Hukum Administrasi Daerah


loading...


Pengertian hukum menurut para ahli

...Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum 1. Plato, dilukiskan dalam bukunya Republik. Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. pengertian hukum bisnis menurut para ahli, pengertian hukum menurut para ahli di luar negeri 2. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat...

Terminologi Otonomi Daerah

...permasalahan gagalnya pemerintah daerah setempat dalam menata pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan di wilayah pulau-pulau tersebut. Namun memang karena konsep wawasan daratan (continental oriented) dalam otonomi daerah tersebut dirasakan kurang efektif digunakan dalam menata wilayah kepulauan. Bagaimana pun juga, perlu sebuah kebijakan khusus yang berbasis kepulauan atau kelautan yang mampu...

Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan

...Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan – Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan yang harus dipahami, seperti tenaga kerja, pekerja/buruh, pemberi kerja, pengusaha, perusahaan dan lain-lain. Istilah dalam pengertian hal tersebut diatas dapat ditemui dalam peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13...

Definisi Hukum Menurut Para Ahli

...Pengertian Hukum Menurut Para ahli dan Definisi Hukum Menurut Para ahli Pengertian Hukum Menurut Para Aristoteles “Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature” (Hukum tertentu adalah sebuah hukum yang setiap komunitas meletakkan ia sebagai...

Pengertian hukum menurut Soerjono Soekamto

...Pengertian hukum menurut Soerjono Soekamto dan definisi hukum menurut Soerjono Soekamto Mempunyai berbagai arti: 1. Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan) hukum 2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan 3. Hukum dalam arti kadah atau norma 4. Hukum dalam ari tata hukum/hukum positf tertulis 5. Hukum dalam...

Tujuan hukum menurut para ahli

...Tujuan hukum menurut para ahli – Sama halnya dengan pengertian hukum, banyak teori atau pendapat mengenai tujuan hukum. Berikut ini adalah teori-teori menurut para ahli : Tujuan hukum menurut Prof Subekti, SH : Hukum itu mengabdi pada tujuan negara yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan....

Pengertian Hukum Pidana

...Definisi Hukum Pidana dan Pengertian Hukum Pidana Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan...

Pengertian Hukum Bisnis Menurut Para Ahli

...Pemahanan dan Pengertian Hukum Bisnis sebagai berikut ini Pengertian Hukum Bisnis adalah norma-norma atau aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tentang kepentingan bisnis yang dibagi dalam beberapa bidang, diantaranya adalah Hukum Bisnis bidang ekonomi Hukum Dagang Hukum Asuransi Hukum Investasi Hukum Bisnis bidang keuangan Hukum Perbankan...

Tantangan Tenaga Administrasi Di Era Globalisasi

...pemimpin mengharapkan bahwa bantuan yang diberikan oleh seorang sekretaris atau tenaga administrasi akan berbeda tergantung dari bidang usaha yang diberikan oleh pimpinan, misalnya direktur dari perusahaan percetakan akan berbebda dengan lembaga bantuan hukum. Pada umumnya pekerjaan-pekerjaan sekretaris dikelompokkan: Tugas-tugas yang bersifat rutin Tugas-tugas khusus Tugas-tugas yang bersifat kreatif Melakukan...

Pengertian Negara Menurut Ahli Indonesia

...komunitas oknum – oknum secara permanen mendiami wilayah tertentu, menuntut dengan sah kemerdekaan diri dari luar dan mempunyai sebuah organisasi pemerintah dan menjalankan hukum secara menyeluruh di dalam lingkungan. Pengertian Negara Menurut Bellefroid Negara adalah suatu masyarakat hukum, suatu persekutuan hukum yang menempati daerah tertentu dan yang dilengkapi dengan...

HUKUM ADMINISTRASI NEGARA - pustaka.unpad.ac.id

hukum administrasi negara disusun oleh : bewa ragawino, s.h., m.si. fakultas ilmu sosial dan ilmu politik universitas padjadjaran

Tugas dan Kewenangan Pemerintahan Daerah - Negara Hukum

Daya tarik terpenting dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah adalah ditetapkannya ...

Hukum di Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia ...

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis ...

www.kaltimbkd.info

Tata Tertib Pelaksanaan Tes Kompetensi Dasar Selek... » ... Penawaran Pascasarjana UGM » ... Pengumuman Bagi Peserta SPCP IPDN 2017 » ... Penawaran Beasiswa ...

ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARA | Mifta Churohman ...

Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara

Kementerian Hukum dan Hak Asasi ... - kemenkumham.go.id

Martapura, INFO_PAS – Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Kalimantan Selatan terus berupaya mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah ...

Pilkada - Dasar Hukum - Kementerian Dalam Negeri ...

Dasar Hukum Penyelenggaraan PILKADA. Undang-undang (UU) Nomor: 32 tentang Pemerintah Daerah; Undang-undang (UU) Nomor: 32 tentang Penjelasan Pemerintahan Daerah

6. Peraturan Menteri - Kementerian Dalam Negeri - Republik ...

no 8 tahun 2017; tanggal terbit: 2017-01-26: nomor: 8: tentang: peraturan menteri dalam negeri republik indonesia nomor 8 tahun 2017 tentang kelembagaan pemerintah ...

OPAC - JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM NASIONAL

BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL Jl. Mayjend Sutoyo No. 10, Cililitan, Jakarta Timur Telp : +62-21 8091908 (hunting) Faks : +62-21 8011753 Website: www.bphn.go.id

Badan Pembinaaan Hukum Nasional

Badan Pembinaan Hukum Nasional BPHN Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum JDIH