Fungsi Undang Undang


loading...


Teori Actuating

...Teori Actuating – Apa Yang Dimaksud Dengan Teori Actuating, Pengertian Fungsi Dan Teori Actuating? Berikut ini makalah dan artikel teori actuating serta dasar kumpulan teori actuating BAB I PENDAHULUAN 1.1. latar Belakang pengetahuan tentang actuating (pergerakan) dikalangan para remaja zaman sekarang harus ditingkatkan. Pengetahuan tentang actuating pun penting untuk...

Pendapat Para Ahli Mengenai Perpajakan

...H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat...

Artikel Pranata Keluarga

...Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah suatu ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan jumlah anggotanya, keluarga dapat dibedakan menjadi keluarga inti dan keluarga luas. a) Keluarga inti atau batih (nuclear family)...

Pengertian Hukum Pidana

...Definisi Hukum Pidana dan Pengertian Hukum Pidana Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan...

Klasifikasi Pranata Sosial

...disebut pranata keluarga. Pranata keluarga merupakan pranata yang memiliki kegiatan dalam suatu keluarga, yang berkaitan dengan proses untuk melaksanakan tujuan keluarga. Pranata keluarga memiliki tujuan untuk mengatur manusia dalam hal melanjutkan keturunan (repruduksi). Fungsi Pranata keluarga yang nyata, yaitu sebagai berikut. Mengatur masalah hubungan seksual untuk melanjutkan keturunan melalui...

Fungsi Manajemen Menurut Henry Fayol

...Lima 5 Fungsi Manajemen Menurut Henry Fayol menyebutkan yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Namun saat ini, lima fungsi tersebut telah diringkas menjadi 4 Fungsi Manajemen Menurut Henry Fayol yaitu Planning atau perencanaan merupakan pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi kebijaksanaan proyek program prosedur metode sistem...

Contoh Hubungan Bahasa Dengan Pengembangan Kepribadian

...ini kemudian dikukuhkan dalam Undang-Undang Dasar1945 yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Penegasan ini menunjukkan kedudukan dan fungsi yang bersifat formal. Sebagai bahasa negara, bahasa ini harus digunakan dalam berbagai komunikasi resmi baik dalam lembaga pemerintah maupun nonpemerintah,termasuk diberbagai tingkat lembaga pendidikan di negara Republik Indonesia. Sejak...

Fungsi perubahan konstitusi

...Fungsi perubahan konstitusi – Berikut ini adalah beberapa Fungsi perubahan konstitusi negara adalah : Mengubah pasal-pasal dalam konstitusi yang tidak jelas dan tidak tegas salam memberikan pengaturan. Akibatnya, banyak hal yang dengan mudah dapat ditafsirkan oleh siapa saja, tergantung pada kepentingan orang-orang yang menafsirkannya. Mengubah dan/atau menambah pengaturan-prngaturan di...

Sejarah Perkembangan Fonetik Menurut Para Ahli

...kurang daya pendengarannya. Secara umum, fonetik dapat dibagi menjadi tiga bidang kajian, yaitu fonetik fisiologis, fonetik akustik, dan fonetik auditoris atau fonetik persepsi (Dew dan Jensen, 1977:19). Fonetik Fisiologis adalah suatu bidang ilmu oengetahuan yang mengkaji tentang fungsi fisiologis manusia (Liberman, 1977 : 3). Seseorang yang ingin mengkaji bunyi-bunyi...

Terminologi Otonomi Daerah

...Terminologi Otonomi Daerah – Berikut ini sekilas tentang penjelasan secara Terminologi Otonomi Daerah Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka sampai detik ini otonomi daerah telah diimplementasikan pada pemerintahan Indonesia. Dalam kurun waktu diterbitkannya undang-undang tersebut, telah banyak...

Attorney General's Chamber Official Portal

No. 1/2017 : Pengendalian Kes-Kes Sivil di Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi Oleh Penasihat Undang-Undang Negeri » No. 4/2016 : Pelaksanaan ...

Undang-undang - Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas

Undang-undang (Bahasa Inggeris: Law; Jawi: اوندڠ٢) dalam politik dan perundangan, merupakan satu sistem peraturan atau norma yang cuba diikuti oleh ahli-ahli ...

Undang - Undang - UU - imigrasi.go.id

Jl. H. R. Rasuna Said Kav.X-6 Nomor 8, Kuningan-Jakarta Selatan Call Center : (021) 5225029/ 5225028 Telefax : - SMS Center : - Email : humas@imigrasi.go.id / www ...

AKTA DAN UNDANG-UNDANG PEKERJAAN DI MALAYSIA

KERTAS KERJA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (MTT 2703) AKTA DAN UNDANG-UNDANG PEKERJAAN DI MALAYSIA . BAB I PENGENALAN. Hubungan antara majikan dengan pekerja tidak ...

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan ...

Bahagian Hal Ehwal Undang-undang

Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEUU) Aras 4-8, Bangunan Hal Ehwal Undang-Undang, Presint 3, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62692 Wilayah Persekutuan ...

Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa

Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa 1. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA I ...

Undang-Undang BI - Bank Sentral Republik Indonesia

UNDANG-UNDANG TERKAIT BANK INDONESIA 1. Undang-Undang tentang Bank Indonesia

Undang-undang Malaysia : Kanun Keseksaan ii

Undang-undang Malaysia : Kanun Keseksaan ii 1. PAKAT JAHAT JENAYAH SEKSYEN 120A/B Seksyen 120A Takrif Pakat jahat Jenayah Apabila dua orang ...

UNDANG-UNDANG MALAYSIA - jpj.gov.my

3 UNDANG-UNDANG MALAYSIA Akta 333 AKTA PENGANGKUTAN 1987 SUSUNAN SEKSYEN B AHAGIAN I PERMULAAN Seksyen 1. Tajuk ringkas, pemakaian dan permulaan kuat kuasa