Slide Pph Pasal 29 Badan


loading...


Contoh Organisasi Di Indonesia

...pokok-pokok perkoperasian,”Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”(pasal 3 UU No.12/1967). Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 tentang perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah “badan usaha yang...

Macam Macam Perubahan Konstitusi

...apa yang diatur dalam konstitusi, dalam hal ini didalam konstitusi kita diatur dalam pasal tentang perubahan yaitu pasal 37. Judicial interpretation, Perubahan dilakukan oleh hukum, dalam hal ini biasanya adalah oleh MA – melalui penafsiran MA. Sebagai contoh; dengan menafsirkan pasal II Tap MPR No. VII/ MPR/2000 tentang Kewenangan...

Ciri ciri Konstitusi Negara Australia

...Ciri ciri Konstitusi Negara Australia – Berikut ini adalah beberapa Ciri Konstitusi Negara Australia Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal Merupakan Negara Persemakmuran Raja atau ratu sebagai kepala negara yang wewenangnya dibatasi oleh Konstitusi/UUD. Badan legislatif berisi parlemen, yakni badan yang mempunyai wewenang legislatif untuk membuat undang-undang. Badan Eksekutif melaksanakan undang-undang...

Artikel Globalisasi Pendidikan

...mendapatkan pendidikan dasar secara gratis, karena pasal 11 ayat 2 UU Sisdiknas menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”. Upaya memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia sebenarnya juga telah ditempuh dengan lahirnya UU...

Tujuan Konstitusi Negara Indonesia

...terkait dengan: berbagai lembaga-lembaga negaradengan wewenang dan cara bekerjanya, hubungan antar lembaga negara, c) hubunganlembaga negara dengan warga negara (rakyat) dan adanya jaminan hak-hak asasi manusiaserta hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Tolak ukur tepat atau tidaknya tujuan konstitusi itu dapat dicapai tidak terletak pada...

Pendapat Para Ahli Mengenai Perpajakan

...memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdsarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan...

Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan

...tertinggal. Munculnya istilah globalisasi/liberalisasi pendidikan tinggi bermula dari WTO yang menganggap pendidikan tinggi sebagai jasa yang bisa diperdagangkan atau diperjualbelikan. Tiga negara yang paling mendapatkan keuntungan besar dari liberalisasi jasa pendidikan adalah Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Australia (Enders dan Fulton, Eds., 2002, hh 104-105). Menurut pembukaan UUD 1945...

Fungsi perubahan konstitusi

...Fungsi perubahan konstitusi – Berikut ini adalah beberapa Fungsi perubahan konstitusi negara adalah : Mengubah pasal-pasal dalam konstitusi yang tidak jelas dan tidak tegas salam memberikan pengaturan. Akibatnya, banyak hal yang dengan mudah dapat ditafsirkan oleh siapa saja, tergantung pada kepentingan orang-orang yang menafsirkannya. Mengubah dan/atau menambah pengaturan-prngaturan di...

Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan

...Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan – Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan yang harus dipahami, seperti tenaga kerja, pekerja/buruh, pemberi kerja, pengusaha, perusahaan dan lain-lain. Istilah dalam pengertian hal tersebut diatas dapat ditemui dalam peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13...

Aktivitas Kantor dan Pengertian Kegiatan Kantor

...jawatan, badan, perusahaan, serta tempat atau ruangan penyelenggaraan kegiatan pengumpulan, pencatatan, pengolahan, penyimpanan penyampaian/pendistribusian data/informasi. Pengertian kantor menurut para ahli a) Menurut Moekijat(1997:3), kantor adalah setiap tempat yang biasanya dipergunakan untuk melaksanakan pekerjaan tata usaha, dengan nama apapun juga tempat tersebut mungkin diberikan. b) Prajudi Atmosudirjo (1982:25),kantor adalah unit...

PPh BADAN - slideshare.net

PPh BADAN 1. BAB I ... BERAPA PPh PASAL 29 (TAHUNAN) YANG TERUTANG?? ... Slide pph orang pribadi Naila Karima. English

pph pasal 29 objek pajak PPT Powerpoint Templates ...

pph pasal 29 objek pajak PPT Powerpoint Templates, Presentations, Lecture Notes, Files for Download, View and Edit

FORMULIR | Slide pajak

SPT Masa PPh Pasal 21 Form 1721 (Lampiran T) 5. ... Slide pajak. Just another side of ... SPT Tahunan PPh Pasal 25 Badan. 1. Formulir 1770 2.

Pajak Penghasilan Pasal 29 (PPh Pasal 29) | OnlinePajak

Pasal 29 (PPh 29) adalah PPh Kurang Bayar yang tercantum dalam SPT Tahunan PPh, ... Wajib Pajak Badan (WPB) : Angsuran PPh 25 = PPh terutang tahun lalu x 12.

pph pasal 24 25 dan 26 - slideshare.net

pph pasal 24 25 dan 26. ... 22, 23 (Bagi OP) •Kredit PPh 22, 23 (Bagi Badan ... Clipping is a handy way to collect and organize the most important slides ...

PAJAK PENGHASILAN PASAL 23 - PowerShow.com

dikecualikan dari pemotongan pph pasal 23 penghasilan yang dibayar/terutang kepada bank ... BADAN USAHA YANG ... Pajak Penghasilan Pasal 21 - Title: Slide 1 ...

PPh pasal 29 - hennytax12.blogspot.com

Perhitungan PPh 29 TARIF PPH BADAN TAHUN PAJAK 2009 ... c. Tarif PPh Pasal 31E Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp 50.000.000.000 ...

PAJAK PENGHASILAN PowerPoint PPT Presentation

PPh Tahunan Badan PPh Tahunan Orang Pribadi PPh Pasal 25. ... PPh Tahunan Badan PPh Tahunan Orang ... BATAS WAKTU PEMBAYARAN PPh . PADA AKHIR TAHUN PAJAK . Pasal 29 .

SPT Tahunan PPh WP Badan (Formulir 1771) - scribd.com

jumlah (a + b + c + d) n. pph kurang/lebih bayar o. permohonan 12 a. b. • 13 pph yang kurang dibayar (pph pasal 29) pph yang lebih bayar ... spt tahunan pph wp badan

Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Badan dan Orang Pribadi

(sesuai ketentuan Pasal 24 UU PPh dan aturan pelaksanaan yang mengatur tentang Kredit Pajak Luar Negeri) ... KASUS 1 KE SPT TAHUNAN PPh WP BADAN (FORMULIR 1771)?