Peraturan Pemerintah Tahun2013


loading...

Peraturan Pemerintah Tahun2013

dipostkan pada: 22 April 2018 12.56 pada kategori tahun2013 dengan beberapa pembahasan peraturan pemerintah dan informasi tentang tahun2013 peraturan pemerintah dan serta info yang berkaitan lainnya.

Seputar Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional PNS

TweetEmail TweetEmailDalam birokrasi pemerintah dikenal jabatan karier, yakni jabatan dalam lingkungan birokrasi yang hanya dapat diduduki oleh PNS. Jabatan karier dapat dibedakan menjadi 2, yaitu: Jabatan Struktural, yaitu jabatan yang secara tegas ada dalam struktur organisasi.

Kebijakan Baru NIDN, NIK dan NUPN - kopertis12.or.id

TweetEmail TweetEmail Sumber : Halaman 22 Kebijakan Registrasi Dosen oleh Pak Mulyono Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN) NIDN adalah nomor induk yang diterbitkan oleh Kementerian untuk dosen lulusan S2/S3 yang berstatus dosen tetap, yaitu bekerja penuh waktu (12 sks per semester, 40 jam per minggu) dan tidaksedang menjadi pegawai tetap […]

Syarat Pengurusan Sertifikat Tanah - Jasa Pengurusan ...

Untuk mendapatkan sertifikat tanah dari Kantor Pertanahan, ada beberapa kondisi yang harus dipenuhi. Berikut akan dijelaskan tentang Syarat Pengurusan Sertifikat Tanah.

Untuk kategori tersebut tahun2013 adalah merupakan berkaitan dengan peraturan pemerintah yang diatas tersebut.

Pengertian hukum menurut para ahli

...Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum 1. Plato, dilukiskan dalam bukunya Republik. Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. pengertian hukum bisnis menurut para ahli, pengertian hukum menurut para ahli di luar negeri 2. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat...

Artikel Globalisasi Teknologi

...pemanfaatan jaringan internet, bisa cukup menimbulkan dilema bagi pemerintah, lebih khusus lagi bagi negara yang memiliki peraturan ketat. Di jaman Orde Baru berkuasa dulu, TI disikapi dengan penuh kebingungan, seperti misalnya dalam kasus penggerebekan salah satu Internet Service Provider (ISP) di Jakarta saat “Kudatuli” –kerusuhan dua puluh tujuh juli—yang...

Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan

...Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan – Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan yang harus dipahami, seperti tenaga kerja, pekerja/buruh, pemberi kerja, pengusaha, perusahaan dan lain-lain. Istilah dalam pengertian hal tersebut diatas dapat ditemui dalam peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13...

Pengertian Manajemen Pelayanan Publik Menurut Para Ahli

...kepada masyarakat baik secara individu maupun kelompok atau organisasi. Keputusan MenPan Nomor 81/1993 yang disempurnakan dengan Keputusan Menpan Nomor 63/2003 mendefinsikan pelayanan umum sebagai: “Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan BUMN/D dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka...

Artikel Globalisasi Pendidikan

...mendapatkan pendidikan dasar secara gratis, karena pasal 11 ayat 2 UU Sisdiknas menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”. Upaya memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia sebenarnya juga telah ditempuh dengan lahirnya UU...

Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan

...dunia membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Teknologi berkembang sangat pesat, pemerintah juga jadi kerepotan dan akhirnya mengubah kurikulum pendidikan di Indonesia disesuaikan dengan tuntutan era globalisasi. Padahal kurikulum di Indonesia itu sudah berulang kali dimodifikasi, bahkan diubah-ubah. Bahkan sering ada anggapan bahwa setiap kali ganti menteri tentu ganti...

Terminologi Otonomi Daerah

...Terminologi Otonomi Daerah – Berikut ini sekilas tentang penjelasan secara Terminologi Otonomi Daerah Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka sampai detik ini otonomi daerah telah diimplementasikan pada pemerintahan Indonesia. Dalam kurun waktu diterbitkannya undang-undang tersebut, telah banyak...

Pendapat Para Ahli Mengenai Perpajakan

...jasa timbal balik (konraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan....

Klasifikasi Pranata Sosial

...Pranata politik merupakan pranata yang memiliki kegiatan dalam suatu nagara yang berkaitan dengan proses untuk menentukan dan melaksanakan tujuan negara, dalam hal ini adalah pemerintah negara. Pranatapolitik memiliki beberapa norma dan status yang berhubungan dengan kekuasaan dan otoritas.Pranata politik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Adanya suatu komunitas manusia yang hidup...

Sejarah Sutardjo Kartohadikusuma

...Preanger Bode, Java Bode, Bataviaasch Nieuwsblad, menuduh usul petisi sebagai suatu: “permainan yang berbahaya”, revolusioner, belum waktunya dan tidak sesuai dengan keadaan. Golongan reaksioner Belanda, seperti Vaderlandsche Club berpendapat Indonesia belum matang untuk berdiri sendiri. Tetapi ada juga orang-orang Belanda dari kalangan pemerintah yang menyetujui petisi, dengan mengirim surat...

tahun2013 peraturan pemerintah

Pada kategori yaitu tahun2013 merupakan pembahasan dengan beberapa peraturan pemerintah yang mana info yang berkaitan Peraturan Pemerintah Tahun2013 tersebut.