Hakikat Pemerintahan Pusat


loading...


Pengertian Manajemen Pelayanan Publik Menurut Para Ahli

...oleh beberapa ahli atau pakar, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh para pejabat, penyelenggara negara atau pemerintah mulai dari pemerintah pusat sampai kelurahan/desa, dalam bentuk barang dan jasa, sifatnya langsung maupun tidak langsung sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian aparat pemerintah, baik...

Macam Macam Konstitusi

...itu tidak diatur dalam konstitusi negara kesatuan, karena pada dasarnya semua kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat. 5) Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlementer (President Executive and Parliamentary Executive Constitution). Ciri ciri Konstitusi sistem pemerintahan presidensial (strong) terdapat ciri-ciri antara lain: Presiden memiliki kekuasaan nominal sebagai kepala negara, tetapi...

Pendapat Para Ahli Mengenai Perpajakan

...Definisi dan Pengertian Pajak Menurut para ahli – Pendapat Para Ahli Mengenai Perpajakan Pengertian Pajak Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat...

Terminologi Otonomi Daerah

...Terminologi Otonomi Daerah – Berikut ini sekilas tentang penjelasan secara Terminologi Otonomi Daerah Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka sampai detik ini otonomi daerah telah diimplementasikan pada pemerintahan Indonesia. Dalam kurun waktu diterbitkannya undang-undang tersebut, telah banyak...

Sejarah Sutardjo Kartohadikusuma

...oleh Soetardjo Kartohadikoesoemo, pada 15 Juli 1936, kepada Ratu Wilhelmina serta Staten Generaal (parlemen) di negeri Belanda. Petisi ini diajukan karena makin meningkatnya perasaan tidak puas di kalangan rakyat terhadap pemerintahan akibat kebijaksanaan politik yang dijalankan Gubernur Jenderal de Jonge. Petisi ini ditandatangani juga oleh I.J. Kasimo, G.S.S.J. Ratulangi,...

Aktivitas Kantor dan Pengertian Kegiatan Kantor

...yang berhubungan dengan perusahaan sehingga kantor besar atau kompleks harus memenuhi fungsi tersebut. Kantor adalah pelayanan dari manajeman. Selain lima fungsi di atas kantor masih mempunyai empat fungsi yaitu: a) Pusat syaraf administrasi dan perencanaan kebijaksanaan Sebagai badan eksekutif , kantor harus bertindak sebagai pusat administrasi. Administrasi dalam hal...

Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan

...International Reading Literacy Study (PIRLS), yaitu studi internasional dalam bidang membaca pada anak-anak di seluruh dunia yg disponsori oleh The International Association for the Evaluation Achievement. Hasil studi menunjukkan bahwa rata-rata anak Indonesia berada pada urutan keempat dari bawah dari 45 negara di dunia. Demikian hasil studi tersebut dipaparkan...

Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Keluarga Sekolah Masyarakat

...dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesia – ( Bukan contoh hak ) Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan...

Artikel Globalisasi Teknologi

...negara yang efektif justru memecah dirinya menjadi bagian lebih kecil dan lebih efisien. Kenichi Ohmae dalam bukunya yang terkenenal The End of the Nation State, melihat dengan jelas bahwa gagasan “pemerintah pusat adalah bagian yang terpenting dari sebuah pemerintahan” sudah saatnya ditinggalkan. Dunia dalam kacamata TI saat ini adalah...

Pengertian desa menurut para ahli

...Pengertian desa menurut para ahli – Berikut ini adalah beberapa Pengertian desa menurut para ahli Pengertian desa menurut R.Bintarto. (1977) Desa adalah merupakan perwujudan geografis yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografis, sosial, ekonomis politik, kultural setempat dalam hubungan dan pengaruh timbal balik dengan daerah lain. Pengertian desa menurut Sutarjo Kartohadikusumo...

Hakikat Sistem Pemerintahan - VenomBINATION

Menurut Bayu Surianingrat (1990:13), yang diartikan dengan Pemerintahan Umum adalah m encakup seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, termasuk di dalamnya urusan pemerintahan Daerah.

Hakikat pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di ...

Hakikat pemerintahan pusat dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia menurut UUD NRI 1945 1. 3.4 Memahami hubungan struktural dan fungsional pemerintahan pusat dan daerah menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

VenomBINATION: Hakikat pemerintah dan pemerintahan

Menurut Bayu Surianingrat (1990:13), yang diartikan dengan Pemerintahan Umum adalah m encakup seluruh urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Pusat, termasuk di dalamnya urusan pemerintahan Daerah.

Hakikat Otonomi Daerah | Tebar Ilmu

Dalam pembahasan materi Hakikat Otonomi Daerah kalian akan ... Pemerintah Pusat; ... tahun 2004 tentang Pemerintahan daerah dan Undang-Undang nomor 33 ...

Hakikat Pemerintahan - Pengertian dan Definisis

Hakikat Pemerintahan. ... karena pada dasarnya semua kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat. 5) Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlementer ...

MAKNA PEMERINTAHAN – Abuathardakwah

Hakikat Pemerintahan ... Pada tingkat pusat, dinamakan pemerintahan terdiri dari presiden dan wakil presiden,menteri-menteri dan lembaga non kementerian lainnya.

Pengertian Otonomi Daerah, Hakikat, Tujuan, Prinsip, dan ...

Dalam sebuah negara, urusan pemerintahan tidak hanya dilakukan oleh pemerintah pusat saja melainkan turut melibatkan pemerintah daerah. Dengan adanya otonomi daerah, masyarakat di daerah bisa memiliki andil untuk ikut berpartisipasi dalam segala aspek kenegaraan.

Otonomi Daerah – Pengertian, Tujuan, Asas, Prinsip ...

Hakikat Otonomi Daerah; Apa ... Memangkas prosedur birokrasi yang rumit dan sangat terstruktur dari pemerintah pusat. Penyelenggaraan pemerintahan menjadi lebih ...

BAB 2. SISTEM PEMERINTAHAN - pknburahmaayue.blogspot.com

Pada tanggal 16 Oktober 1945, dilaksanakn Kongres Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) ... A. Hakikat Sistem Pemerintahan 1.

Mijitin kibot sadja: Hakikat Otonomi Daerah

Pemerintah pusat adalah presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negera Republik Indonesia Tahun 1945. b.