Musyawarah Di Pemerintah




Artikel Globalisasi Teknologi

...kebijakan global itu tidak bisa dilakukan di tingkat lokal. Situasi menang-menang yang ingin dicapai berubah menjadi situasi kalah-menang yang tak terhindarkan bagi pelaku ekonomi lokal. Kasus fenomenal seperti yang tak kunjung usai, penjualan perkebunan kelapa sawit oleh pemerintah baru-baru ini, atau kasus lain yang nyaris tidak terliput secara luas...

Kegiatan Ekonomi Tradisional di Malaysia

...ayam hutan. Kegiatan berburu dijalankan secara meluas di Pahang dan Terengganu. Kegiatan menjerat gajah juga dijalankan kerana gajah boleh digunakan untuk pelbagai kegunaan . Gajah digunakan sebagai alat pengangkutan atau pengangkutan utama golongan pemerintah ,di samping menjadi lambang ketinggian taraf seseorang pemerintah. Gajah juga dijadikan hadiah oleh pemerintah atau...

Contoh Kasus Pelanggaran HAM di indonesia beserta gambarnya

...menyeluruh. Segera adili seluruh pelanggaran HAM (kekerasan negara) yang terjadi di Indonesia . Menuntut pemerintah untuk segera membentuk KPP HAM kasus penculikan aktivis pro-demokrasi menjelang kejatuhan Soeharto. Menuntut pertanggungjawaban negara untuk menjelaskan keberadaan serta nasib korban-korban penculikan yang hingga kini belum kembali. Bebaskan keluarga kami dan mereka yang masih...

Artikel Globalisasi Pendidikan

...di Indonesia sebenarnya juga telah ditempuh dengan lahirnya UU No. 22 tahun 1999 tentang Otonomi Daerah, yang menyatakan bahwa wewenang terbesar bidang pendidikan ada di tangan pemerintah daerah, baik yang menyangkut bubget maupun kebijakan yang bersifat strategis di bidang kurikulum. Namun dalam pelaksanaannya, ternyata di beberapa daerah mendapat kendala,...

Sejarah Sutardjo Kartohadikusuma

Biografi Sutardjo Kartohadikusumo

...pemerintahan akibat kebijaksanaan politik yang dijalankan Gubernur Jenderal de Jonge. Petisi ini ditandatangani juga oleh I.J. Kasimo, G.S.S.J. Ratulangi, Datuk Tumenggung, dan Ko Kwat Isi Petisi Soetardjo Isi petisi adalah permohonan supaya diselenggarakan suatu musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan negeri Belanda dengan kedudukan dan hak yang sama. Tujuannya adalah...

Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan

...pengetahuan dan teknologi yang disertai dengan semakin kencangnya arus globalisasi dunia membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Teknologi berkembang sangat pesat, pemerintah juga jadi kerepotan dan akhirnya mengubah kurikulum pendidikan di Indonesia disesuaikan dengan tuntutan era globalisasi. Padahal kurikulum di Indonesia itu sudah berulang kali dimodifikasi, bahkan diubah-ubah. Bahkan...

Terminologi Otonomi Daerah

...juga daerah-daerah yang dimekarkan. Jika kita merujuk secara Terminologi Otonomi Daerah dapat diartikan sebagai kebebasan pemerintah daerah untuk berperan dalam menentukan tujuan, kebijakan dan membuat keputusan pembangunan di daerah berdasarkan keperluan masyarakat tempatan. Sejalan dengan itu Terminologi Otonomi Daerah menurut Seabrigth (Agustino: 2011) menyatakan bahwa otonomi daerah atau desentralisasi...

Pengertian Manajemen Pelayanan Publik Menurut Para Ahli

...dilakukan oleh suatu organisasi atau individu dalam bentuk barang, jasa kepada masyarakat baik secara individu maupun kelompok atau organisasi. Keputusan MenPan Nomor 81/1993 yang disempurnakan dengan Keputusan Menpan Nomor 63/2003 mendefinsikan pelayanan umum sebagai: “Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan...

Klasifikasi Pranata Sosial

...mempunyai kewenangan tersebut pada wilayah tertentu Selain ciri-ciri dimilikinya pranata politik memiliki fungsi sebagai berikut. Pelembagaan norma melalui UU yang disampaikan oleh badan legislatif. Pelaksanaan UU telah disetujui. Penyelesaian konflik yang terjadi di antara anggota masyarakat. Penyelenggaraan pelayanan seperti kesehatan, pendidikan. Periindungan warga negara dan kesiagaan pemerintah menghadapi bahaya...

Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia

...Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia – Berikut ini adalah Ciri Konstitusi Indonesia Bentuk Negara Kesatuan Bentuk pemerintahan republik Kedaulatan ada di tangan rakyat Sistem pemerintahan presidensil Adanya pembagian kekuasaan antara legislatif,eksekutif & yudikatif Negara hukum Desentralisasi Multi partai (teridiri dari banyak partai) A. Konstitusi Yang Penah Berlaku di Indonesia...