Makna Tiap Alinea Pembukaan Undang Undang Dasar 1945


loading...


Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia

...1950 terdiri atas beberapa bagian –bagian ,yaitu sebagai berikut. Mukadimah yg terdiri atas empat alinea ,terdapat rumusan pancasila sebagai dasar Negara. Batang tubuh yg terdiri atas 6 Bab 147 C. UUD 1945 (5 Juli 1959-11 Maret 1966) UUD 1950 adalah UUD sementara yg berlaku sampai konstituante dpt menyusun dan...

Pengertian Hukum Pidana

...Definisi Hukum Pidana dan Pengertian Hukum Pidana Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan...

Pendapat Para Ahli Mengenai Perpajakan

...Undang Undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Maka dari berbagai definisi dari para ahli dan berbagai perspektif (sudut pandang) maka dapat kita simpulkan pengertian pajak sebagai berikut : Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga...

Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan

...tertinggal. Munculnya istilah globalisasi/liberalisasi pendidikan tinggi bermula dari WTO yang menganggap pendidikan tinggi sebagai jasa yang bisa diperdagangkan atau diperjualbelikan. Tiga negara yang paling mendapatkan keuntungan besar dari liberalisasi jasa pendidikan adalah Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Australia (Enders dan Fulton, Eds., 2002, hh 104-105). Menurut pembukaan UUD 1945...

Artikel Globalisasi dan Modernisasi

...berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Begitu juga Negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, didalamnya disebutkan tujuan pembangunan nasionalnya. Modernisasi merupakan teori yang dianut oleh bangsa Indonesia dalam program pembangunanya. Modernisasi merupakan model pembangunan yang berkembang dengan pesat seiring dengan keberhasilan perang...

Sistem Konstitusi Di Indonesia

...Sistem Konstitusi Di Indonesia – Konsepsi Konstitusi Negara Indonesia bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Mekenisme konstitusional Demokrasi Pancasila Mekanisme pelaksanaan demokrasi Pancasila bersumber pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Sistem Konstitusi Di Indonesia Perihal mekanisme demokrasi pancasila telah tercantum di dalam penjelasan UUD 1945, dan dijabarkan lebih lanjut dalam...

Ilmu Mengenai Negara Cina

...menjadi ’’rujukan’’ menimba ilmu? Apakah makna dari seruan Nabi? Ada beberapa pemaknaan berkait mencari ilmu sampai ke negeri China. Perlu pemahaman komprehensif menerjemahkan seruan Nabi, dan mengaitkannya dengan kekinian. Bisa saja perintah Nabi secara umum merupakan jawaban guna memenuhi sebagian kebutuhan dasar manusia, terutama kebutuhan fisik semisal sandang, pangan,...

Terminologi Otonomi Daerah

...Terminologi Otonomi Daerah – Berikut ini sekilas tentang penjelasan secara Terminologi Otonomi Daerah Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka sampai detik ini otonomi daerah telah diimplementasikan pada pemerintahan Indonesia. Dalam kurun waktu diterbitkannya undang-undang tersebut, telah banyak...

Contoh Proposal Permohonan Bantuan Dana Beasiswa Pendidikan

...berguna bagi pembangunan daerah dan Sumber Daya Manusia khususnya Provinsi Kepulauan Riau D. Dasar-dasar Kegiatan Adapun dasar kegiatan ini adalah UUD 1945 pasal 31 tentang pendidikan ynag berbunyi: 1) setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan 2) setiap warga Negara wajib mengikuti satu sistem pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya...

Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan

...Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan – Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan yang harus dipahami, seperti tenaga kerja, pekerja/buruh, pemberi kerja, pengusaha, perusahaan dan lain-lain. Istilah dalam pengertian hal tersebut diatas dapat ditemui dalam peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13...

Cetakan Ke-2, 2014 ( Edisi Revisi ) - bsd.pendidikan.id

ii Kelas VII SMP/MTs Edisi Revisi Hak Cipta © 2014 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Dilindungi Undang-Undang MILIK NEGARA TIDAK DIPERDAGANGKAN