Pengertian Dasar Hukum Ekonomi Daerah


loading...


Pengertian hukum menurut para ahli

...hukum) hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum hukum dalam arti disiplin hukum pengertian hukum pajak menurut para ahli, pengertian hukum perdata menurut para ahli, pengertian hukum adat menurut para ahli hukum, fungsi hukum 16. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., dan Purnadi Purbacaraka, S.H. menyebutkan arti...

Terminologi Otonomi Daerah

...daratan (continental oriented). Selama ini, pembangunan daerah-daerah yang bergeografis kelautan dan kepulauan cenderung mengalami kegagalan. Sebagaimana dikatakan oleh La Ode Kamaluddin (Kotijah: 2010), bahwa kegagalan tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya: pertama, kebijakan maritim belum menyentuh aspek-aspek strategis yang mampu mengikat dan memayungi instrumen ekonomi kelautan, seperti sektor perikanan,...

Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan

...Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan – Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan yang harus dipahami, seperti tenaga kerja, pekerja/buruh, pemberi kerja, pengusaha, perusahaan dan lain-lain. Istilah dalam pengertian hal tersebut diatas dapat ditemui dalam peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13...

Definisi Hukum Menurut Para Ahli

...Pengertian Hukum Menurut Para ahli dan Definisi Hukum Menurut Para ahli Pengertian Hukum Menurut Para Aristoteles “Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature” (Hukum tertentu adalah sebuah hukum yang setiap komunitas meletakkan ia sebagai...

Pengertian Negara Menurut Ahli Indonesia

...komunitas oknum – oknum secara permanen mendiami wilayah tertentu, menuntut dengan sah kemerdekaan diri dari luar dan mempunyai sebuah organisasi pemerintah dan menjalankan hukum secara menyeluruh di dalam lingkungan. Pengertian Negara Menurut Bellefroid Negara adalah suatu masyarakat hukum, suatu persekutuan hukum yang menempati daerah tertentu dan yang dilengkapi dengan...

Pengertian Pranata Ekonomi

...Pengertian Pranata Ekonomi, unsur unsur Pranata Ekonomi dan Contoh pranata ekonomiPengertian Pranata ekonomi adalah sistem norma atau kaidahyang mengatur tingkah laku individu dalam masyarakat guna memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Fungsi pranata ekonomi secara umum sebagai berikut: mengatur konsumsi barang dan jasa mengatur distribusi barang dan jasa...

Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli

...Pengertian Manajemen Menurut Para Ahli Pengertian Manajemen Menurut Horold Koontz dan Cyril O’donnel : Manajemen adalah usaha untuk mencapai suatu tujuan tertentu melalui kegiatan orang lain. Pengertian Manajemen Menurut R. Terry : Manajemen merupakan suatu proses khas yang terdiri dari tindakan-tindakan perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengendalian yang dilakukan untuk...

Pengertian Hukum Pidana

...Definisi Hukum Pidana dan Pengertian Hukum Pidana Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan...

Pengertian hukum menurut Soerjono Soekamto

...Pengertian hukum menurut Soerjono Soekamto dan definisi hukum menurut Soerjono Soekamto Mempunyai berbagai arti: 1. Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan) hukum 2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan 3. Hukum dalam arti kadah atau norma 4. Hukum dalam ari tata hukum/hukum positf tertulis 5. Hukum dalam...

Pengertian Hukum Bisnis Menurut Para Ahli

...Pemahanan dan Pengertian Hukum Bisnis sebagai berikut ini Pengertian Hukum Bisnis adalah norma-norma atau aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tentang kepentingan bisnis yang dibagi dalam beberapa bidang, diantaranya adalah Hukum Bisnis bidang ekonomi Hukum Dagang Hukum Asuransi Hukum Investasi Hukum Bisnis bidang keuangan Hukum Perbankan...

Artikelsiana | Artikel Bermanfaat

Kumpulan artikel yang bermanfaat untuk belajar fisika, biologi, geografi, matematika, ekonomi, sosial, politik dan kimia

Pengertian Sumber Daya Alam – Macam SDA dan Jenisnya

Pengertian Sumber Daya Alam adalah semua kekayaan bumi, baik biotik maupun abiotik yang dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia dan kesejahteraan manusia ...

Pendapatan Asli Daerah - Negara Hukum

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Pengertian retribusi daerah dapat ditetusuri dan pendapat-pendapat para ahli, misalnya Panitia ...

PBB: Pengertian, Sejarah, Asas, Tujuan, & Struktrur ...

PBB: Pengertian, Sejarah, Asas, Tujuan, & Struktrur Organisasi| PBB atau Perserikatakan Bangsa-Bangsa.Perserikatan Bangsa-Bangsa (United Nations atau UN).

Penggantian Antar Waktu (PAW) - Negara Hukum

damang s.h., m.h. alumni pps hukum universitas muslim indonesia makassar, penulis buku diantaranya: asas dan dasar-dasar ilmu hukum terbitan genta publishing (2017 ...

Kelurahan - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Dalam konteks otonomi daerah di Indonesia, Kelurahan merupakan wilayah kerja Lurah ...

Lembaga sosial - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia ...

Pengertian Lembaga Sosial. Pengertian istilah lembaga sosial dalam bahasa Inggris adalah social institution, namun social institution juga diterjemahkan sebagai ...

Artikel Globalisasi Pendidikan - Pengertian dan Definisi

Di beberapa daerah di Indonesia masih kekurangan guru, dan ini perlu segera diantisipasi. Tabel 1. berikut menjelaskan tentang kekurangan guru, untuk tingkat TK, SD ...

Artikel Globalisasi dan Modernisasi - Pengertian dan Definisi

Related Posts. Pengertian Interaksi Global dan Pengaruhnya. Pengertian Interaksi Global adalah hubungan yang saling terkait antara bangsa dan manusia melalui ...

Peraturan | Ortax - your center of excellence in taxation

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk ...