Hukum Tata Negara Ppt


loading...


Pengertian hukum menurut para ahli

...dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah. 3. Austin, hukum adalah sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya (Friedmann, 1993: 149). 4. Bellfoid, hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan...

Pengertian Negara Menurut Ahli Indonesia

...G. Pringgodigdo, SH. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsur – unsur tertentu. Pengertian Negara Menurut Dr. Wiryono Projodikoro, SH. Negara adalah suatu organisasi di atas kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama – sama mendiami suatu wilayah (teritori) tertentu, dengan mengakui adanya...

Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan

...Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan – Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan yang harus dipahami, seperti tenaga kerja, pekerja/buruh, pemberi kerja, pengusaha, perusahaan dan lain-lain. Istilah dalam pengertian hal tersebut diatas dapat ditemui dalam peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13...

Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Keluarga Sekolah Masyarakat

...Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Keluarga Sekolah Masyarakat – Secara implisit, kita sebagai warga Indonesia dengan hak dan kewajiban yang sama dan juga sebagai bangsa yang berdasarkan pancasila, kita hendaknya mengutamakan Kewajiban dari pada Hak. Pengertian Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan...

Definisi Hukum Menurut Para Ahli

...menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”. Pengertian Hukum Menurut Para Prof. Mr. EM. Meyer “Hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya”. Pengertian Hukum Menurut Para Leon Duquit “Hukum adalah aturan tingkah laku para...

Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia

...Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia – Berikut ini adalah Ciri Konstitusi Indonesia Bentuk Negara Kesatuan Bentuk pemerintahan republik Kedaulatan ada di tangan rakyat Sistem pemerintahan presidensil Adanya pembagian kekuasaan antara legislatif,eksekutif & yudikatif Negara hukum Desentralisasi Multi partai (teridiri dari banyak partai) A. Konstitusi Yang Penah Berlaku di Indonesia...

Macam Macam Perubahan Konstitusi

...Macam Macam Perubahan Konstitusi – Fungsi Perubahan Konstitusi Dari segi tata bahasa kata Amandemen sama dengan amandement. Secara harfiah amandement dalam bahasa Indonesia berarti mengubah. Mengubah maupun perubahan berasal dari kata dasar ubah yang berarti lain atau beda. Mengubah mengandung arti menjadi lain sedang perubahan diartikan hal berubahnya sesuatu;...

Tujuan Konstitusi Negara Indonesia

...Tujuan Konstitusi Negara Indonesia – Hukum pada umumnya bertujuan mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar, akan lebih...

Artikel Globalisasi dan Modernisasi

...yang dapat menyambungkan kita keberbagai negara di dunia. Aktivitas ini dinamakan modernisasi ialah proses masyarakat menuju hidup yang masa kini atau modern selain modernisasi hal ini juga diperkuat dengan tindakan globalisasi adalah proses penyebaran unsur-unsur baru khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak dan elektronik. 1.2 Rumusan...

Artikel Globalisasi Teknologi

...meningkatkan daya saing Asia. Namun memang masih ada hambatan, terutama antara lain sumber daya yang terbatas, masih kakunya sistem pemerintahan, serta perbedaan sosial politik di antara negara-negara yang kini harus bekerjasama –yang bila gagal diatasi, akan tetap menempatkan Asia di pihak yang merugi. Salah satu tindakan yang akan dilakukan...

HUKUM TATA NEGARA - Heru Susetyo Nuswanto

Title: HUKUM TATA NEGARA Author: lenovo Last modified by: user Created Date: 3/5/2009 1:57:50 AM Document presentation format: On-screen Show (4:3) Other titles

Ppt Hukum-tata-negara | Powerpoint Presentations and ...

View and Download PowerPoint Presentations on HUKUM TATA NEGARA PPT. Find PowerPoint Presentations and Slides using the power of XPowerPoint.com, find free ...

HUKUM-ADMINISTRASI-NEGARA.pdf - id.scribd.com

Letak Hukum Administrasi Negara dalam kerangka Hukum Nasional c. Hubungan Hukum Administrasi Negara dengan Hukum Tata Negara d. ... Download as PDF, TXT or read ...

PPT - HUKUM TATA NEGARA PowerPoint Presentation - ID:1407028

HUKUM TATA NEGARA PowerPoint PPT Presentation. By benny; 62 SlideShows; Follow User; 359 Views; Uploaded on 04-01-2014; Presentation posted in: General; Description ...

PPT - HUKUM TATA NEGARA PowerPoint Presentation - ID:5610858

HUKUM TATA NEGARA. Hukum Kewarganegaran Dr. Fatmawati, S.H., M.H. Pembahasan Kewarganegaraan. Perspektif Ilmu Negara Warga negara adalah unsur dari semua negara di ...

Pengantar ilmu hukum_tata_negara.pdf - slideshare.net

pengantar ilmuhukum tata negara jilid itidak diperjualbelikan persembahanmahkamah konstitusi republik indonesia i ii

HUKUM TATA NEGARA - pustaka.unpad.ac.id

Buku Hukum Tata Negara ini sebagai salah satu acuan bagi para mahasiswa dalam mempelajari Hukum Tata Negara .

PDF Hukum Tata Ngara - scribd.com

hukum tata negara. Browse. Interests. Biography & Memoir; Business & Leadership; Fiction & Literature; Politics & Economy; Health & Wellness; ... PDF Hukum Tata Ngara.

HUKUM TATA NEGARA PowerPoint PPT Presentations

View Hukum Tata Negara presentations online, safely and virus-free! Many are downloadable. Learn new and interesting things. Get ideas for your own presentations.

ILMU NEGARA - hukum kehidupan sejati - VOLKSGEIST

Hukum Tata Negara Hukum Tata Negara Pertama-tama menentukan apa/mana saja masyarakat hukum atasan dan bawahan dengan jenjang tingkatannya, kemudian