Syarat Utama Mengubah Undang Undang


loading...


Macam Macam Perubahan Konstitusi

...ketentuan UUD diberi makna baru tanpa mengubah bunyinya. Kekuatan kekuatan yang melahirkan keadaan baru itu mendorong perubahan atas ketentuan UUD, baik melalui perubahan formal, putusan hakim, hukum adat maupun konvensi. Secara Yuridis, perubahan konstitusi dapat dilakukan apabila dalam konstitusi tersebut telah ditetapkan tentang syarat dan prosedur perubahan konstitusi. Perubahan...

Pendapat Para Ahli Mengenai Perpajakan

...H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat...

Pengertian Hukum Pidana

...Definisi Hukum Pidana dan Pengertian Hukum Pidana Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan...

Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia

...tidak salah gunakan dan hak asasi manusia/warga Negara tidak dilanggar,konstitusi sangat penting artinya bagi suatu Negara karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasan dalam suatu Negara. Konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis,yaitu constituer artinya membentuk.beberapa istilah dari konstitusi seperti gronwet ( bahasa Belanda ) artinya,yaitu wet berarti undang-undang dan...

Terminologi Otonomi Daerah

...Terminologi Otonomi Daerah – Berikut ini sekilas tentang penjelasan secara Terminologi Otonomi Daerah Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka sampai detik ini otonomi daerah telah diimplementasikan pada pemerintahan Indonesia. Dalam kurun waktu diterbitkannya undang-undang tersebut, telah banyak...

Kegiatan Ekonomi Tradisional di Malaysia

...Di Sabah masyarakat pribumi yang menjalankan kegiatan ekonomi saradiri ialah orang Bajau, Kadazan/Dusun, Melayu Brunei dan Kedayan. Mereka menjalankan kegiatan pertanian seperti menanam padi huma, padi sawah, mencari hasil hutan dan memburu binatang. Sebilangan penduduk menjalankan kegiatan perniagaan dan perdagangan. B. Isi 1. Kegiatan Ekonomi di Tanah Melayu (10...

Pengertian hukum menurut para ahli

...Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum 1. Plato, dilukiskan dalam bukunya Republik. Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. pengertian hukum bisnis menurut para ahli, pengertian hukum menurut para ahli di luar negeri 2. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat...

Macam Macam Konstitusi

...pun (contoh : USA, Kanada, Indonesia dan Jepang). Ciri-ciri konstitusi fleksibel Sifat elastis, artinya dapat disesuaikan dengan mudah Dinyatakan dan dilakukan perubahan adalah mudah seperti mengubah undang-undang Ciri ciri Konstitusi rigid mempunyai ciri-ciri pokok, antara lain: Memiliki tingkat dan derajat yang lebih tinggi dari undang-undang Hanya dapat diubah dengan...

Rangkaian Nama Bayi

...Rachmawati → Rachma : Kasih sayang + Wati : Wanita (IMHO) Adesya Utama Ardani Adesya : ? Utama : Penting, sama (Indonesia) Ardani, Ardhani : Kendi untuk upacara agama, suci (Sansekerta) Adhwa Fajri Annada → The light of the morning dew; Cahaya embun pagi Adhwa : Cahaya Fajri :...

Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan

...Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan – Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan yang harus dipahami, seperti tenaga kerja, pekerja/buruh, pemberi kerja, pengusaha, perusahaan dan lain-lain. Istilah dalam pengertian hal tersebut diatas dapat ditemui dalam peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERBANKAN - bi.go.id

undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998

Undang-undang Lalu Lintas No 22 Tahun 2009

undang-undang republik indonesia nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,

PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...

penjelasan atas undang-undang republik indonesia nomor 3 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang republik indonesia nomor 23 tahun 1999 tentang bank indonesia

HarakahDaily | Benar & Inklusif

Halaman online surat khabar Harakah dalam Bahasa Melayu

Kebebasan beragama di Malaysia - Wikipedia Bahasa Melayu ...

Rencana ini seharusnya mempunyai terlalu banyak bahagian tajuk yang membahagikan kandungan. Sila membantu memperbaiki rencana ini dengan menggabungkan bahagian ...

Pihak Berkuasa Tempatan Ditubuhkan Melalui Peruntukan Akta ...

Pihak Berkuasa Tempatan Ditubuhkan Melalui Peruntukan Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) Pihak Berkuasa Tempatan merupakan Kerajaan Ketiga dalam

PROSEDUR, CARA DAN SYARAT PENDIRIAN CV – Irma Devita ...

Jawab: Pendirian suatu badan usaha tertentu diperlukan untuk memberi wadah atau “bentuk” pada usaha tersebut. Terutama apabila terdiri dari beberapa orang yang ...

Contoh soalan dan jawapan - Laman Sejarah

Pepatih. Temenggong. Pelantikan pembesar-pembesar dibuat secara suara terbanyak, seperti pelantikan Yang Dipertuan Besar dibuat secara suara terbanyak antara undang ...

Syarat Tenaga Kerja Asing Bisa Bekerja di Indonesia ...

Bagaimana prosedur pelaporan tenaga kerja asing yang belum memenuhi syarat bekerja di Indonesia? Apa saja syarat tenaga kerja asing untuk dapat bekerja di Indonesia?

Hukum siber - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Hukum Siber adalah istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi. Istilah lain yang juga digunakan adalah hukum Teknologi Informasi (Law of ...