Makna Tiap Alinea Pembukaan Undang Undang Dasar 1945


loading...


Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia

...yg terdiri atas empat alinea ,terdapat rumusan pancasila sebagai dasar Negara. Batang tubuh yg terdiri atas 6 Bab 147 C. UUD 1945 (5 Juli 1959-11 Maret 1966) UUD 1950 adalah UUD sementara yg berlaku sampai konstituante dpt menyusun dan menetap kan UUD. Pada tahun 1955, pemilihan umum di laksanakan....

Pengertian Hukum Pidana

...yang menentukan perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang oleh Undang-Undang, hukuman-hukuman bagi yang melakukannya, prosedur yang harus dilalui oleh terdakwa dan pengadilannya, serta hukuman yang ditetapkan atas terdakwa.” Hukum pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk : Menetukan perbuatan perbuatan mana...

Pendapat Para Ahli Mengenai Perpajakan

...1945 pasal 23A yang menyatakan “pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang.” Tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar...

Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan

...menganggap pendidikan tinggi sebagai jasa yang bisa diperdagangkan atau diperjualbelikan. Tiga negara yang paling mendapatkan keuntungan besar dari liberalisasi jasa pendidikan adalah Amerika Serikat (AS), Inggris, dan Australia (Enders dan Fulton, Eds., 2002, hh 104-105). Menurut pembukaan UUD 1945 alinea ke-4, pendidikan nasional bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa. Sementara pada...

Artikel Globalisasi dan Modernisasi

...berbagai macam kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat. Begitu juga Negara Indonesia dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, didalamnya disebutkan tujuan pembangunan nasionalnya. Modernisasi merupakan teori yang dianut oleh bangsa Indonesia dalam program pembangunanya. Modernisasi merupakan model pembangunan yang berkembang dengan pesat seiring dengan keberhasilan perang...

Sistem Konstitusi Di Indonesia

...Sistem Konstitusi Di Indonesia – Konsepsi Konstitusi Negara Indonesia bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Mekenisme konstitusional Demokrasi Pancasila Mekanisme pelaksanaan demokrasi Pancasila bersumber pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Sistem Konstitusi Di Indonesia Perihal mekanisme demokrasi pancasila telah tercantum di dalam penjelasan UUD 1945, dan dijabarkan lebih lanjut dalam...

Ilmu Mengenai Negara Cina

...menjadi ’’rujukan’’ menimba ilmu? Apakah makna dari seruan Nabi? Ada beberapa pemaknaan berkait mencari ilmu sampai ke negeri China. Perlu pemahaman komprehensif menerjemahkan seruan Nabi, dan mengaitkannya dengan kekinian. Bisa saja perintah Nabi secara umum merupakan jawaban guna memenuhi sebagian kebutuhan dasar manusia, terutama kebutuhan fisik semisal sandang, pangan,...

Terminologi Otonomi Daerah

...Terminologi Otonomi Daerah – Berikut ini sekilas tentang penjelasan secara Terminologi Otonomi Daerah Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka sampai detik ini otonomi daerah telah diimplementasikan pada pemerintahan Indonesia. Dalam kurun waktu diterbitkannya undang-undang tersebut, telah banyak...

Contoh Proposal Permohonan Bantuan Dana Beasiswa Pendidikan

...berguna bagi pembangunan daerah dan Sumber Daya Manusia khususnya Provinsi Kepulauan Riau D. Dasar-dasar Kegiatan Adapun dasar kegiatan ini adalah UUD 1945 pasal 31 tentang pendidikan ynag berbunyi: 1) setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan 2) setiap warga Negara wajib mengikuti satu sistem pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya...

Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan

...Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan – Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan yang harus dipahami, seperti tenaga kerja, pekerja/buruh, pemberi kerja, pengusaha, perusahaan dan lain-lain. Istilah dalam pengertian hal tersebut diatas dapat ditemui dalam peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13...