Peraturan Pemerintah Tahun2013


loading...

Peraturan Pemerintah Tahun2013

dipostkan pada: 19 June 2018 8.11 pada kategori tahun2013 dengan beberapa pembahasan peraturan pemerintah dan informasi tentang tahun2013 peraturan pemerintah dan serta info yang berkaitan lainnya.

Peraturan Pemerintah - 100 TAHUN 2013 | OnlinePajak

Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Berupa BungaObligasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 33, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 4982).

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA TENTANG ...

peraturan pemerintah republik indonesia nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 46 TAHUN 2013

Karena peredaran bruto disetahunkan di tahun 2013 tidak melebihi Rp4.800.000.00,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan yang diperoleh di tahun 2014 dikenai pajak yang bersifat final sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2013

Peraturan Pajak PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 74 TAHUN 2013 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 6 TAHUN 2009 TENTANG JENIS DAN TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK YANG BERLAKU PADA DEPARTEMEN PERHUBUNGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa untuk meningkatkan ...

Peraturan Pemerintah - 1 TAHUN 2013 | OnlinePajak

Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2003 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Departemen Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4313), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

peraturan pemerintah republik indonesia nomor 46 tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013

PP Nomor 32 Tahun 2013, Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK ... - sipuu.setkab.go.id

peraturan pemerintah republik indonesia nomor 32 tahun 2013 tentang perubahan atas peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan

Peraturan | Ortax - your center of excellence in taxation

Karena peredaran bruto disetahunkan di tahun 2013 tidak melebihi Rp4.800.000.00,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka penghasilan yang diperoleh di tahun 2014 dikenai pajak yang bersifat final sesuai ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini.

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 86 TAHUN ...

peraturan pemerintah tentang tata cara pengenaan sanksi administratif kepada pemberi kerja selain penyelenggara negara dan setiap orang, selain pemberi kerja, pekerja, dan penerima bantuan iuran dalam penyelenggaraan jaminan sosial.

Untuk kategori tersebut tahun2013 adalah merupakan berkaitan dengan peraturan pemerintah yang diatas tersebut.

Pengertian hukum menurut para ahli

...Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum 1. Plato, dilukiskan dalam bukunya Republik. Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. pengertian hukum bisnis menurut para ahli, pengertian hukum menurut para ahli di luar negeri 2. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat...

Artikel Globalisasi Teknologi

...pemanfaatan jaringan internet, bisa cukup menimbulkan dilema bagi pemerintah, lebih khusus lagi bagi negara yang memiliki peraturan ketat. Di jaman Orde Baru berkuasa dulu, TI disikapi dengan penuh kebingungan, seperti misalnya dalam kasus penggerebekan salah satu Internet Service Provider (ISP) di Jakarta saat “Kudatuli” –kerusuhan dua puluh tujuh juli—yang...

Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan

...Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan – Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan yang harus dipahami, seperti tenaga kerja, pekerja/buruh, pemberi kerja, pengusaha, perusahaan dan lain-lain. Istilah dalam pengertian hal tersebut diatas dapat ditemui dalam peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13...

Pengertian Manajemen Pelayanan Publik Menurut Para Ahli

...kepada masyarakat baik secara individu maupun kelompok atau organisasi. Keputusan MenPan Nomor 81/1993 yang disempurnakan dengan Keputusan Menpan Nomor 63/2003 mendefinsikan pelayanan umum sebagai: “Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan BUMN/D dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka...

Artikel Globalisasi Pendidikan

...mendapatkan pendidikan dasar secara gratis, karena pasal 11 ayat 2 UU Sisdiknas menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”. Upaya memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia sebenarnya juga telah ditempuh dengan lahirnya UU...

Terminologi Otonomi Daerah

...Terminologi Otonomi Daerah – Berikut ini sekilas tentang penjelasan secara Terminologi Otonomi Daerah Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka sampai detik ini otonomi daerah telah diimplementasikan pada pemerintahan Indonesia. Dalam kurun waktu diterbitkannya undang-undang tersebut, telah banyak...

Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan

...dunia membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Teknologi berkembang sangat pesat, pemerintah juga jadi kerepotan dan akhirnya mengubah kurikulum pendidikan di Indonesia disesuaikan dengan tuntutan era globalisasi. Padahal kurikulum di Indonesia itu sudah berulang kali dimodifikasi, bahkan diubah-ubah. Bahkan sering ada anggapan bahwa setiap kali ganti menteri tentu ganti...

Pendapat Para Ahli Mengenai Perpajakan

...jasa timbal balik (konraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan....

Klasifikasi Pranata Sosial

...Pranata politik merupakan pranata yang memiliki kegiatan dalam suatu nagara yang berkaitan dengan proses untuk menentukan dan melaksanakan tujuan negara, dalam hal ini adalah pemerintah negara. Pranatapolitik memiliki beberapa norma dan status yang berhubungan dengan kekuasaan dan otoritas.Pranata politik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Adanya suatu komunitas manusia yang hidup...

Sejarah Sutardjo Kartohadikusuma

...Preanger Bode, Java Bode, Bataviaasch Nieuwsblad, menuduh usul petisi sebagai suatu: “permainan yang berbahaya”, revolusioner, belum waktunya dan tidak sesuai dengan keadaan. Golongan reaksioner Belanda, seperti Vaderlandsche Club berpendapat Indonesia belum matang untuk berdiri sendiri. Tetapi ada juga orang-orang Belanda dari kalangan pemerintah yang menyetujui petisi, dengan mengirim surat...

tahun2013 peraturan pemerintah

Pada kategori yaitu tahun2013 merupakan pembahasan dengan beberapa peraturan pemerintah yang mana info yang berkaitan Peraturan Pemerintah Tahun2013 tersebut.