Peraturan Pemerintah Tahun2013


loading...


Pengertian hukum menurut para ahli

...Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum 1. Plato, dilukiskan dalam bukunya Republik. Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. pengertian hukum bisnis menurut para ahli, pengertian hukum menurut para ahli di luar negeri 2. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat...

Artikel Globalisasi Teknologi

...sosial. Namun, angka sekecil itu yang diperkuat dengan TI, khususnya pemanfaatan jaringan internet, bisa cukup menimbulkan dilema bagi pemerintah, lebih khusus lagi bagi negara yang memiliki peraturan ketat. Di jaman Orde Baru berkuasa dulu, TI disikapi dengan penuh kebingungan, seperti misalnya dalam kasus penggerebekan salah satu Internet Service Provider...

Pengertian Manajemen Pelayanan Publik Menurut Para Ahli

...Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para pejabat, penyelenggara negara atau pemerintah mulai dari pemerintah pusat sampai kelurahan/desa, dalam bentuk barang dan jasa, sifatnya langsung maupun tidak langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian aparat pemerintah, baik pada pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, maupun pemerintahan desa sering disebut...

Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan

...Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan – Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan yang harus dipahami, seperti tenaga kerja, pekerja/buruh, pemberi kerja, pengusaha, perusahaan dan lain-lain. Istilah dalam pengertian hal tersebut diatas dapat ditemui dalam peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13...

Artikel Globalisasi Pendidikan

...mendapatkan pendidikan. Anak usia tujuh sampai lima belas tahun seharusnya mendapatkan pendidikan dasar secara gratis, karena pasal 11 ayat 2 UU Sisdiknas menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”. Upaya memperbaiki kondisi...

Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan

...pengetahuan dan teknologi yang disertai dengan semakin kencangnya arus globalisasi dunia membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Teknologi berkembang sangat pesat, pemerintah juga jadi kerepotan dan akhirnya mengubah kurikulum pendidikan di Indonesia disesuaikan dengan tuntutan era globalisasi. Padahal kurikulum di Indonesia itu sudah berulang kali dimodifikasi, bahkan diubah-ubah. Bahkan...

Terminologi Otonomi Daerah

...juga daerah-daerah yang dimekarkan. Jika kita merujuk secara Terminologi Otonomi Daerah dapat diartikan sebagai kebebasan pemerintah daerah untuk berperan dalam menentukan tujuan, kebijakan dan membuat keputusan pembangunan di daerah berdasarkan keperluan masyarakat tempatan. Sejalan dengan itu Terminologi Otonomi Daerah menurut Seabrigth (Agustino: 2011) menyatakan bahwa otonomi daerah atau desentralisasi...

Sejarah Sutardjo Kartohadikusuma

Biografi Sutardjo Kartohadikusumo

...dari kalangan pemerintah yang menyetujui petisi, dengan mengirim surat kepada Soetardjo. Pihak pemerintah Hindia Belanda sendiri menyatakan bahwa pemerintah memang mempunyai maksud untuk selalu meningkatkan peranan rakyat dalam mengendalikan pemerintahan sampai rakyat Indonesia sanggup untuk mengurus segala sesuatunya. Dari pihak Indonesia baik di dalam maupun di luar Volksraad reaksi...

Klasifikasi Pranata Sosial

...yang berkaitan dengan proses untuk menentukan dan melaksanakan tujuan negara, dalam hal ini adalah pemerintah negara. Pranatapolitik memiliki beberapa norma dan status yang berhubungan dengan kekuasaan dan otoritas.Pranata politik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Adanya suatu komunitas manusia yang hidup bersama atas dasar nilai-nilai yangdisepakati bersama Adanya asosiasi politik yang...

Pendapat Para Ahli Mengenai Perpajakan

...kendaraan bermotor. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundag-undangan. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran...