Teori Otonomi Daerah


loading...


Terminologi Otonomi Daerah

...Terminologi Otonomi Daerah – Berikut ini sekilas tentang penjelasan secara Terminologi Otonomi Daerah Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka sampai detik ini otonomi daerah telah diimplementasikan pada pemerintahan Indonesia. Dalam kurun waktu diterbitkannya undang-undang tersebut, telah banyak...

Teori Actuating

...Teori Actuating – Apa Yang Dimaksud Dengan Teori Actuating, Pengertian Fungsi Dan Teori Actuating? Berikut ini makalah dan artikel teori actuating serta dasar kumpulan teori actuating BAB I PENDAHULUAN 1.1. latar Belakang pengetahuan tentang actuating (pergerakan) dikalangan para remaja zaman sekarang harus ditingkatkan. Pengetahuan tentang actuating pun penting untuk...

Teori Tindakan Sosial Menurut Max Weber

...Teori Tindakan Sosial Menurut Max Weber – Eksemplar paradigma definisi sosial ini salah satu aspeknya yang sangat khusus adalah dari karya Max Weber yakni, mengartikan sosiologi sebagai studi tentang tindakan sosial dan antar hubungan sosial. Inti tesisnya adalah ”tindakan yang penuh arti” dari individu. Tindakan sosial yang dimaksud Weber...

Sumber Penyimpangan

...Sumber Penyimpangan – berikut ini adalah artikel bentuk penyimpangan, jenis jenis, Latar Belakang, Sumber Penyimpangan dan Teori Penyimpangan menurut para ahli Sumber Penyimpangan Sosial atau Faktor – Faktor Penyebabnya Faktor Dari Dalam Faktor penyimpangan sosial yang berasal dari dalam adalah intelegensi atau tingkat kecerdasan, usia, jenis kelamin dan kedudukan...

Contoh Proposal Bantuan Dana Penelitian

...No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan pembangunan keuangan pusat daerah, maka diharapkan untuk pembangunan daerah lebih memperhatikan prinsip pemerataan pendidikan serta memperhatikan sumber daya alam dan sumber daya manusia dan perlu mendapatkan pembinaan serta pengelolaan yang baik dan professional. Berdasarkan realita dan alasan diatas, maka menjadi kewajiban...

Artikel Globalisasi Pendidikan

...mendapatkan pendidikan dasar secara gratis, karena pasal 11 ayat 2 UU Sisdiknas menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”. Upaya memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia sebenarnya juga telah ditempuh dengan lahirnya UU...

Teori manajemen sumber daya manusia menurut para ahli

...Teori manajemen sumber daya manusia menurut para ahli – Berikut ini adalah beberapa Teori manajemen sumber daya manusia menurut para ahli atau manajemen sumber daya manusia menurut para ahli Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia (MSDM) menurut Mary Parker Follett Manajemen Sumber Daya Manusia adalah suatu seni untuk mencapai tujuan-tujuan...

Contoh Proposal Permohonan Bantuan Dana Beasiswa Pendidikan

...pembangunan tidak lagi diukur dari segi ekonomi semata, namun sejauh mana pembangunan itu biasa meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia(SDM), Karena di inventaris pada aspek manusia sebagai modal dasar sangat didahulukan, Dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka diharapkan untuk...

Contoh Hubungan Bahasa Dengan Pengembangan Kepribadian

...untuk menunjang keberhasilan dalam pekerjaan. Selain itu kemampuan untuk berinteraksi antara individu secara efektif dan berkomunikasi dengan baik juga akan membuat seseorang menonjol diantara yang lain. Kepribadian itu memiliki banyak arti, bahkan saking banyaknya boleh dikatakan jumlah definisi dan arti dari kepribadian adalah sejumlah orang yang menafsirkannya. Hal ini...

Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan

...dunia membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Teknologi berkembang sangat pesat, pemerintah juga jadi kerepotan dan akhirnya mengubah kurikulum pendidikan di Indonesia disesuaikan dengan tuntutan era globalisasi. Padahal kurikulum di Indonesia itu sudah berulang kali dimodifikasi, bahkan diubah-ubah. Bahkan sering ada anggapan bahwa setiap kali ganti menteri tentu ganti...

Otonomi daerah di Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia ...

Otonomi daerah di Indonesia adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat ...

BAB II KAJIAN TEORI A. Otonomi Desa 1. Desa

14 BAB II KAJIAN TEORI . A. Otonomi Desa . 1. Desa . Secara etimologi kata desa berasal dari bahasa Sansekerta, deca yang berarti tanah air, tanah asal, atau tanah ...

Makalah Tentang Otonomi Daerah - Perkuliahan.com

"Otonomi Daerah " oleh : Anisatul Mahmudah Latar Belakang Masalah Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua

Tugas dan Kewenangan Pemerintahan Daerah - NegaraHukum.com

Daya tarik terpenting dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah adalah ditetapkannya ...

Geopolitik di Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia ...

Geopolitik berasal dari kata geo dan politik. Geo berarti bumi dan politik berasal dari bahasa Yunani politeia. Poli artinya kesatuan masyarakat yang berdiri sendiri ...

Simposium Nasional Akuntansi - Pusat Data Ekonomi & Bisnis

Pusat Data Ekonomi & Bisnis Pusat Sumber Belajar Prof. Sumitro Djojohadikusumo Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia

BeritaSatu.Com

Beritasatu.com adalah situs yang memiliki keunggulan pada kecepatan, ketepatan, kelengkapan, pemilihan isu yang tepat, dan penyajian yang memperhatikan hukum positif ...

10 CONTOH KONFLIK DI INDONESIA | Waldi Rahman - Academia.edu

10 CONTOH KONFLIK DI INDONESIA 1. Konflik Sosial Kasus Tegal Dan Cilacap Konflik dapat bersifat tertutup (latent), dapat pula bersifat terbuka (manifest).

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 - hukumonline.com

Informasi yang tersedia di www.hukumonline.com tidak ditujukan sebagai suatu nasehat hukum, namun hanya memberikan gambaran umum terhadap suatu informasi atau ...

Proses Pembentukan Undang-Undang - hukumonline.com

Dalam UU 12/2011, proses pembuatan undang-undang diatur dalam Pasal 16 s.d. Pasal 23, Pasal 43 s.d. Pasal 51, dan Pasal 65 s.d. Pasal 74. Sedangkan, dalam UU 27/2009 ...