Lembaga Perlindungan Ham


loading...


Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan

...tersebut artinya setiap orang, tanpa membedakan gender, strata sosial, etnis, golongan, agama dan status apapun berhak untuk memperoleh perlindungan di bidang pendidikan. Hak pendidikan menjadi hak setiap warga negara, karena jika hak ini berhasil diimplementasikan dengan baik, maka bangsa ini pun akan memperoleh kemajuannya. Karena pendidikan merupakan pondasi kehidupan...

Contoh Kasus Pelanggaran HAM di indonesia beserta gambarnya

...Contoh Kasus Pelanggaran HAM di indonesia beserta gambarnya – berikut ini adalah contoh Contoh Kasus Pelanggaran HAM di indonesia beserta gambarnya PERNYATAAN SIKAP BERSAMA Tentang “Proses Penyelesaian Kasus Penculikan dan Pelanggaran HAM” Mencermati kondisi dan perkembangan sosial-politik Indonesia saat ini, tentunya kekerasan dan pelanggaran HAM masih sangat mendominasi sebagai...

Macam Macam Perubahan Konstitusi

...yaitu oleh kekuatan-kekuatan yang bersifat primer, penafsiran oleh pengadilan dan oleh kebiasaan dalam bidang ketatanegaraan. Menurut CF Strong cara prosedur perubahan konstitusi, yaitu: Melalui lembaga legislatif biasa tetapi dibawah batasan tertentu. (By the ordinary legislature, but under certain restrictions) Ada tiga cara yang diizinkan bagi lembaga legislatif untuk melakukan...

Tujuan Konstitusi Negara Indonesia

...timbul berbagai lembaga-lembaga negara yang tidak kurang pentingnya dibanding yang tertera dalam konstitusi dan bahkan hak asasi manusia yang tidak atau kurang diatur dalam konstitusi justru mendapat perlindungan lebih baik dari yang telahtermuat dalam konstitusi itu sendiri. Dengan demikian banyak negara yang memiliki konstitusitertulis terdapat aturan-aturan di luar konstitusi...

Artikel Globalisasi dan Modernisasi

...saluran, diantaranya: Lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan Lembaga keagamaan Industri internasional dan lembaga perdagangan Wisata mancanegara Saluran komikasi dan telekomunikasi internasional Lembaga internasional yang mengatur peraturan internasional Lembaga kenegaraan seperti hubungan diplomatik dan konsuler Globalisasi berpengaruh pada hampir semua aspek kehidupan masyarakat. Ada masyarakat yang dapat menerima adanya globalisasi,...

Pengertian UNESCO

...peraturan hukum, HAM, dan kebebasan hakiki. 1.2. Tujuan Adapun tujuan dari penulisan makalah ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas mata pelajaran PKn dan juga untuk memahami, mengetahui dan menambah wawasan tentang organisasi PBB khususnya UNESCO. 1.3. Permasalahan 1.3.1. Bagaimanakah sejarah lahirnya UNESCO ? 1.3.2. Bagaimanakah peran dan fungsi...

Artikel Globalisasi Pendidikan

...teknologi berkembang pesat. Era pasar bebas juga merupakan tantangan bagi dunia pendidikan Indonesia, karena terbuka peluang lembaga pendidikan dan tenaga pendidik dari mancanegara masuk ke Indonesia. Untuk menghadapi pasar global maka kebijakan pendidikan nasional harus dapat meningkatkan mutu pendidikan, baik akademik maupun non- akademik, dan memperbaiki manajemen pendidikan agar...

Artikel Globalisasi Teknologi Pengaruh Teknologi Pada Remaja

...dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah. Globalisasi terjadi karena faktor-faktor nilai budaya luar seperti Selalu meningkatkan ilmu pengetahuan, Patuh hukum, Kemandirian, Keterbukaan, Rasionalisasi, Etos kerja, Kemampuan memprediksi, Efisiensi dan produktivitas, Keberanian bersaing, Manajemen resiko. Globalisasi terjadi melalui berbagai saluran, diantaranya: Lembaga pendidikan dan ilmu pengetahuan,...

Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Keluarga Sekolah Masyarakat

...hak : hak untuk hidup, hak untuk mempunyai keyakinan dan lain-lain. Pengertian kewajiban adalah suatu beban atau tanggungan yang bersifat kontraktual. Dengan kata lain kewajiban adalah sesuatu yang sepatutnya diberikan. Contoh kewajiban : Dalam jual beli, bila kita membeli suatu barang, maka kita wajib membayar barang tersebut. Contoh Hak...

Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia

...ketentuan sebagai berikut. Pembagian kekuasaan antara lembaga eksekutif,legislative dan yudikatif • Hak asasi manusia Prosedur perubahan UUD Larangan untuk mengubah sifat tertentu dari UUD Pembatasan kekuasaan untuk mencakup dua hal, yaitu isi kekuasaan dan waktu pelaksanaan pembatasan isi kekuasaan mengandung arti bahwa dalam konstitusi ditentukan tugas serta wewenang lembaga-lembaga...

Thomas Loker | Businessman | Management Consultant ...

Thomas W. Loker is a businessman, management consultant, author of three books, and accomplished photographer. He and his team can provide can provide expert advice ...

UU RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

UU RI nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2002 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak ...

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia; Logo Resmi Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

UU No.39 Thn 1999 - HAK ASASI MANUSIA (HAM)

undang-undang republik indonesia nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia. menimbang :

Komisi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ...

Komisi III. Ruang lingkup Komisi III meliputi: hukum, HAM, dan keamanan. Yang menjadi pasangan kerja Komisi III adalah sebagai berikut: Kementerian Hukum dan Hak ...

kemenkumham.go.id - Kementerian Hukum dan HAM

Pekanbaru, INFO_PAS – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Riau membuat program “Keroyok Rame-Rame Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, dan Cuti Menjelang ...

LBH APIK Jakarta

CATAHU LBH APIK 2016: Menuntut Peran dan Tanggung Jawab Pemerintah Untuk Mewujudkan Sistem Peradilan Yang Sensitive Gender serta Bantuan Hukum Yang Mendekatkan

Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan - hukumonline.com

Berdasarkan kategorisasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud pejabat negara adalah pejabat yang lingkungan kerjanya berada pada lembaga negara yang ...

UU RI nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara ...

terselenggaranya perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. 7. Kepentingan umum adalah kepentingan masyarakat dan/atau kepentingan bangsa

HAM dan Kebebasan Beragama di Indonesia - hukumonline.com

Dasar hukum yang menjamin kebebasan beragama di Indonesia ada pada konstitusi kita, yaitu Pasal 28E ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 (“UUD 1945”):