Teori Negara Hukum


loading...


Pengertian hukum menurut para ahli

...dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. pengertian hukum menurut para ahli di dunia, pengertian hukum menurut pendapat para ahli 6. Duguit, hukum adalah tingkah laku para anggota masyarakat, aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari kepentingan bersama...

Pengertian Negara Menurut Ahli Indonesia

...Soltau Negara adalah alat atau wewenang yang mengendalikan persoalan-persoalan bersama atas nama rakyat. Pengertian Negara Menurut Hans Kelsen Negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan cara paksa. Pengertian Negara Menurut Konvensi Montevideo Negara adalah organisasi kesatuan ikatan masyarakat yang memiliki kekuasaan yang dibentuk oleh sesuatu bangsa tujuan mencapai...

Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan

...Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan – Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan yang harus dipahami, seperti tenaga kerja, pekerja/buruh, pemberi kerja, pengusaha, perusahaan dan lain-lain. Istilah dalam pengertian hal tersebut diatas dapat ditemui dalam peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13...

Teori Actuating

...ada premis dasar yang merupakan pandangan yang berlawanan dalam bentuk teori x dan teori y dengan Ciri-ciri teori X adalah berasumsi : kebanyakan pekerja yang bekerja pada suatu perusahaan bekerja sedikit mungkin dan mereka umumnya menentang perubahan. kebanyakan pekerja harus dibujuk, diberikan penghargaan, diuhukum dan diawasi untuk mengubah kelakuan...

Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Keluarga Sekolah Masyarakat

...Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Keluarga Sekolah Masyarakat – Secara implisit, kita sebagai warga Indonesia dengan hak dan kewajiban yang sama dan juga sebagai bangsa yang berdasarkan pancasila, kita hendaknya mengutamakan Kewajiban dari pada Hak. Pengertian Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan...

Definisi Hukum Menurut Para Ahli

...menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”. Pengertian Hukum Menurut Para Prof. Mr. EM. Meyer “Hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya”. Pengertian Hukum Menurut Para Leon Duquit “Hukum adalah aturan tingkah laku para...

Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia

...Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia – Berikut ini adalah Ciri Konstitusi Indonesia Bentuk Negara Kesatuan Bentuk pemerintahan republik Kedaulatan ada di tangan rakyat Sistem pemerintahan presidensil Adanya pembagian kekuasaan antara legislatif,eksekutif & yudikatif Negara hukum Desentralisasi Multi partai (teridiri dari banyak partai) A. Konstitusi Yang Penah Berlaku di Indonesia...

Tujuan hukum menurut para ahli

...Tujuan hukum menurut para ahli – Sama halnya dengan pengertian hukum, banyak teori atau pendapat mengenai tujuan hukum. Berikut ini adalah teori-teori menurut para ahli : Tujuan hukum menurut Prof Subekti, SH : Hukum itu mengabdi pada tujuan negara yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan....

Macam Macam Perubahan Konstitusi

...kesempatan untukmenyampaikan pandangannya sebelum perubahan dilakukan. Agar kekuasaan Negara serikat dan kekuasaan Negara bagian tidak diubah semata-mata oleh perbuatan masing-masing pihak secara tersendiri. Agar supaya hak-hak perseorangan atau kelompok, seperti kelompok minoritas agama atau kebudayaannya mendapat jaminan. Apabila kita amati mengenai system pembaharuan konstitusi di berbagai Negara terdapat dua...

Artikel Globalisasi Teknologi

...meningkatkan daya saing Asia. Namun memang masih ada hambatan, terutama antara lain sumber daya yang terbatas, masih kakunya sistem pemerintahan, serta perbedaan sosial politik di antara negara-negara yang kini harus bekerjasama –yang bila gagal diatasi, akan tetap menempatkan Asia di pihak yang merugi. Salah satu tindakan yang akan dilakukan...

ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARA

Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA - pustaka ... - pustaka.unpad.ac.id

hukum administrasi negara disusun oleh : bewa ragawino, s.h., m.si. fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas padjadjaran

Encyclopedia - Wikipedia

An encyclopedia or encyclopaedia is a reference work or compendium providing a comprehensive summary of information from either all branches of knowledge or from a ...

Sekretariat Negara Republik Indonesia

Menteri Sekretaris Negara, Pratikno didampingi Kepala Biro Kerja Sama Teknik Luar Negeri, Rika Kiswardani menerima Audiensi Duta Besar Jepang untuk Indonesia, Ishii ...

Hukum siber - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Hukum Siber adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (Law of ...

Asas-asas Perjanjian - Negara Hukum

Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (pacta sun servanda), asas iktikad baik ...

Genetika : Hukum Mendel - BIOLOGI MEDIA CENTRE

Hukum Mendell I/Hukum Pemisahan Bebas. Hukum Mendell I dikenal juga dengan Hukum Segregasi menyatakan: ‘pada pembentukan gamet kedua gen yang merupakan pasangan ...

Prevent Genocide International

Prevent Genocide International, established in 1998, is a global education network for the prevention of mass atrocities and genocide.

Pendapatan Asli Daerah - Negara Hukum

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa ...

Pancasila Sebagai Ideologi Negara | Sarjanaku.com

Pancasila sebagai dasar Negara, maka mengamalkan dan mengamankan Pancasila sebagai dasar Negara mempunyai sifat imperatif dan memaksa, artinya setiap warga Negara ...