Pengertian Dasar Hukum Ekonomi Daerah


loading...


Pengertian hukum menurut para ahli

...hukum) hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum hukum dalam arti disiplin hukum pengertian hukum pajak menurut para ahli, pengertian hukum perdata menurut para ahli, pengertian hukum adat menurut para ahli hukum, fungsi hukum 16. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., dan Purnadi Purbacaraka, S.H. menyebutkan arti...

Terminologi Otonomi Daerah

...daratan (continental oriented). Selama ini, pembangunan daerah-daerah yang bergeografis kelautan dan kepulauan cenderung mengalami kegagalan. Sebagaimana dikatakan oleh La Ode Kamaluddin (Kotijah: 2010), bahwa kegagalan tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya: pertama, kebijakan maritim belum menyentuh aspek-aspek strategis yang mampu mengikat dan memayungi instrumen ekonomi kelautan, seperti sektor perikanan,...

Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan

...Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan – Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan yang harus dipahami, seperti tenaga kerja, pekerja/buruh, pemberi kerja, pengusaha, perusahaan dan lain-lain. Istilah dalam pengertian hal tersebut diatas dapat ditemui dalam peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13...

Definisi Hukum Menurut Para Ahli

...Pengertian Hukum Menurut Para ahli dan Definisi Hukum Menurut Para ahli Pengertian Hukum Menurut Para Aristoteles “Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature” (Hukum tertentu adalah sebuah hukum yang setiap komunitas meletakkan ia sebagai...

Pengertian Negara Menurut Ahli Indonesia

...komunitas oknum – oknum secara permanen mendiami wilayah tertentu, menuntut dengan sah kemerdekaan diri dari luar dan mempunyai sebuah organisasi pemerintah dan menjalankan hukum secara menyeluruh di dalam lingkungan. Pengertian Negara Menurut Bellefroid Negara adalah suatu masyarakat hukum, suatu persekutuan hukum yang menempati daerah tertentu dan yang dilengkapi dengan...

Pengertian Pranata Ekonomi

...Pengertian Pranata Ekonomi, unsur unsur Pranata Ekonomi dan Contoh pranata ekonomiPengertian Pranata ekonomi adalah sistem norma atau kaidahyang mengatur tingkah laku individu dalam masyarakat guna memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Fungsi pranata ekonomi secara umum sebagai berikut: mengatur konsumsi barang dan jasa mengatur distribusi barang dan jasa...

Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli

...Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli Pengertian Manajemen Menurut Horold Koontz dan Cyril O’donnel : Manajemen adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Pengertian Manajemen Menurut R. Terry : Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk...

Pengertian Hukum Pidana

...Definisi Hukum Pidana dan Pengertian Hukum Pidana Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan...

Pengertian hukum menurut Soerjono Soekamto

...Pengertian hukum menurut Soerjono Soekamto dan definisi hukum menurut Soerjono Soekamto Mempunyai berbagai arti: 1. Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan) hukum 2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan 3. Hukum dalam arti kadah atau norma 4. Hukum dalam ari tata hukum/hukum positf tertulis 5. Hukum dalam...

Pengertian Hukum Bisnis Menurut Para Ahli

...Pemahanan dan Pengertian Hukum Bisnis sebagai berikut ini Pengertian Hukum Bisnis adalah norma-norma atau aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tentang kepentingan bisnis yang dibagi dalam beberapa bidang, diantaranya adalah Hukum Bisnis bidang ekonomi Hukum Dagang Hukum Asuransi Hukum Investasi Hukum Bisnis bidang keuangan Hukum Perbankan...

ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARA

Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut.

Pengertian Otonomi Daerah Makalah, Tujuan ... - sarjanaku.com

Pengertian Otonomi Daerah - Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi derah adalah hak ,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk ...

Landasan Teori

Pengertian Sepak Takraw adalah merupakan suatu permainan yang menggunakan bola yang terbuat dari rotan, dimainkan di atas lapangan yang da...

Tugas dan Kewenangan Pemerintahan Daerah - Negara Hukum

Daya tarik terpenting dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah adalah ditetapkannya ...

Pengertian Hak Tanggungan Makalah, Undang Undang, Eksekusi ...

Pengertian Hak Tanggungan Makalah, Undang Undang, Eksekusi, Kasus, Ciri dan Sifat - Pengertian Hak tanggungan: Pasal 33 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 menegaskan ...

Lembaga sosial - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia ...

Pengertian Lembaga Sosial. Pengertian istilah lembaga sosial dalam bahasa Inggris adalah social institution, namun social institution juga diterjemahkan sebagai ...

Vote for iceFilms.info - Globolister iceFilms.info

Vote for iceFilms.info on globolister:

Syarat dan Dasar Hukum Keterangan Ahli dalam Perkara ...

Dimana saya dapat menemukan ketentuan hukum/peraturan mengenai syarat sah menjadi ahli/memberikan keterangan sebagai ahli dalam suatu perkara pidana?

Pengertian Pelayanan Publik | jasa pembuatan disertasi ...

1. Pelayanan Publik Pelayanan publik dapat diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi ...

Otonomi daerah - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia ...

Dasar hukum. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 18 Ayat 1 - 7, Pasal 18A ayat 1 dan 2 , Pasal 18B ayat 1 dan 2. Ketetapan MPR RI Nomor XV ...