Fungsi Undang Undang


loading...


Teori Actuating

...Teori Actuating – Apa Yang Dimaksud Dengan Teori Actuating, Pengertian Fungsi Dan Teori Actuating? Berikut ini makalah dan artikel teori actuating serta dasar kumpulan teori actuating BAB I PENDAHULUAN 1.1. latar Belakang pengetahuan tentang actuating (pergerakan) dikalangan para remaja zaman sekarang harus ditingkatkan. Pengetahuan tentang actuating pun penting untuk...

Pendapat Para Ahli Mengenai Perpajakan

...H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat...

Artikel Pranata Keluarga

...Perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan adalah suatu ikatan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan jumlah anggotanya, keluarga dapat dibedakan menjadi keluarga inti dan keluarga luas. a) Keluarga inti atau batih (nuclear family)...

Pengertian Hukum Pidana

...Definisi Hukum Pidana dan Pengertian Hukum Pidana Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan...

Klasifikasi Pranata Sosial

...disebut pranata keluarga. Pranata keluarga merupakan pranata yang memiliki kegiatan dalam suatu keluarga, yang berkaitan dengan proses untuk melaksanakan tujuan keluarga. Pranata keluarga memiliki tujuan untuk mengatur manusia dalam hal melanjutkan keturunan (repruduksi). Fungsi Pranata keluarga yang nyata, yaitu sebagai berikut. Mengatur masalah hubungan seksual untuk melanjutkan keturunan melalui...

Fungsi Manajemen Menurut Henry Fayol

...Lima 5 Fungsi Manajemen Menurut Henry Fayol menyebutkan yaitu merancang, mengorganisir, memerintah, mengordinasi, dan mengendalikan. Namun saat ini, lima fungsi tersebut telah diringkas menjadi 4 Fungsi Manajemen Menurut Henry Fayol yaitu Planning atau perencanaan merupakan pemilihan atau penetapan tujuan-tujuan organisasi dan penentuan strategi kebijaksanaan proyek program prosedur metode sistem...

Contoh Hubungan Bahasa Dengan Pengembangan Kepribadian

...ini kemudian dikukuhkan dalam Undang-Undang Dasar1945 yang menyatakan bahwa bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Penegasan ini menunjukkan kedudukan dan fungsi yang bersifat formal. Sebagai bahasa negara, bahasa ini harus digunakan dalam berbagai komunikasi resmi baik dalam lembaga pemerintah maupun nonpemerintah,termasuk diberbagai tingkat lembaga pendidikan di negara Republik Indonesia. Sejak...

Fungsi perubahan konstitusi

...Fungsi perubahan konstitusi – Berikut ini adalah beberapa Fungsi perubahan konstitusi negara adalah : Mengubah pasal-pasal dalam konstitusi yang tidak jelas dan tidak tegas salam memberikan pengaturan. Akibatnya, banyak hal yang dengan mudah dapat ditafsirkan oleh siapa saja, tergantung pada kepentingan orang-orang yang menafsirkannya. Mengubah dan/atau menambah pengaturan-prngaturan di...

Sejarah Perkembangan Fonetik Menurut Para Ahli

...kurang daya pendengarannya. Secara umum, fonetik dapat dibagi menjadi tiga bidang kajian, yaitu fonetik fisiologis, fonetik akustik, dan fonetik auditoris atau fonetik persepsi (Dew dan Jensen, 1977:19). Fonetik Fisiologis adalah suatu bidang ilmu oengetahuan yang mengkaji tentang fungsi fisiologis manusia (Liberman, 1977 : 3). Seseorang yang ingin mengkaji bunyi-bunyi...

Terminologi Otonomi Daerah

...Terminologi Otonomi Daerah – Berikut ini sekilas tentang penjelasan secara Terminologi Otonomi Daerah Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka sampai detik ini otonomi daerah telah diimplementasikan pada pemerintahan Indonesia. Dalam kurun waktu diterbitkannya undang-undang tersebut, telah banyak...

Undang-undang - Wikipedia Bahasa Melayu, ensiklopedia bebas

Undang-undang (Bahasa Inggeris: Law; Jawi: اوندڠ٢) dalam politik dan perundangan, merupakan satu sistem peraturan atau norma yang cuba diikuti oleh ahli-ahli ...

Undang - Undang - UU - imigrasi.go.id

Jl. H. R. Rasuna Said Kav.X-6 Nomor 8, Kuningan-Jakarta Selatan Call Center : (021) 5225029/ 5225028 Telefax : - SMS Center : - Email : humas@imigrasi.go.id / www ...

Bahagian Hal Ehwal Undang-undang

Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang (BHEUU) Aras 4-8, Bangunan Hal Ehwal Undang-Undang, Presint 3, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62692 Wilayah Persekutuan ...

Undang-Undang BI - Bank Sentral Republik Indonesia

UNDANG-UNDANG TERKAIT BANK INDONESIA 1. Undang-Undang tentang Bank Indonesia

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau disingkat UUD 1945 atau UUD '45, adalah hukum dasar tertulis (basic law), konstitusi pemerintahan ...

AKTA DAN UNDANG-UNDANG PEKERJAAN DI MALAYSIA

KERTAS KERJA PENGURUSAN SUMBER MANUSIA (MTT 2703) AKTA DAN UNDANG-UNDANG PEKERJAAN DI MALAYSIA . BAB I PENGENALAN. Hubungan antara majikan dengan pekerja tidak ...

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 ...

undang-undang republik indonesia nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian negara republik indonesia dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,

WHO | Sanitation

Sanitation: WHO health topic page on sanitation provides links to descriptions of activities, reports, publications, statistics, news, multimedia and events, as well ...

Undang Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang : Pengelolaan ...

Undang Undang No. 23 Tahun 1997 Tentang : Pengelolaan Lingkungan Hidup Oleh : PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA Nomor : 23 TAHUN 1997 (23/1997)

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERBANKAN - bi.go.id

undang-undang republik indonesia nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan sebagaimana telah diubah dengan undang-undang nomor 10 tahun 1998