Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2013


loading...


Susunan Acara Ulang Tahun

...Contoh Susunan Acara Ulang Tahun anak anak – Berikut ini adalah Contoh Susunan Acara Ulang Tahun anak anak serta beberapa contoh susunan acara ulang tahun ke 17, susunan acara ulang tahun sekolah, susunan acara ulang tahun perusahaan, susunan acara ulang tahun sweet seventeen. merupakan suatu hal yang sangat penting...

Artikel Globalisasi Teknologi

...pemanfaatan jaringan internet, bisa cukup menimbulkan dilema bagi pemerintah, lebih khusus lagi bagi negara yang memiliki peraturan ketat. Di jaman Orde Baru berkuasa dulu, TI disikapi dengan penuh kebingungan, seperti misalnya dalam kasus penggerebekan salah satu Internet Service Provider (ISP) di Jakarta saat “Kudatuli” –kerusuhan dua puluh tujuh juli—yang...

Artikel Globalisasi Pendidikan

...mendapatkan pendidikan dasar secara gratis, karena pasal 11 ayat 2 UU Sisdiknas menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”. Upaya memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia sebenarnya juga telah ditempuh dengan lahirnya UU...

Pengertian hukum menurut para ahli

...dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah. 3. Austin, hukum adalah sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya (Friedmann, 1993: 149). 4. Bellfoid, hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan...

Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan

...belakang. Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 dinyatakan bahwa pendidikan formal di Indonesia bermula dari TK selama dua tahun dilanjutkan Sekolah Dasar hingga kelas enam. Lulusan sekolah dasar melanjut ke sekolah menengah pertama selama tiga tahun dan sekolah menengah atas tiga tahun berikutnya. Lulusan SMU dapat memilih untuk memperoleh...

Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan

...Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan – Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan yang harus dipahami, seperti tenaga kerja, pekerja/buruh, pemberi kerja, pengusaha, perusahaan dan lain-lain. Istilah dalam pengertian hal tersebut diatas dapat ditemui dalam peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13...

Artikel Pelayanan Prima

...(penjual, pedagang, pelayan, atau salesman). Konsep pelayanan prima dapat diterapkan pada berbagai organisasi, instansi, pemerintah, ataupun perusahaan bisnis. Perlu diketahui bahwa kemajuan yang dicapai oleh suatu negara tercermin dari satandar pelayanan yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya. Negara-negara yang tergolong miskin pada umumnya kualitas pelayanan yang diberikan di bawah standar...

Contoh Proposal Permohonan Bantuan Dana Beasiswa Pendidikan

...ya Robbal’alamin. Saya yang bertanda tangan dibawah ini : Nama : SUMARNO NIM : 10813003435 Tempat/Tanggal Lahir: Tanjung Pinang, 18 Juli 1991 Fakultas : Tarbiyah dan keguruan Jurusan : Kependidikan islam Konsentrasi : Bimbingan konseling Semester : IV ( Empat ) Alamat : Perumahan Paradise Garden Regency Kab. Kampar...

Pengertian Manajemen Pelayanan Publik Menurut Para Ahli

...kepada masyarakat baik secara individu maupun kelompok atau organisasi. Keputusan MenPan Nomor 81/1993 yang disempurnakan dengan Keputusan Menpan Nomor 63/2003 mendefinsikan pelayanan umum sebagai: “Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan BUMN/D dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka...

Terminologi Otonomi Daerah

...Terminologi Otonomi Daerah – Berikut ini sekilas tentang penjelasan secara Terminologi Otonomi Daerah Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka sampai detik ini otonomi daerah telah diimplementasikan pada pemerintahan Indonesia. Dalam kurun waktu diterbitkannya undang-undang tersebut, telah banyak...

Indonesia.go.id | Tanah Air Pusaka

Indonesia, tanah airku | Tanah tumpah darahku | Di sanalah aku berdiri | Jadi pandu ibuku | Indonesia, kebangsaanku | Bangsa dan tanah airku | Marilah kita berseru ...

Peraturan | Ortax - your center of excellence in taxation

your center of excellence in taxation, Ortax, pajak, peraturan, treaty, kurs, berita, tax learning

Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Rencana Sosialisasi Harmonisasi Peraturan Pengadaan dari Pinjaman/Hibah Luar Negeri. 11 January 2017. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP ...

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 ...

peraturan pemerintah republik indonesia nomor 31 tahun 2013 tentang peraturan pelaksanaan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi ...

Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara republik Indonesia ... 1. Nama Penanya : Iqbal Baihaqi Subyek : Pertanyaan tentang data peringkat kinerja kabupaten Uraian ...

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016

Dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) Tahun 2016 1. PEMERINTAH DESA WLAHAR WETAN PERATURAN DESA WLAHAR WETAN NOMOR 8 TAHUN 2015 ...

Permenpan No 80 Tahun 2012 tentang PEDOMAN TATA NASKAH ...

permenpan no 80 tahun 2012 tentang pedoman tata naskah dinas instansi pemerintah 1. menteripendayagunaan aparatur negaradan reformasi ...

(PMK) No.43/2013 - pppl.depkes.go.id

10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, PemerintahDaerah Provinsi dan an Pemerintahan Daerah Kabupaten ...

Kurikulum 2013 - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia ...

Peraturan Kurikulum 2013. Ada beberapa Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengenai Kurikulum 2013, yaitu: Peraturan Pemerintah ...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 5 Tahun 1960 tentang ...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria PERTAMA BAB I DASAR-DASAR DAN KETENTUAN-KETENTUAN POKOK