Permasalahan Peraturan Daerah


loading...


Terminologi Otonomi Daerah

...permasalahan gagalnya pemerintah daerah setempat dalam menata pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan di wilayah pulau-pulau tersebut. Namun memang karena konsep wawasan daratan (continental oriented) dalam otonomi daerah tersebut dirasakan kurang efektif digunakan dalam menata wilayah kepulauan. Bagaimana pun juga, perlu sebuah kebijakan khusus yang berbasis kepulauan atau kelautan yang mampu...

Pengertian hukum menurut para ahli

...Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum 1. Plato, dilukiskan dalam bukunya Republik. Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. pengertian hukum bisnis menurut para ahli, pengertian hukum menurut para ahli di luar negeri 2. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat...

Contoh Proposal Bantuan Dana Penelitian

...akhir (skripsi) guna memperoleh gelar sarjana (S1) di Universitas Riau, maka saya Eko Ahmadin Kurniawan mahasiswa Teknik Sipil Univeristas Riau mengharapkan bantuan dana dari bapak selaku Bupati Kabupaten bintan, sebagai kontribusi bagi putra daerah dalam menyelesaikan tugas saya dibidang Teknik Sipil , serta sebagai generasi penerus untuk pembangunan daerah....

Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan

...Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan – Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan yang harus dipahami, seperti tenaga kerja, pekerja/buruh, pemberi kerja, pengusaha, perusahaan dan lain-lain. Istilah dalam pengertian hal tersebut diatas dapat ditemui dalam peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13...

Pengertian Manajemen Pelayanan Publik Menurut Para Ahli

...kepada masyarakat baik secara individu maupun kelompok atau organisasi. Keputusan MenPan Nomor 81/1993 yang disempurnakan dengan Keputusan Menpan Nomor 63/2003 mendefinsikan pelayanan umum sebagai: “Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan BUMN/D dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka...

Contoh Proposal Permohonan Bantuan Dana Beasiswa Pendidikan

...pembangunan tidak lagi diukur dari segi ekonomi semata, namun sejauh mana pembangunan itu biasa meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia(SDM), Karena di inventaris pada aspek manusia sebagai modal dasar sangat didahulukan, Dengan dikeluarkannya UU No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi daerah dan perimbangan keuangan pusat dan daerah, maka diharapkan untuk...

Artikel Globalisasi Pendidikan

...mendapatkan pendidikan dasar secara gratis, karena pasal 11 ayat 2 UU Sisdiknas menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”. Upaya memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia sebenarnya juga telah ditempuh dengan lahirnya UU...

Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia

...pengertian secara politis. Pengertian konstitusi menurut K.C. Wheare Kontitusi adalah keseluruhan system ketatanegaraan dari suatu Negara berupa kumpulan peraturan yg membentuk,mengatur/memerintah dalam suatu Negara. Pengertian konstitusi secara sempit adalah keseluruhan peraturan Negara yg bersifat tertulis. Pengertian konstitusi secara luas adalah keseluruhan peraturan Negara,baik yg tartulis maupun tidak tertulis sering...

Definisi Hukum Menurut Para Ahli

...menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”. Pengertian Hukum Menurut Para Prof. Mr. EM. Meyer “Hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya”. Pengertian Hukum Menurut Para Leon Duquit “Hukum adalah aturan tingkah laku para...

Pengertian Cuaca dan Iklim

...keadaan pada setiap saatnya (World Climate Conference, 1979) Konsep abstrak yang menyatakan kebiasaan cuaca dan unsur-unsur atmosfer disuatu daerah selama kurun waktu yang panjang (Glenn T. Trewartha, 1980) Peluang statistik berbagai keadaan atmosfer, antara lain suhu, tekanan, angin kelembaban, yang terjadi disuatu daerah selama kurun waktu yang panjang (Gibbs,1987)...

Peraturan-Zonasi.docx - scribd.com

Pertemuan 1Pengantar LATAR BELAKANG Amanat UU No. 26 Tahun2007 tentang Penataan Ruang. Penataan Ruang meliputi...

Pemerintahan daerah di Indonesia - Wikipedia bahasa ...

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan ...

Google

Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for.

Pengaduan Nasabah - Bank Sentral Republik Indonesia

Pada 1965, Jusuf Muda Dalam selaku Gubernur Bank Indonesia –sekaligus menjabat sebagai Menteri Urusan Bank Sentral, memiliki tongkat komando yang digunakan saat ...

Download PDF - dpr.go.id

undang-undang republik indonesia nomor 1 tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2014 tentang pemilihan gubernur ...

Status Peraturan Desa Setelah Berlakunya UU No. 12/2011 ...

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (“UU 12/2011”), Peraturan Desa tidak lagi disebutkan secara ...

Peraturan Bank Indonesia Nomor 15/2/PBI/2013 tanggal 20 ...

Latar belakang penerbitan PBI adalah: § Sebagai upaya preventif yang bertujuan untuk mengatasi permasalahan bank sedini mungkin agar tidak mengganggu kelangsungan ...

Kementerian Ketenagakerjaan Indonesia - Wikipedia bahasa ...

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia; Gambaran umum; Dibentuk: 3 Juli 1947; 70 tahun lalu () Dasar hukum: Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2015

hukumonline.com

Meskipun porsi kepemilikan saham pemerintah dibagi 41 persen untuk pemerintah pusat dan 10 persen untuk pemerintah daerah. Besaran saham ketika proses divestasi 51 ...

News | Metrotvnews.com

Anggota Polri dilarang mendeklarasikan diri sebagai bakal calon kepala/wakil kepala daerah.