Pranata Pemerintahan


loading...


Klasifikasi Pranata Sosial

...pendidikan, misalnya TK,SD, SMP, dan SMA. Pranata sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan ilmiah manusia, misalnya i1mu pengetahuan. Pranata sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan rohanil batiniah dalammenyatakan rasa keindahan dan rekreasi, misalnya seni rupa, seni lukis. Pranata sosial yang bertujuan memenuhi kebutuhan manusia untuk berhubungan dengan Tuhan atau alam gaib,...

Pengertian Pranata Ekonomi

...Pengertian Pranata Ekonomi, unsur unsur Pranata Ekonomi dan Contoh pranata ekonomi – Pengertian Pranata ekonomi adalah sistem norma atau kaidahyang mengatur tingkah laku individu dalam masyarakat guna memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Fungsi pranata ekonomi secara umum sebagai berikut: mengatur konsumsi barang dan jasa mengatur distribusi barang dan jasa...

Artikel Pranata Keluarga

...Artikel Pranata Keluarga – Pengertian Pranata keluarga adalah bagian dari pranata sosial yang meliputi lingkungan keluarga dan kerabat. Pembentukan watak dan perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh pranata keluarga yang dialami dan diterapkannya sejak kecil. Bagi masyarakat, pranata keluarga berfungsi untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat. 1 ) Pengertian...

Penyimpangan Pranata Keluarga

...Penyimpangan Pranata Keluarga – Dalam Upaya pencegahan perilaku Penyimpangan Pranata Keluarga memerlukan dukungan dari semua anggota keluarga, baik keluarga inti maupun keluarga luas. Di dalam hal ini, masing-masing anggota keluarga harus mampu mengembangkan sikap kepedulian, kompak, serta saling memahami peran dan kedudukannya masing-masing di keluarga. contoh pranata keluarga yaitu...

Pendapat Para Ahli Mengenai Perpajakan

...Definisi dan Pengertian Pajak Menurut para ahli – Pendapat Para Ahli Mengenai Perpajakan Pengertian Pajak Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat...

Macam Macam Konstitusi

...itu tidak diatur dalam konstitusi negara kesatuan, karena pada dasarnya semua kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat. 5) Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlementer (President Executive and Parliamentary Executive Constitution). Ciri ciri Konstitusi sistem pemerintahan presidensial (strong) terdapat ciri-ciri antara lain: Presiden memiliki kekuasaan nominal sebagai kepala negara, tetapi...

Pengertian Manajemen Pelayanan Publik Menurut Para Ahli

...Pengertian Manajemen Pelayanan Publik Menurut Para Ahli – Berikut ini adalah beberapa Kesimpulan dari Pengertian Manajemen Pelayanan Publik Menurut Para Ahli Tugas utama dari setiap instansi pemerintahan adalah memberikan pelayanan atau menyelenggarakan pelayanan publik (public service) agar terwujud kesejahteraan bagi rakyat (public welfare). Menurut Tampubolon (2001:139-141) pelayanan berarti, “Orang...

Sejarah Sutardjo Kartohadikusuma

...oleh Soetardjo Kartohadikoesoemo, pada 15 Juli 1936, kepada Ratu Wilhelmina serta Staten Generaal (parlemen) di negeri Belanda. Petisi ini diajukan karena makin meningkatnya perasaan tidak puas di kalangan rakyat terhadap pemerintahan akibat kebijaksanaan politik yang dijalankan Gubernur Jenderal de Jonge. Petisi ini ditandatangani juga oleh I.J. Kasimo, G.S.S.J. Ratulangi,...

Contoh Organisasi Di Indonesia

...Desa/Kelurahan Desa/Kelurahan adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yurdiksi. Pengertian desa atau kelurahan berdasarkan UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah yaitu Pemerintahan desa dipimpin oleh kepala desa yang di bantu oleh perangkat desa. Kepala desa dipilih langsung oleh masyarakat desa tersebut. Perangkat desa terdiri atas...

Pengertian desa menurut para ahli

...Pengertian desa menurut para ahli – Berikut ini adalah beberapa Pengertian desa menurut para ahli Pengertian desa menurut R.Bintarto. (1977) Desa adalah merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Pengertian desa menurut Sutarjo Kartohadikusumo...

Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa

Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa 1. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA I. UMUM 1.

Jabatan Fungsional

Jabatan fungsional adalah jabatan teknis yang tidak tercantum dalam struktur organisasi, namun sangat diperlukan dalam tugas pokok organisasi Pemerintah

101 Jabatan Fungsional yang Memperoleh Tunjangan ...

Jabatan fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam ...

Revolusi Nasional Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia ...

Revolusi Nasional Indonesia; Bagian dari Perang Dunia Kedua: Mobil Buick milik Brigadir Jenderal Aubertin Mallaby yang terbakar pada saat pertempuran 10 November 1945 ...

Daftar Jabatan Fungsional Khusus (Tertentu) - Beranda

update per mei 2013 no instansi pembina jabatan fungsional ket no. urut jml nama jabatan fungsional per men pan & rb r ...

Max Weber, Pencetus Sosiologi Agama - Bimbie.com

Salah satu tokoh sosiologi yang namanya sangat besar adalah Max Weber. Max Weber terkenal dengan sosiologi agamanya. Pemikirannya sangat hebat dan menjadi landasan ...

Produk Hukum - Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia

no 5 tahun 2017; tanggal terbit: 2017-01-17: nomor: 5: tentang: peraturan presiden republik indonesia nomor 5 tahun 2oi7 tentang perubahan atas peraturan presiden ...

Sejarah Nusantara (1942-1945) - Wikipedia bahasa Indonesia ...

Ibu kota: Djakarta: Bahasa: Jepang (resmi) Indonesia. Agama: Shinto (resmi) Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu. Bentuk Pemerintahan: Pemerintahan Kolonial

Jadwal Ujian Mandiri PTN - Halo Kampus

Kumpulan daftar jadwal ujian mandiri PTN di Indonesia meliputi tanggal pendaftaran, tanggal tes dan jalur pendaftarannya

Gaji dan Tunjangan PNS dalam UU ASN | Remunerasi PNS

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) mengamanatkan bahwa pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin ...