Makalah Undang Undang No 13 Tahun 2003


loading...


Susunan Acara Ulang Tahun

...Contoh Susunan Acara Ulang Tahun anak anak – Berikut ini adalah Contoh Susunan Acara Ulang Tahun anak anak serta beberapa contoh susunan acara ulang tahun ke 17, susunan acara ulang tahun sekolah, susunan acara ulang tahun perusahaan, susunan acara ulang tahun sweet seventeen. merupakan suatu hal yang sangat penting...

Artikel Globalisasi Pendidikan

...personal dan virtual. 2.5. Perspektif Globalisasi dan Kebijakan Pendidikan Indonesia Dalam summit APEC di Bogor tahun 1994, Indonesia dengan berani menerima jadwal AFTA 2003 dan APEC 2010 dengan menyatakan: “Siap tidak siap, suka tidak suka, kita harus ikut globalisasi karena sudah berada di dalamnya”. Banyak pengamat menilai bahwa pada...

Pendapat Para Ahli Mengenai Perpajakan

...memaksa dan uang pajak tersebut harus dipergunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan. Dari pendekatan hukum ini memperlihatkan bahwa pajak yang dipungut harus berdsarkan undang-undang sehingga menjamin adanya kepastian hukum, baik bagi fiskus sebagai pengumpul pajak maupun wajib pajak sebagai pembayar pajak. Pajak menurut Pasal 1 UU No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan...

Pengertian Hukum Pidana

...Definisi Hukum Pidana dan Pengertian Hukum Pidana Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan...

Artikel Globalisasi dan Modernisasi

...Artikel Globalisasi dan Modernisasi – Berikut ini beberapa contoh dan penjelasannya tentang globalisasi dan modernisasi, dan juga penjelasan tentang makalah modernisasi dan globalisasi Bab I 1.1 Latar Belakang Masalah Perkembangan zaman yang saat ini sudah maju tidak luput dari kemajuan teknologi dalam kehidupan manusia. Penciptaan berbagai alat-alat dan berbagai...

Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan

...Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan – Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan yang harus dipahami, seperti tenaga kerja, pekerja/buruh, pemberi kerja, pengusaha, perusahaan dan lain-lain. Istilah dalam pengertian hal tersebut diatas dapat ditemui dalam peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13...

Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia

...tidak salah gunakan dan hak asasi manusia/warga Negara tidak dilanggar,konstitusi sangat penting artinya bagi suatu Negara karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasan dalam suatu Negara. Konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis,yaitu constituer artinya membentuk.beberapa istilah dari konstitusi seperti gronwet ( bahasa Belanda ) artinya,yaitu wet berarti undang-undang dan...

Terminologi Otonomi Daerah

...Terminologi Otonomi Daerah – Berikut ini sekilas tentang penjelasan secara Terminologi Otonomi Daerah Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka sampai detik ini otonomi daerah telah diimplementasikan pada pemerintahan Indonesia. Dalam kurun waktu diterbitkannya undang-undang tersebut, telah banyak...

Artikel Globalisasi Teknologi

...berjalan? Siapa yang diuntungkan dan siapa pula yang dirugikan? Globalisasi : Proses yang Adil? Globalisasi adalah satu kata yang mungkin paling banyak dibicarakan orang selama lima tahun terakhir ini dengan pemahaman makna yang beragam. Namun, apa yang dipahami dengan istilah globalisasi akhirnya membawa kesadaran bagi manusia, bahwa semua penghuni...

Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan

...belakang. Berdasarkan UU No. 20 tahun 2003 dinyatakan bahwa pendidikan formal di Indonesia bermula dari TK selama dua tahun dilanjutkan Sekolah Dasar hingga kelas enam. Lulusan sekolah dasar melanjut ke sekolah menengah pertama selama tiga tahun dan sekolah menengah atas tiga tahun berikutnya. Lulusan SMU dapat memilih untuk memperoleh...

Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003

PENJELASAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN. I. UMUM. Pembangunan ketenagakerjaan sebagai bagian integral dari ...

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan ...

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA - kontras.org

KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM ACARA PIDANA (KUHAP) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Bab I Ketentuan Umum Bab II Ruang Lingkup Berlakunya Undang-undang

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA. Presiden Republik Indonesia, Menimbang : bahwa sesuai dengan ...

Gajimu.com Indonesia - Peraturan Hukum dan Undang-Undang ...

Ringkasan seputar isi Peraturan Undang-Undang Ketenagakerjaan di Indonesia dalam bentuk tanya jawab. (Summary on Indonesian Labour Law in Frequently Asked Question ...

Pemutusan Hubungan Kerja di Indonesia Menurut Undang-Undang

Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) adalah hal yang paling ditakuti oleh pekerja akan tetapi sangat lazim dan sering ditemui di Indonesia. Apa pun penyebab berakhirnya ...

hukumonline.com

Informasi yang tersedia di www.hukumonline.com tidak ditujukan sebagai suatu nasehat hukum, namun hanya memberikan gambaran umum terhadap suatu informasi atau ...

RENCANA PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN TAHUN 2011 - who.int

Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kesehatan adalah merupakan hak asasi manusia. Pada pasal 28H dinyatakan bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir ...

Makalah Manajemen Keuangan - Sarjanaku.com

UU No.17/2003 tentang Keuangan Negara telah merubah sistem dan pola pengelolaan keuangan negara. Sistem yang diusung dalam UU tersebut adalah sistem penganggaran ...

Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs

Kepmenkes no-129-tahun-2008-standar-pelayanan-minimal-rs 1. MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR : 129/Menkes/SK/II ...