Makalah Politik Hukum Tata Negara


loading...


Pengertian hukum menurut para ahli

...masyarakat mengartikan atau memberi arti pada hukum terlepas dar apakah itu benar atau keliru, sebagai berikut: a. Hukum sebagai ilmu pengetahuan, diberikan oleh kalangan ilmuan. b. Hukum sebagai disiplin, diberikan oleh filosof, teoritis dan politisi (politik hukum). c. Hukum sebagai kaidah, diberikan oleh filosof, orang yang bijaksana. d. Hukum...

Pengertian Negara Menurut Ahli Indonesia

...G. Pringgodigdo, SH. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur – unsur tertentu. Pengertian Negara Menurut Dr. Wiryono Projodikoro, SH. Negara adalah suatu organisasi di atas kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama – sama mendiami suatu wilayah (teritori) tertentu, dengan mengakui adanya...

Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan

...Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan – Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan yang harus dipahami, seperti tenaga kerja, pekerja/buruh, pemberi kerja, pengusaha, perusahaan dan lain-lain. Istilah dalam pengertian hal tersebut diatas dapat ditemui dalam peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13...

Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Keluarga Sekolah Masyarakat

...Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Keluarga Sekolah Masyarakat – Secara implisit, kita sebagai warga Indonesia dengan hak dan kewajiban yang sama dan juga sebagai bangsa yang berdasarkan pancasila, kita hendaknya mengutamakan Kewajiban dari pada Hak. Pengertian Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan...

Definisi Hukum Menurut Para Ahli

...menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”. Pengertian Hukum Menurut Para Prof. Mr. EM. Meyer “Hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya”. Pengertian Hukum Menurut Para Leon Duquit “Hukum adalah aturan tingkah laku para...

Artikel Globalisasi dan Modernisasi

...Artikel Globalisasi dan Modernisasi – Berikut ini beberapa contoh dan penjelasannya tentang globalisasi dan modernisasi, dan juga penjelasan tentang makalah modernisasi dan globalisasi Bab I 1.1 Latar Belakang Masalah Perkembangan zaman yang saat ini sudah maju tidak luput dari kemajuan teknologi dalam kehidupan manusia. Penciptaan berbagai alat-alat dan berbagai...

Artikel Globalisasi Teknologi

...meningkatkan daya saing Asia. Namun memang masih ada hambatan, terutama antara lain sumber daya yang terbatas, masih kakunya sistem pemerintahan, serta perbedaan sosial politik di antara negara-negara yang kini harus bekerjasama –yang bila gagal diatasi, akan tetap menempatkan Asia di pihak yang merugi. Salah satu tindakan yang akan dilakukan...

Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia

...hukum dasar atau undang-undang dasar.Istilah itu menggambarkan keseluruhan system ketatanegaraan suatu Negara. Pengertian konstitusi menurut para Ahli Pengertian konstitusi menurut Herman Heller Kontitusi dibagi menjadi tiga : Kontitusi yg mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Disebut pengertian secara sosiologis. Konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yg hidup...

Tujuan Konstitusi Negara Indonesia

...Tujuan Konstitusi Negara Indonesia – Hukum pada umumnya bertujuan mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar, akan lebih...

Macam Macam Perubahan Konstitusi

...Macam Macam Perubahan Konstitusi – Fungsi Perubahan Konstitusi Dari segi tata bahasa kata Amandemen sama dengan amandement. Secara harfiah amandement dalam bahasa Indonesia berarti mengubah. Mengubah maupun perubahan berasal dari kata dasar ubah yang berarti lain atau beda. Mengubah mengandung arti menjadi lain sedang perubahan diartikan hal berubahnya sesuatu;...

ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARA

Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara tersebut.

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA

i Kata Pengantar Setelah kami ditugaskan untuk membina Mata Kuliah Hukum Administrasi Negara di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran, maka ...

MATERI KULIAH by DISPEN: MAKALAH KEPENDUDUKAN

Kependudukan adalah hal yang berkaitan dengan jumlah, pertumbuhan, persebaran, mobilitas, penyebaran, kualitas, kondisi kesejahteraan, yang menyangkut politik ...

Hukum di Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia ...

Hukum Islam di Indonesia belum bisa ditegakkan secara menyeluruh, karena belum adanya dukungan yang penuh dari segenap lapisan masyarakat secara demokratis baik ...

Moza NT: MAKALAH PEREKONOMIAN INDONESIA

Lalu bagaimanakah dengan negara kita yaitu Indonesia ? Indonesia dari segi ekonomi merupakan negara yang sedang dalam tahap pengembangan untuk menjadi negara maju .

Sekretariat Negara Republik Indonesia

Situs Resmi Sekretariat Negara Republik Indonesia ... Penandatanganan Implementing Arrangement The World Friends KOICA Volunteer Program Kementerian Pariwisata dan ...

Blog Kepegawaian – Badan Kepegawaian Negara

Sebelum saya menceritakan kegiatan saya selama magang di Kantor Arsip Badan Kepegawaian Negara (BKN) Republik Indonesia yang berada di Jakarta, saya akan ...

Makalah Manajemen Pendidikan - Sarjanaku.com

Makalah Manajemen Pendidikan merupakan makalah yang membahas ruanglingkup dari pendidikan, Orientasi studi manajemen pendidikan masih cenderung melihat sesuatu yang ...

Asas-asas Perjanjian - NegaraHukum.com

Di dalam hukum perjanjian dikenal lima asas penting yaitu asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme, asas kepastian hukum (pacta sun servanda), asas iktikad baik ...

Pendapatan Asli Daerah - Negara Hukum

Pengertian pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pusat dan Daerah Pasal 1 angka 18 bahwa ...