Sop Pengelola Keuangan Daerah


loading...


Terminologi Otonomi Daerah

...Terminologi Otonomi Daerah – Berikut ini sekilas tentang penjelasan secara Terminologi Otonomi Daerah Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka sampai detik ini otonomi daerah telah diimplementasikan pada pemerintahan Indonesia. Dalam kurun waktu diterbitkannya undang-undang tersebut, telah banyak...

Contoh Proposal Bantuan Dana Penelitian

...No. 22 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan pembangunan keuangan pusat daerah, maka diharapkan untuk pembangunan daerah lebih memperhatikan prinsip pemerataan pendidikan serta memperhatikan sumber daya alam dan sumber daya manusia dan perlu mendapatkan pembinaan serta pengelolaan yang baik dan professional. Berdasarkan realita dan alasan diatas, maka menjadi kewajiban...

Pengertian akuntansi menurut para ahli

...Pengertian akuntansi menurut para ahli – berikut ini adalah berbagai Definisi akuntansi menurut para ahli Pengertian akuntansi menurut KOHLER’S DICTIONARY Accountng is the recording and reporting of transaction – Akuntansi adalah suatu seni pencatatan dari transaksi – transaksi keuangan Pengertian akuntansi menurut ACCOUNTING PRINCIPLES BOARD (1970) Akuntansi adala suatu...

Contoh Proposal Permohonan Bantuan Dana Beasiswa Pendidikan

...pembangunan tidak lagi diukur dari segi ekonomi semata, namun sejauh mana pembangunan itu biasa meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia(SDM), Karena di inventaris pada aspek manusia sebagai modal dasar sangat didahulukan, Dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka diharapkan untuk...

Artikel Globalisasi Pendidikan

...mendapatkan pendidikan dasar secara gratis, karena pasal 11 ayat 2 UU Sisdiknas menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”. Upaya memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia sebenarnya juga telah ditempuh dengan lahirnya UU...

Aktivitas Kantor dan Pengertian Kegiatan Kantor

...pembuatan rekaman adalah menyiapkan informasi sesegera mungkin apabila manajemen meminta informasi tersebut. Beberapa rekaman (record) diminta untuk disimpan menurut hukum, atau disimpan untuk memenuhi kebutuhan manajemen dalam perencanaan dan pengendalian perusahaan seperti rician negosiasi, transaksi, korespondensi, pesanan, faktur atau ringkasan rincian seperti laporan keuangan, laporan persediaan, dll. c) Mengatur...

Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan

...bangsa. Kenyataannya memang demikian. Subsidi pemerintah pemerintah perlahan menyurut hingga tak lagi dapat mencukupi kebutuhan universitas. Namun di balik itu semua ada hal yang terlewatkan oleh para pimpinan universitas sebagai makin mahalnya biaya pendidikan. Yakni, kaum miskin hanya bisa gigit jari karena tidak dapat meneruskan ke jenjang pendidikan tinggi....

Pengertian Manajemen Pelayanan Publik Menurut Para Ahli

...kepada masyarakat baik secara individu maupun kelompok atau organisasi. Keputusan MenPan Nomor 81/1993 yang disempurnakan dengan Keputusan Menpan Nomor 63/2003 mendefinsikan pelayanan umum sebagai: “Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan BUMN/D dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka...

Pengertian Cuaca dan Iklim

...keadaan pada setiap saatnya (World Climate Conference, 1979) Konsep abstrak yang menyatakan kebiasaan cuaca dan unsur-unsur atmosfer disuatu daerah selama kurun waktu yang panjang (Glenn T. Trewartha, 1980) Peluang statistik berbagai keadaan atmosfer, antara lain suhu, tekanan, angin kelembaban, yang terjadi disuatu daerah selama kurun waktu yang panjang (Gibbs,1987)...

Pengertian desa menurut para ahli

...Pengertian desa menurut para ahli – Berikut ini adalah beberapa Pengertian desa menurut para ahli Pengertian desa menurut R.Bintarto. (1977) Desa adalah merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Pengertian desa menurut Sutarjo Kartohadikusumo...

warga.bpkp.go.id : Gerbang Intranet Warga BPKP

Evaluasi Sistim Akuntansi Instansi (SAI) Forum Diskusi Pelaksanaan E-PUPNS BPKP Th 2015; Bimtek Peny. Lap. Keuangan BPS; BUMD; Monitoring Dana Alokasi Khusus (DAK)

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI

Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan RI ini ditulis oleh R. Koswara Adisaputra, Alfa Andrew Jason Bulo untuk Kementerian Keuangan RI pada Agustus 2011

Layanan Unggulan | Kementerian Keuangan RI | Ministry of ...

LAYANAN UNGGULAN KEMENTERIAN KEUANGAN. Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut SOP ...

Vote for iceFilms.info - Globolister iceFilms.info

Vote for iceFilms.info on globolister:

Tax Amnesty | Kementerian Keuangan RI | Ministry of ...

Pribadi Daftar panduan layanan Kementerian Keuangan yang diperuntukkan untuk individu atau orang pribadi. Selengkapnya... Bisnis Daftar panduan layanan Kementerian ...

BAPENDA JABAR » Badan Pendapatan Provinsi Jawa Barat

Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Barat Jl. Soekarno Hatta No. 528 Bandung 40286 - Jawa Barat Telp. (022) 7566197 - Fax. (022) 7564880

BKD Provinsi Jawa Tengah

Selamat Datang di Website BKD Provinsi Jawa Tengah Menjadi Pengelola Manajemen Kepegawaian yang Profesional dan Unggul

Inilah Top 35 Inovasi Pelayanan Publik 2016 - menpan.go.id

Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi Menteri ANRB Yuddy Chrisnandi dan Menteri Hukum dan Ham Yasona Laoly, memberikan keterangan kepada wartawan, usai penyerahan ...

LPSE Kementerian Kehutanan

LPSE menyelenggarakan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik. Perusahaan / Penyedia Anda dapat mengikuti pengadaan dengan terlebih dahulu mendaftar ...

Arsip Nasional Republik Indonesia | The National Archives ...

Seluruh isi dalam website ini dilindungi oleh Undang-undang Republik Indonesia. Learn More