Kebijakan Ekonomi Merkantilisme Menetapkan Standar Deviasi Berupa


loading...


Artikel Globalisasi Pendidikan

...akan menjadi tenaga pendidik di wilayah republik Indonesia, selain harus menguasai standar kompetensi guru juga diwajibkan menguasai bahasa Indonesia. Kebijakan dan penyelenggaraan pendidikan nasional kita cenderung mengambil pendekatan educational production function yang tidak dilaksanakan secara konsekuen? Artinya, dalam suatu produksi, yang harus diperhatikan tidak saja aspek input, tetapi juga...

Pengertian Pranata Ekonomi

...penduduk,harta benda dan hak pengguna tanah.(abad ke 20) Pengertian Sistem Merkantilisme adalah system perekonomian dimana Negara bertanggung jawab untuk mengendalikan dan mengarahkan segenap kegiatan ekonomi trmsuk melarang masuknya seseorang yang memiliki mata pencaharian satu ke mata pencaharian lain. Pengertian Sistem Kapitalisme adalah system yg memberikan kebebasan kepada pemilik modal...

Kegiatan Ekonomi Tradisional di Malaysia

...Kegiatan ekonomi tradisional di Malaysia – Bincangkan kegiatan ekonomi di Malaysia sebelum campur tangan British – Kegiatan Ekonomi Tradisional di Malaysia A. Pengenalan (3/2 markah) Kegiatan ekonomi Tanah Melayu sebelum campur tangan British lebih bersifat sara diri dan komersial. Kegiatan perdagangan juga dijalankan oleh saudagar-saudagar tempatan (Rajaraja Melayu dan...

Artikel Globalisasi Teknologi

...Dunia dipandang sebagai satu kesatuan dimana semua manusia di muka bumi ini terhubung satu sama lain dalam jaring-jaring kepentingan yang amat luas. Pembicaraan mengenai globalisasi adalah pembicaraan mengenai topik yang amat luas yang melingkupi aspek mendasar kehidupan manusia dari budaya, politik, ekonomi dan sosial. Globalisasi di bidang ekonomi barangkali...

Karakteristik Standar Kelulusan Kurikulum 2004

...Kemdikbud kembali meluncurkan kebijakan baru terkait sistem ujian akhir. Pada 2015, UN tidak lagi menjadi tolok ukur standar kelulusan siswa. Tidak ada yang tidak lulus sekolah karena UN. Kelulusan ditentukan oleh sekolah masing-masing. Jika ada yang dipandang belum pantas lulus, siswa yang bersangkutan akan tetap tinggal kelas. Menteri Pendidikan...

Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan

...murahan tanpa kualitas. Hal ini memang sudah dimulai di beberapa daerah di Indonesia yang menyediakan sekolah unggulan berkualitas yang bebas biaya. Namun hal tersebut baru berupa kebijakan regional di daerah tertentu. Alangkah baiknya jika pemerintah pusat menerapkan kebijakan tersebut dalam skala nasional . Untuk dapat mewujudkan hal tersebut pemerintah...

Kegiatan Ekonomi Tradisional

...Kegiatan Ekonomi Tradisional – Pengertian Sistem ekonomi tradisional adalah merupakan sistem ekonomi yang dijalankan secara bersama untuk kepentingan bersama (demokratis), Kegiatan Ekonomi Tradisional sesuai dengan tata cara yang biasa ditempuh oleh nenek moyang sebelumnya. Dalam sistem Kegiatan Ekonomi Tradisional tugas pemerintah hanya terbatas memberikan perlindungan dalam bentuk pertahanan, dan...

Globalisasi Politik Pertanian

...Globalisasi Politik Pertanian – Berikut ini adalah beberapa artikel tentang Globalisasi Politik Pertanian jaman dulu dan sekarang Kemandirian negara sangat ditentukan oleh praktik politik pertanian yang menjadi dasar bagi negara dalam membuat kebijakan ekonomi pertanian. Karena negara membutuhkan keamanan pangan secara nasional sehingga tidak terlalu bergantung dari luar. Ketergantungan...

Artikel Pelayanan Prima

...Artikel Pelayanan Prima dan Konsep Pelayanan Prima 1. Pengertian Pelayanan Prima Pada hakikatnya, pengertian pelayanan prima adalah salah satu usaha yang dilakukan perusahaan untuk melayani pembeli (pelanggan) dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan, baik yang berupa produk barang atau jasa. Definisi...

Terminologi Otonomi Daerah

...daratan (continental oriented). Selama ini, pembangunan daerah-daerah yang bergeografis kelautan dan kepulauan cenderung mengalami kegagalan. Sebagaimana dikatakan oleh La Ode Kamaluddin (Kotijah: 2010), bahwa kegagalan tersebut diakibatkan oleh beberapa faktor, diantaranya: pertama, kebijakan maritim belum menyentuh aspek-aspek strategis yang mampu mengikat dan memayungi instrumen ekonomi kelautan, seperti sektor perikanan,...