Peraturan Pemerintah Tahun2013


loading...


Pengertian hukum menurut para ahli

...Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum 1. Plato, dilukiskan dalam bukunya Republik. Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. pengertian hukum bisnis menurut para ahli, pengertian hukum menurut para ahli di luar negeri 2. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat...

Artikel Globalisasi Teknologi

...pemanfaatan jaringan internet, bisa cukup menimbulkan dilema bagi pemerintah, lebih khusus lagi bagi negara yang memiliki peraturan ketat. Di jaman Orde Baru berkuasa dulu, TI disikapi dengan penuh kebingungan, seperti misalnya dalam kasus penggerebekan salah satu Internet Service Provider (ISP) di Jakarta saat “Kudatuli” –kerusuhan dua puluh tujuh juli—yang...

Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan

...Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan – Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan yang harus dipahami, seperti tenaga kerja, pekerja/buruh, pemberi kerja, pengusaha, perusahaan dan lain-lain. Istilah dalam pengertian hal tersebut diatas dapat ditemui dalam peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13...

Pengertian Manajemen Pelayanan Publik Menurut Para Ahli

...kepada masyarakat baik secara individu maupun kelompok atau organisasi. Keputusan MenPan Nomor 81/1993 yang disempurnakan dengan Keputusan Menpan Nomor 63/2003 mendefinsikan pelayanan umum sebagai: “Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan BUMN/D dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka...

Artikel Globalisasi Pendidikan

...mendapatkan pendidikan dasar secara gratis, karena pasal 11 ayat 2 UU Sisdiknas menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”. Upaya memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia sebenarnya juga telah ditempuh dengan lahirnya UU...

Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan

...dunia membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Teknologi berkembang sangat pesat, pemerintah juga jadi kerepotan dan akhirnya mengubah kurikulum pendidikan di Indonesia disesuaikan dengan tuntutan era globalisasi. Padahal kurikulum di Indonesia itu sudah berulang kali dimodifikasi, bahkan diubah-ubah. Bahkan sering ada anggapan bahwa setiap kali ganti menteri tentu ganti...

Terminologi Otonomi Daerah

...Terminologi Otonomi Daerah – Berikut ini sekilas tentang penjelasan secara Terminologi Otonomi Daerah Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka sampai detik ini otonomi daerah telah diimplementasikan pada pemerintahan Indonesia. Dalam kurun waktu diterbitkannya undang-undang tersebut, telah banyak...

Pendapat Para Ahli Mengenai Perpajakan

...jasa timbal balik (konraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan....

Klasifikasi Pranata Sosial

...Pranata politik merupakan pranata yang memiliki kegiatan dalam suatu nagara yang berkaitan dengan proses untuk menentukan dan melaksanakan tujuan negara, dalam hal ini adalah pemerintah negara. Pranatapolitik memiliki beberapa norma dan status yang berhubungan dengan kekuasaan dan otoritas.Pranata politik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Adanya suatu komunitas manusia yang hidup...

Sejarah Sutardjo Kartohadikusuma

...Preanger Bode, Java Bode, Bataviaasch Nieuwsblad, menuduh usul petisi sebagai suatu: “permainan yang berbahaya”, revolusioner, belum waktunya dan tidak sesuai dengan keadaan. Golongan reaksioner Belanda, seperti Vaderlandsche Club berpendapat Indonesia belum matang untuk berdiri sendiri. Tetapi ada juga orang-orang Belanda dari kalangan pemerintah yang menyetujui petisi, dengan mengirim surat...

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 - Ortax

Peraturan Pemerintah - 46 TAHUN 2013, 12 Jun 2013. Peraturan Terkait; Status; Historis; PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA. NOMOR 46 TAHUN 2013 TENTANG

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 ...

peraturan pemerintah republik indonesia nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian

Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2013 ... - sipuu.setkab.go.id

peraturan pemerintah republik indonesia nomor 2 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan undang-undang tentang ...

Peraturan Pemerintah - menpan.go.id

peraturan pemerintah republik indonesia. ... perubahan atas peraturan pemerintah nomor 41 tahun 2013 tentang barang kena pajak yang tergolong mewah berupa kendaraan ...

Peraturan Pemerintah - 21 TAHUN 2013 | OnlinePajak

nama regulasi Peraturan Pemerintah 21 TAHUN 2013 : jenis dan tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak yang berlaku pada kementerian kesehatan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

peraturan pemerintah republik indonesia nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2013 ...

www.hukumonline.com peraturan pemerintah republik indonesia nomor 2 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 63 tahun 2008 tentang pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 45 TAHUN 2013. Lihat (PDF) Download (407,07 KB) (Semua File) Share. Jenis. PP Nomor. 45. Tahun. 2013. Tentang.

PP No.46 Tahun 2013 - masalahpajakkokrepot.blogspot.com

Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 46 Tahun 2013 tentang PPh atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang ...

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2013

PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 8 TAHUN 2013. Lihat (HTML) (PDF) Download (70,22 KB) (Semua File) Share. Jenis. PP Nomor. 8. Tahun. 2013. Tentang. KETELITIAN ...