Pengertian Hukum Tata Negara




Pengertian Negara Menurut Ahli Indonesia

...kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur – unsur tertentu. Pengertian Negara Menurut Dr. Wiryono Projodikoro, SH. Negara adalah suatu organisasi di atas kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama – sama mendiami suatu wilayah (teritori) tertentu, dengan mengakui adanya suatu pemerintahan yang mengurus tata tertib dan keselamatan sekelompok atau...

Pengertian hukum menurut para ahli

...(Friedmann, 1993: 149). 4. Bellfoid, hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan yang ada pada masyarakat. 5. Mr. E.M. Mayers, hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan ditinjau kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan yang menjadi pedoman penguasa-penguasa negara dalam...

Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan

...Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan – Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan yang harus dipahami, seperti tenaga kerja, pekerja/buruh, pemberi kerja, pengusaha, perusahaan dan lain-lain. Istilah dalam pengertian hal tersebut diatas dapat ditemui dalam peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13...

Definisi Hukum Menurut Para Ahli

...dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain, menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”. Pengertian Hukum Menurut Para Prof. Mr. EM. Meyer “Hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya”. Pengertian Hukum...

Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia

...keseluruhan peraturan Negara,baik yg tartulis maupun tidak tertulis sering disebut konvensi Konstitusi sebagai hukum dasar yg memiliki arti penting bagi Negara. Pengertian konstitusi menurut Budiarjo menyatakan bahwa konstitusi /undang-undang dasar ketentuan sebagai berikut. Pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif,legislative dan yudikatif • Hak asasi manusia Prosedur perubahan UUD Larangan untuk...

Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli

...Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli Pengertian Manajemen Menurut Horold Koontz dan Cyril O’donnel : Manajemen adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Pengertian Manajemen Menurut R. Terry : Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk...

Pengertian Negara Menurut Para Ahli

...MAC IVER Negara adalah asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah dengan berdasarkan sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintahan yang untuk maksud tersebut diberi kekuasaan memaksa. Pengertian Negara Menurut MIRIAM BUDIARDJO Negara adalah suatu daerah teritorial yang rakyatnya diperintah oleh sejumlah pejabat dan yang...

Artikel Globalisasi dan Modernisasi

...aspek kegiatan. Koentjaraningrat modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Wilbert E. Moore modernisasi adalah suatu transformasi total kehidupan bersama, dari yang tradisional kearah pola-pola negara barat yang telah stabil. Dengan dasar pengertian diatas maka secara garis besar istilah modern mencangkup pengertian sebagai berikut:...

Pengertian hukum menurut Soerjono Soekamto

...Pengertian hukum menurut Soerjono Soekamto dan definisi hukum menurut Soerjono Soekamto Mempunyai berbagai arti: 1. Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan) hukum 2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan 3. Hukum dalam arti kadah atau norma 4. Hukum dalam ari tata hukum/hukum positf tertulis 5. Hukum dalam...

Pengertian Hukum Pidana

...pidana sebagaimana yang telah diancamkan. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut. Pengertian Pidana Menurut Sudarto sendiri ialah nestapa yang diberikan oleh Negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan Undang-undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa....