Pelajaran Pph Pasal 23


loading...


Karakteristik Standar Kelulusan Kurikulum 2004

...Karakteristik Standar Kelulusan Kurikulum 2004 – Pada periode tahun 2002 sampai 2004 Ebtanas digantikan namanya dengan Ujian Akhir Nasional (UAN) ditentukan oleh nilai mata pelajaran secara individual. Pada UAN 2003 standar kelulusan adalah 3.01 pada setiap mata pelajaran dan nilai rata-rata minimal 6.00. Pada saat itu soal ujian dibuat...

Macam Macam Perubahan Konstitusi

...apa yang diatur dalam konstitusi, dalam hal ini didalam konstitusi kita diatur dalam pasal tentang perubahan yaitu pasal 37. Judicial interpretation, Perubahan dilakukan oleh hukum, dalam hal ini biasanya adalah oleh MA – melalui penafsiran MA. Sebagai contoh; dengan menafsirkan pasal II Tap MPR No. VII/ MPR/2000 tentang Kewenangan...

Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan

...tertinggal. Munculnya istilah globalisasi/liberalisasi pendidikan tinggi bermula dari WTO yang menganggap pendidikan tinggi sebagai jasa yang bisa diperdagangkan atau diperjualbelikan. Tiga negara yang paling mendapatkan keuntungan besar dari liberalisasi jasa pendidikan adalah Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Australia (Enders dan Fulton, Eds., 2002, hh 104-105). Menurut pembukaan UUD 1945...

Definisi Peserta Didik Underachiever Penyebab, ciri ciri

...2. Adanya pola yang tidak konsisten pada pencapaian pada mata pelajaran tertentu 3. Adanya ketidakcocokan antara kemampuan dan pencapaian karena kemampuan yang dimiliki ternyata lebih tinggi 4. Konsentrasi yang kurang 5. Suka melamun atau mengkhayal di dalam kelas 6. Terlalu banyak melawak di dalam kelas. 7. Selalu mempunyai strategi...

Tujuan Konstitusi Negara Indonesia

...terkait dengan: berbagai lembaga-lembaga negaradengan wewenang dan cara bekerjanya, hubungan antar lembaga negara, c) hubunganlembaga negara dengan warga negara (rakyat) dan adanya jaminan hak-hak asasi manusiaserta hal-hal lain yang sifatnya mendasar sesuai dengan tuntutan perkembangan zaman. Tolak ukur tepat atau tidaknya tujuan konstitusi itu dapat dicapai tidak terletak pada...

Artikel Globalisasi Pendidikan

...mendapatkan pendidikan dasar secara gratis, karena pasal 11 ayat 2 UU Sisdiknas menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”. Upaya memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia sebenarnya juga telah ditempuh dengan lahirnya UU...

Percakapan Tentang Ilmiah Bahasa Indonesia

...epilepsi anemia psikosomatis 3) Matematika/statistika variable peubah segitiga trapezium bilangan ganjil kelipatan tiga desimal grafik tabel standar deviasi rerata sigma kuadrat acak (random) stratifikasi sample populasi kosinus hipotesis simpangan baku perkalian 4) Ekonomi dan keuangan akuntansi akuntan publik bursa efek upah minimum PPN (pajak pertambahan nilai) PPh (pajak penghasilan)...

Contoh Organisasi Di Indonesia

...pokok-pokok perkoperasian,”Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat berwatak sosial, beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”(pasal 3 UU No.12/1967). Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 1 Ayat 1 tentang perkoperasian menyatakan bahwa koperasi adalah “badan usaha yang...

Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan

...Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan – Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan yang harus dipahami, seperti tenaga kerja, pekerja/buruh, pemberi kerja, pengusaha, perusahaan dan lain-lain. Istilah dalam pengertian hal tersebut diatas dapat ditemui dalam peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13...

Fungsi perubahan konstitusi

...Fungsi perubahan konstitusi – Berikut ini adalah beberapa Fungsi perubahan konstitusi negara adalah : Mengubah pasal-pasal dalam konstitusi yang tidak jelas dan tidak tegas salam memberikan pengaturan. Akibatnya, banyak hal yang dengan mudah dapat ditafsirkan oleh siapa saja, tergantung pada kepentingan orang-orang yang menafsirkannya. Mengubah dan/atau menambah pengaturan-prngaturan di...

PPh Pasal 22 | Tembusan Catatan

Pos tentang PPh Pasal 22 yang ditulis oleh radensuparman

LAMPIRAN PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA ...

b. Dalam hal tidak ada faktur pembelian kepada CV Palugada atas rincian tagihan biaya bahan tambahan, maka jumlah bruto sebagai dasar pemotongan PPh Pasal 23 ...

PPh pasal 22 | SEBUAH CATATAN KAKI

PAJAK PENGHASILAN (PPh) PASAL 22 Pajak penghasilan pasal 22 adalah pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah baik pusat maupun daerah, instansi atau lembaga ...

Tarif PPh Pasal 22 sejak 31-08-2010 « Triyani’s Weblog

Tarif PPh Pasal 22 sejak 31-08-2010. Terhitung sejak tanggal 31 Agustus 2010, Keputusan/Peraturan Menteri Keuangan No 254/KMK.03/2001 sebagaimana terakhir ...

Tarif PPh pasal 22 mulai 1 Jan 2009 « Triyani’s Weblog

Table tarif PPh pasal 22 Per 1 Januari 2009 : No Jenis Kegiatan Tariff bagi WP ber-NPWP (*) Sifat 1 Impor Barang : - Importir – API 2,5% dari nilai Impor Tidak ...

PERPAJAKAN BOS SEKOLAH | ASEP ISMAIL PAMUNGKAS

Pelaporan Pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya dengan formulir SPT Masa PPh Pasal 21. Untuk formulir bisa downloaddisini

Koreksi Terhadap laporan Rugi Laba Untuk Menghitung PPh ...

Koreksi Terhadap laporan Rugi Laba Untuk Menghitung PPh Badan Pasal 25. (Studi kasus pada Perusahaan Shanghai Suling Mas Group Ngunut). … (13)

PROSEDUR OPERASI STANDAR PENCETAKAN DAN PENDISTRIBUSIAN ...

prosedur operasi standar pencetakan dan pendistribusian bahan ujian nasional smp/mts, smplb, sma/ma, smalb, dan smk tahun pelajaran 2010/2011

DJP. NO. PER – 31/PJ/2009- Pedoman Teknis PPh Psl 21 dan ...

peraturan direktur jenderal pajak nomor per - 31/pj/2009 tentang pedoman teknis tata cara pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 dan/atau ...

PMK. No. 252/PMK.03/2008-Juklak Pemotongan PPh. Sehub dg ...

PMK. No. 252/PMK.03/2008-Juklak Pemotongan PPh. Sehub dg Pek Jasa, dan Kegiatan OP