang berasal dari norma yang terdapat di dalam masyarakat. Norma hukum mempunyai hukuman yang lebih tegas lagi.

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA - kontras.org

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Berlakunya Undang-undang

Tujuan Tanda Tangan - NegaraHukum.com

Bahkan surat akta yang dikategorikan sebagai akta di bawah tangan jika hendak dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan kekuatan tanda tanganlah yang melekat ...

Sejarah Hukum Perikanan - NegaraHukum.com

Sejak diratifikasinya United Nation Conventio On The Law Of The Sea (UNCLOS) 1982 melalui Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 merupakan milenesto perjuangan Negara RI ...

Hak dan Kewajiban Saksi dalam Perkara Pidana - hukumonline.com

R. Soesilo dalam bukunya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal, mengatakan bahwa supaya dapat dihukum ...

Prosedur Melaporkan Peristiwa Pidana ke Kantor Polisi ...

Selanjutnya, di mana kita melapor? Dalam hal Anda ingin melaporkan suatu tindak pidana atau kejahatan, Anda dapat langsung datang ke kantor kepolisian yang terdekat ...

Apa yang Seharusnya Anda Lakukan Bila Anda Berurusan ...

A. PENDAHULUAN Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana atau biasa disebut KUHAP dimana pada Pasal 108 KUHAP dijelaskan mengenai apa yang dimaksud…

BAB I PENDAHULUAN - hukum.unsrat.ac.id

Pedoman Standar Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme bagi Bank Umum Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan ...

Hukum siber - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Hukum Siber adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (Law of ...

2. UU No 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi

2 d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c perlu dibentuk Undang-undang yang baru tentang Pemberantasan Tindak Pidana