Fungsi Perubahan Konstitusi Suatu Negara


loading...


Terminologi Otonomi Daerah

...tidak menjadi payung politik bagi pembangunan ekonomi maritim, maka kelembagaan yang terlibat dalam sektor maritim juga akan mengalami disorientasi. Ketiga, terjadinya backwash effect secara masif yang menempatkan sektor maritim khusus perikanan sebagai sektor pengurasan atau pemborosan. Kecenderungan ini berpengaruh terhadap tingkat kebocoran sektoral (sectoral leagkages) yang justru membuat sektor-sektor...

Pengertian Pajak Menurut Para Ahli

...kontra-prestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual.” Pengertian Pajak Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja (1964) mengartikan bahwa “Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh Penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.” Pengertian Pajak Menurut Prof. Dr....

Pekerja Asing di indonesia wajib berbahasa indonesia

...dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009. Undang-undang ini mewajibkan orang asing yang akan bekerja di Indonesia atau yang akan mengikuti studi di Indonesia atau yang akan menjadi warga negara Indonesia itu harus mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia. “Sekarang kan undang-undangnya sudah ada hanya menunggu Perpres. Perpres masih akan dibahas...

Pengertian Manajemen Sumber Daya Manusia

...didasari pada suatu konsep bahwa setiap karyawan adalah manusia – bukan mesin – dan bukan semata menjadi sumber daya bisnis. Kajian MSDM menggabungkan beberapa bidang ilmu seperti psikologi, sosiologi, dll. tag: pengertian sumber daya manusia menurut para ahli, teori manajemen sumber daya manusia, artikel manajemen sumber daya manusia, pengertian...

Contoh tenaga kerja terdidik

...Contoh tenaga kerja terdidik dan Contoh tenaga kerja terlatih Contoh tenaga kerja terdidik / tenaga ahli / tenaga mahir Pengertian Tenaga kerja terdidik adalah tenaga kerja yang mendapatkan suatu keahlian atau kemahiran pada suatu bidang karena sekolah atau pendidikan formal dan non formal. Contohnya seperti sarjana ekonomi, insinyur, sarjana...

Hubungan Sosial Asosiatif

...dengan tindakan-tindakan orang lain. Hal ini terjadi karena sejak manusia dilahirkan sudah mempunyai 2 hasrat utama, yaitu: Hasrat untuk menjadi satu dengan manusia lain disekelilingnya Hasrat untuk menjadi satu dengan suasana alam sekitar. Ada 2 macam macam hubungan sosial yang terjadi di masyarakat, yaitu 1. Hubungan individu dengan kelompok...

Pengertian Hukum Pidana

...dilarang dalam hukum pidana adalah: Pembunuhan Pencurian Penipuan Perampokan Penganiayaan Pemerkosaan Korupsi Sementara Dr. Abdullah Mabruk an-Najar dalam diktat “Pengantar Ilmu Hukum”-nya mengetengahkan defenisi Hukum Pidana sebagai “Kumpulan kaidah-kaidah Hukum yang menentukan perbuatan-perbuatan pidana yang dilarang oleh Undang-Undang, hukuman-hukuman bagi yang melakukannya, prosedur yang harus dilalui oleh terdakwa dan...

Definisi Hukum Menurut Para Ahli

...menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”. Pengertian Hukum Menurut Para Prof. Mr. EM. Meyer “Hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya”. Pengertian Hukum Menurut Para Leon Duquit “Hukum adalah aturan tingkah laku para...

Pengertian politik dari beberapa tokoh terkenal

...suatu bangsa yang bertujuan untuk membuat, mempertahankan, dan mengamandemen peraturan-peraturan umum yang mengatur kehidupannya, yang berarti tidak dapat terlepas dari gejala komflik dan kerjasama Pengertian politik menurut CARL SCHMIDT Politik adalah suatu dunia yang didalamnya orang-orang lebih membuat keputusan – keputusan daripada lembaga-lembaga abstrak. Pengertian politik menurut LITRE Politik...

Macam macam kelompok sosial menurut para ahli

...kota, cetting dsb 4. Formal group dan Informal group Formal group : Kelompok yang mempunyai peraturan tegas dan sengaja diciptakan oleh anggota-anggotanya untuk mengatur hubungan antar sesamanya, contoh birokrasi perusahaan, kantor pemerintah, negara dsb. Informal group : Kelompok yang tidak mempunyai struktur yang pasti, terbentuk karena pertemuan yang berulang-ulang...

BAB-PASAL & AYAT UUD 1945-PENJELASAN ... - freewaremini

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk ...

Lembaga sosial - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia ...

Pengertian Lembaga Sosial. Pengertian istilah lembaga sosial dalam bahasa Inggris adalah social institution, namun social institution juga diterjemahkan sebagai ...

Fungsi Partai Politik - hukumonline.com

Dalam suatu kajian terhadap fungsi partai politik dalam meningkatkan partisipasi politik warga yang kami akses dari laman resmi Badan Penelitian dan Pengembangan ...

Demokrasi Pancasila - Wikipedia bahasa Indonesia ...

Prinsip Pancasila. Prinsip pokok Pancasila adalah sebagai berikut: Perlindungan terhadap hak asasi manusia; Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah

Sistem Pemerintahan Indonesia

Pengertian Sistem Pemerintahan. Sistem pemerintahan adalah sistem yang dimiliki suatu negara dalam mengatur pemerintahannya. Sesuai dengan kondisi negara masing ...

Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa

Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa 1. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA I ...

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK ... - itjen.depkes.go.id

1 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN (Preambule) Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh

Program BK - smaptakdr.sch.id

Program BK . PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING SMA NEGERI 7 KEDIRI TAHUN PELAJARAN 2014/2015. KATA PENGANTAR. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Alloh SWT karena ...

Uu nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian

Uu nomor 17 tahun 2012 tentang perkoperasian 1. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 17 TAHUN 2012TENTANGPERKOPERASIANDENGAN RAHMAT TUHAN ...

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi ...

Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum dan HAM (Itjen Kemenkumham) diundang sebagai…