Kedudukan Undang Undang


loading...


Pengertian Hukum Pidana

...Definisi Hukum Pidana dan Pengertian Hukum Pidana Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan...

Pendapat Para Ahli Mengenai Perpajakan

...H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat...

Macam Macam Konstitusi

...Macam Macam Konstitusi yang ada – Berikut ini adalah beberapa Macam Macam Konstitusi undang undang 1) Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis (written constitution and unwritten constitution). Suatu konstitusi disebut tertulis bila berupa suatu naskah (Doumentary Constitution), sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak berupa suatu naskah (Non- Doumentary Constitution) dan...

Terminologi Otonomi Daerah

...Terminologi Otonomi Daerah – Berikut ini sekilas tentang penjelasan secara Terminologi Otonomi Daerah Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka sampai detik ini otonomi daerah telah diimplementasikan pada pemerintahan Indonesia. Dalam kurun waktu diterbitkannya undang-undang tersebut, telah banyak...

Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia

...tidak salah gunakan dan hak asasi manusia/warga Negara tidak dilanggar,konstitusi sangat penting artinya bagi suatu Negara karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasan dalam suatu Negara. Konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis,yaitu constituer artinya membentuk.beberapa istilah dari konstitusi seperti gronwet ( bahasa Belanda ) artinya,yaitu wet berarti undang-undang dan...

Pengertian hukum menurut para ahli

...Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum 1. Plato, dilukiskan dalam bukunya Republik. Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. pengertian hukum bisnis menurut para ahli, pengertian hukum menurut para ahli di luar negeri 2. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat...

Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan

...Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan – Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan yang harus dipahami, seperti tenaga kerja, pekerja/buruh, pemberi kerja, pengusaha, perusahaan dan lain-lain. Istilah dalam pengertian hal tersebut diatas dapat ditemui dalam peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13...

Pengertian Hukum Menurut Aristoteles

...Pengertian hukum menurut Aristoteles dan Definisi Hukum Menurut Aristoteles “Sesuatu yang berbeda dari sekedar mengatur dan mengekspresikan bentuk dari konstitusi dan hukum berfungsi untuk mengatur tingkah laku para hakim dan putusannya di pengadilan untuk menjatuhkan hukuman terhadap pelanggar.” “hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi...

Pekerja Asing di indonesia wajib berbahasa indonesia

...dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009. Undang-undang ini mewajibkan orang asing yang akan bekerja di Indonesia atau yang akan mengikuti studi di Indonesia atau yang akan menjadi warga negara Indonesia itu harus mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia. “Sekarang kan undang-undangnya sudah ada hanya menunggu Perpres. Perpres masih akan dibahas...

Sistem Konstitusi Di Indonesia

...Sistem Konstitusi Di Indonesia – Konsepsi Konstitusi Negara Indonesia bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Mekenisme konstitusional Demokrasi Pancasila Mekanisme pelaksanaan demokrasi Pancasila bersumber pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Sistem Konstitusi Di Indonesia Perihal mekanisme demokrasi pancasila telah tercantum di dalam penjelasan UUD 1945, dan dijabarkan lebih lanjut dalam...

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Naskah Undang-Undang Dasar 1945. Sebelum dilakukan amendemen, UUD 1945 terdiri atas Pembukaan, Batang Tubuh (16 bab, 37 pasal, 65 ayat (16 ayat berasal dari 16 pasal ...

Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik ...

Wikisource memiliki naskah sumber yang berkaitan dengan artikel ini: Perubahan Keempat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang BI - Bank Sentral Republik Indonesia

Nasionalisasi DJB dilanjutkan dengan pengubahan lembaga bank sirkulasi tersebut menjadi bank sentral dengan nama Bank Indonesia. Pada 1 Juli 1953, Undang-Undang Pokok ...

Peraturan | Ortax - your center of excellence in taxation

perubahan keempat atas undang-undang nomor 7 tahun 1983 tentang pajak penghasilan

Peraturan | Ortax - your center of excellence in taxation

perubahan atas undang-undang nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan surat paksa

UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1999 - kppu.go.id

undang-undang nomor .5 tahun 1999 3 1. undang-undang republik indonesia 5 nomor 5 tahun 1999 tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat

SEKRETARIAT KABINET RI - sipuu.setkab.go.id

7: PERPU No. 2 Tahun 2017 : Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi ...

Undang-­undang (UU) Nomor 28 Tahun 200 - bi.go.id

undang undang republik indonesia nomor 25 tahun 2007 tentang penanaman modal dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia, menimbang : a. bahwa untuk ...

Pajak Penghasilan Pasal 23 (PPh 23)

1. Sebesar 15% dari jumlah bruto atas : a. dividen, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) huruf "g" Undang-undang PPh; b. bunga, sebagaimana dimaksud dalam ...

Pengertian Otonomi Daerah Makalah, Tujuan, Prinsip, Undang ...

Pengertian Otonomi Daerah - Dalam Undang-Undang No. 32 tahun 2004 pasal 1 ayat 5, pengertian otonomi derah adalah hak ,wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk ...