Implementasi Dasar Negara Ke Dalam Konstitusi


loading...


Artikel Globalisasi Teknologi

...orang di tingkat lokal, sementara wacana globalisasi dalam hal yang lain mungkin tidak begitu mudah diamati secara jelas. Contoh yang bisa diangkat mungkin adalah perdagangan internasional, kebijakan dana moneter internasional hingga ijin operasi perusahaan multi nasional yang menunjukkan bahwa mata-rantai-dampaknya pada akhirnya akan berakhir pada pelaku ekonomi lokal, baik...

Pengertian konstitusi menurut para ahli

...yang mengatur pembentukan norma-norma yang bersifat umum, khususnya pembentukan undang-undang. Pengertian konstitusi menurut Lasalle Kekuasaan antara kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat (faktor kekuatan riil : presiden, TNI, Partai; buruh, tani dsb); Apa yang tertulis diatas kertas mengenai lembaga lembaga negara dan prinsip-prinsip memerintah dari suatu negara, sama dengan faham...

Klasifikasi Pranata Sosial

...Pranata politik merupakan pranata yang memiliki kegiatan dalam suatu nagara yang berkaitan dengan proses untuk menentukan dan melaksanakan tujuan negara, dalam hal ini adalah pemerintah negara. Pranatapolitik memiliki beberapa norma dan status yang berhubungan dengan kekuasaan dan otoritas.Pranata politik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Adanya suatu komunitas manusia yang hidup...

Teori Actuating

...dapat berfungsi bukan saja agar pegawai melaksanakan atau tidak melaksanakan suatu kegiatan, tetapi dapat pula berfungsi mengkoordinasikan kegiatan berbagai unsur organisasi agar efektif tertuju kepada realisasi tujuan yang ditetapkan sebelumnya Fungsi Pengarahan dan Implementasi proses implementasi program agar dapat dijalankan oleh seluruh pihak dalam organisasi serta proses memotivasi agar...

Contoh Hubungan Bahasa Dengan Pengembangan Kepribadian

...ini kemudian dikukuhkan dalam Undang-Undang Dasar1945 yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Penegasan ini menunjukkan kedudukan dan fungsi yang bersifat formal. Sebagai bahasa negara, bahasa ini harus digunakan dalam berbagai komunikasi resmi baik dalam lembaga pemerintah maupun nonpemerintah,termasuk diberbagai tingkat lembaga pendidikan di negara Republik Indonesia. Sejak...

Penggunaan Bahasa Di Jejaring Sosial

...di daerah dan yang pernah ke Jakarta merasa bangga bisa berbicara dalam dialek Jakarta itu. Selain itu, para remaja juga memerlukan bahasa tersendiri dalam mengungkapkan ekspresi diri. Sarana komunikasi diperlukan oleh kalangan remaja untuk menyampaikan hal-hal yang dianggap tertutup bagi kelompok usia lain atau agar pihak lain tidak dapat...

Pengertian Prestasi Diri

...kekuatan yang dinilikinya. Setiap manusia harus berprestasi agar tercapai hal berikut: Dapat memenuhi kebutuhanya sehingga dapat mampu mempertahankan hidup dan kehidupanya. Sebagai bentuk aktualisasi diri, setiap manusia perlu pengakuan atas keberadaanya (eksistensinya). Pengakuan tersebut diberikan oleh masyarakat, lembaga ataupun negara. Semakin tinggi prestasi seseorang, pengakuan masyarakat semakin tinggi pula....

Pengertian UNESCO

...Pengetahuan dan Kebudayaan PBB (UNESCO) adalah lembaga dalam PBB yang bertanggung jawab untuk mempromosikan perdamaian, keadilan sosial, hak asasi manusia dan keamanan internasional melalui kerja sama internasional pada pendidikan, program ilmu pengetahuan dan budaya. UNESCO juga aktif bekerja untuk mencapai PBB Millenium Development Goals tetapi fokus pada pencapaian tujuan...

Ilmu Mengenai Negara Cina

...Ilmu Mengenai Negara Cina – Di China memiliki ciri ciri Konstitusi yang berbeda sebagai berikut Menjadikan Partai Komunis China (PKC) sebagai penguasa dan membentuk sistem komunis sekarang ini. Komunisme mencerminkan suatu gaya hidup Negara merupakan alat untuk mencapai komunisme Pembuat keputusan paling tinggi dalam system politik china adalah Partai...

Teori Tindakan Sosial Menurut Max Weber

...sengaja diulang serta tindakan dalam bentuk persetujuan secara diam-diam. Tindakan itu diarahkan kepada seseorang atau kepada beberapa individu. Tindakan itu memperhatikan tindakan orang lain dan terarah kepada orang lain itu (Ritzer, 2002 : 38-39). Atas dasar rasionalitas tindakan sosial, Max Weber membedakan dalam empat tipe. Dimana semakin rasional tindakan...

Geopolitik di Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia ...

Artikel ini perlu dirapikan agar memenuhi standar Wikipedia Merapikan artikel bisa berupa membagi artikel ke dalam paragraf atau wikifikasi artikel.

Kekuasaan Legislatif Eksekutif Yudikatif serta Pembagian ...

Home / Hukum Tata Negara / Kekuasaan Legislatif Eksekutif Yudikatif serta Pembagian Kekuasaan Menurut UUD Negara Republik Indonesia 1945

Google

Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for.

Lembaga Negara Sebelum dan Sesudah Amandemen UUD 1945 ...

Pada awal reformasi, telah dilakukan perubahan (amandemen) terhadap UUD 1945. Lembaga-lembaga negara hasil amandemen UUD 1945 dijabarkan sebagai berikut

Perbedaan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi ...

Perlu diketahui bahwa Mahkamah Agung (“MA”) dan Mahkamah Konstitusi (“MK”) keduanya merupakan lembaga negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar ...

Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Republik Indonesia (RI), umumnya disebut Indonesia, adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara benua Asia dan Australia ...

african union – African Economic Cooperation Blog

Pasar Afrika Selatan cukup menggiurkan bagi Indonesia. Selain masih terbuka peluang untuk menerima produk Indonesia, Afrika Selatan juga jadi pintu ke negara-negara ...

Peran, Fungsi, Tugas dan Tanggung Jawab HRD - Jurisprudence

a. Persiapan Dalam proses persiapan dilakukan perencanaan kebutuhan akan sumber daya manusia dengan menentukan berbagai pekerjaan yang mungkin timbul.

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN TUN

website Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Koleksi Skripsi Lengkap Dari Berbagai Jurusan

Dalam konteks ini, maka penulis akan meneliti mengenai: Kewenangan Mengadili Sengketa Ekonomi Syari’ah Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 , Dalam ...