Free Undang Undang Pemilu


loading...


Pengertian Hukum Pidana

...Definisi Hukum Pidana dan Pengertian Hukum Pidana Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan...

Pendapat Para Ahli Mengenai Perpajakan

...H. Rochmat Soemitro SH, pajak adalah iuran rakyat kepada Kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Definisi tersebut kemudian dikoreksinya yang berbunyi sebagai berikut: Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat...

Terminologi Otonomi Daerah

...Terminologi Otonomi Daerah – Berikut ini sekilas tentang penjelasan secara Terminologi Otonomi Daerah Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka sampai detik ini otonomi daerah telah diimplementasikan pada pemerintahan Indonesia. Dalam kurun waktu diterbitkannya undang-undang tersebut, telah banyak...

Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia

...tidak salah gunakan dan hak asasi manusia/warga Negara tidak dilanggar,konstitusi sangat penting artinya bagi suatu Negara karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasan dalam suatu Negara. Konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis,yaitu constituer artinya membentuk.beberapa istilah dari konstitusi seperti gronwet ( bahasa Belanda ) artinya,yaitu wet berarti undang-undang dan...

Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan

...Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan – Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan yang harus dipahami, seperti tenaga kerja, pekerja/buruh, pemberi kerja, pengusaha, perusahaan dan lain-lain. Istilah dalam pengertian hal tersebut diatas dapat ditemui dalam peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13...

Macam Macam Konstitusi

...Macam Macam Konstitusi yang ada – Berikut ini adalah beberapa Macam Macam Konstitusi undang undang 1) Konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis (written constitution and unwritten constitution). Suatu konstitusi disebut tertulis bila berupa suatu naskah (Doumentary Constitution), sedangkan konstitusi tidak tertulis tidak berupa suatu naskah (Non- Doumentary Constitution) dan...

Pengertian hukum menurut para ahli

...Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum 1. Plato, dilukiskan dalam bukunya Republik. Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. pengertian hukum bisnis menurut para ahli, pengertian hukum menurut para ahli di luar negeri 2. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat...

Pekerja Asing di indonesia wajib berbahasa indonesia

...dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009. Undang-undang ini mewajibkan orang asing yang akan bekerja di Indonesia atau yang akan mengikuti studi di Indonesia atau yang akan menjadi warga negara Indonesia itu harus mempunyai kemampuan berbahasa Indonesia. “Sekarang kan undang-undangnya sudah ada hanya menunggu Perpres. Perpres masih akan dibahas...

Sistem Konstitusi Di Indonesia

...Sistem Konstitusi Di Indonesia – Konsepsi Konstitusi Negara Indonesia bersumber pada Undang-Undang Dasar 1945. Mekenisme konstitusional Demokrasi Pancasila Mekanisme pelaksanaan demokrasi Pancasila bersumber pada konstitusi atau Undang-Undang Dasar 1945. Sistem Konstitusi Di Indonesia Perihal mekanisme demokrasi pancasila telah tercantum di dalam penjelasan UUD 1945, dan dijabarkan lebih lanjut dalam...

Ciri ciri Konstitusi Negara Australia

...Ciri ciri Konstitusi Negara Australia – Berikut ini adalah beberapa Ciri Konstitusi Negara Australia Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal Merupakan Negara Persemakmuran Raja atau ratu sebagai kepala negara yang wewenangnya dibatasi oleh Konstitusi/UUD. Badan legislatif berisi parlemen, yakni badan yang mempunyai wewenang legislatif untuk membuat undang-undang. Badan Eksekutif melaksanakan undang-undang...

UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 - bpn.go.id

undang-undang nomor 9 tahun 2015 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah

hukumonline.com

Situs terpercaya untuk berita, informasi dan database hukum di Indonesia.

Rhoma Irama - Wikipedia

At the end of 2012, Rhoma Irama, stated his intention to contest the 2014 presidential election. The Wasiat Ulama association and the Indonesia Malay Musicians ...

Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu Indonesia

Terima Kasih Kepada Anggota Bawaslu RI Periode 2012 - 2017, Dan Selamat Bertugas Kepada Anggota Bawaslu RI Periode 2017 - 2022. Dari Bawaslu Kita Selamatkan Pemilu ...

Home [ditjenpp.kemenkumham.go.id]

Jakarta – Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan menggelar rapat RUU KUHP Tim Internal Pemerintah dengan TA Komisi III DPR RI di Gedung Sekretariat ...

Komisi Pemilihan Umum - KPU

The official site of KPU - Komisi Pemilihan Umum with information about Indonesian political parties, candidates, elections, training materials, demographic election ...

News | Metrotvnews.com

Situs Berita Video Indonesia ... Headline Kantor Penyuap Emirsyah Satar Kembali Digeledah. KPK terus mendalami kasus dugaan suap pengadaan pesawat dan mesin Airbus ...

Kementerian Dalam Negeri - Republik Indonesia

Pemerintah dan DPR Sepakat Lepaskan Kepentingan Parpol Dalam RUU Pemilu YOGYAKARTA - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah dan DPR RI ...

Perang Revolusi Amerika Serikat - Wikipedia bahasa ...

Perang Revolusi Amerika Serikat; Searah jarum jam dari kiri atas: Pertempuran Bunker Hill, Kematian Montgomery di Quebec, Pertempuran Cowpens, "Moonlight Battle"

BeritaSatu.Com

Beritasatu.com adalah situs yang memiliki keunggulan pada kecepatan, ketepatan, kelengkapan, pemilihan isu yang tepat, dan penyajian yang memperhatikan hukum positif ...