Dasar Hukum Mengatur Warga Negara


loading...


Pengertian hukum menurut para ahli

...dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah. 3. Austin, hukum adalah sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya (Friedmann, 1993: 149). 4. Bellfoid, hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan...

Pengertian Negara Menurut Ahli Indonesia

...kapitalis) untuk menindas atau mengeksploitasi kelas yang lain (proletariat / buruh). Pengertian Negara Menurut Woodrow Wilson Negara adalah rakyat yang terorganisasi untuk hukum dalam wilayah tertentu. Pengertian Negara Menurut Robert M. Mac Iver Negara adalah perkumpulan yang menyelenggarakan penertiban dalam suatu masyarakat wilayah tertentu dengan berdasar sistem hukum. Pengertian...

Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Keluarga Sekolah Masyarakat

...dan tulisan sesuai undang-undang yang berlaku Contoh Kewajiban Warga Negara Indonesia – ( Bukan contoh hak ) Setiap warga negara memiliki kewajiban untuk berperan serta dalam membela, mempertahankan kedaulatan negara indonesia dari serangan musuh Setiap warga negara wajib membayar pajak dan retribusi yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat dan...

Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan

...hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja/buruh dan sebagainya. Hukum ketenagakerjaan adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha/majikan dengan segala konsekuensinya. Hal ini jelas bahwa hukum ketenagakerjaan tidak mencakup pengaturan swapekerja (kerja dengan tanggung jawab/ risiko sendiri), kerja yang dilakukan untuk orang atas dasar kesukarelaan, dan kerja...

Definisi Hukum Menurut Para Ahli

...Pengertian Hukum Menurut Para ahli dan Definisi Hukum Menurut Para ahli Pengertian Hukum Menurut Para Aristoteles “Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature” (Hukum tertentu adalah sebuah hukum yang setiap komunitas meletakkan ia sebagai...

Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia

...pengertian secara politis. Pengertian konstitusi menurut K.C. Wheare Kontitusi adalah keseluruhan system ketatanegaraan dari suatu Negara berupa kumpulan peraturan yg membentuk,mengatur/memerintah dalam suatu Negara. Pengertian konstitusi secara sempit adalah keseluruhan peraturan Negara yg bersifat tertulis. Pengertian konstitusi secara luas adalah keseluruhan peraturan Negara,baik yg tartulis maupun tidak tertulis sering...

Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan

...pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, demi kesejahteraan umat manusia” dan pasal 31 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” Konstitusi itu menunjukkan kalau rakyat mempunyai kedudukan yang sama untuk dan...

Macam Macam Perubahan Konstitusi

...khusus yang tugas serta wewenangnya hanya mengubah konstitusi. Usul perubahan dapat berasal dari masing-masing lembaga kekuasaan dan dapat pula berasal dari lembaga khusus tersebut. Bila lembaga khusus tersebut telah melaksanakan tugas dan wewenangnya sampai selesai dengan sendirinya dia bubar. Pada dasarnya dua metode amandemen konstitusi yang paling banyak dilakukan...

Klasifikasi Pranata Sosial

...Pranata politik merupakan pranata yang memiliki kegiatan dalam suatu nagara yang berkaitan dengan proses untuk menentukan dan melaksanakan tujuan negara, dalam hal ini adalah pemerintah negara. Pranatapolitik memiliki beberapa norma dan status yang berhubungan dengan kekuasaan dan otoritas.Pranata politik memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Adanya suatu komunitas manusia yang hidup...

Pengertian Hukum Pidana

...Definisi Hukum Pidana dan Pengertian Hukum Pidana Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan...

Hukum di Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia ...

Hukum adat adalah seperangkat norma dan aturan adat yang berlaku di suatu wilayah. Hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam di Indonesia belum bisa ditegakkan secara ...

Hakikat Peraturan kebijakan - NegaraHukum.com

Perbincangan mengenai peraturan kebijakan (beleidsregel) dalam dunia ilmu hukum, khususnya dalam ilmu hukum administrasi negara dipandang relatif mengalami ...

BAB-PASAL & AYAT UUD 1945-PENJELASAN ... - freewaremini

BAB-PASAL & AYAT UUD 1945-PENJELASAN & PERUBAHANNYA. Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pertama kali dilakukan pada Sidang Umum MPR ...

Pengertian Hukum dan Tujuan Hukum yang Lengkap

Pengertian Hukum | Hukum adalah sebuah salah satu yang berasal dari norma yang terdapat di dalam masyarakat. Norma hukum mempunyai hukuman yang lebih tegas lagi.

UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 ...

1 UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 PEMBUKAAN (Preambule) Bahwa sesungguhnya Kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh

Uu No 20 2003 Sistem Pendidikan Nasional - slideshare.net

UU pertama dari sektor pendidikan yg menjabarkan konsep dasar dan ruang lingkup sektor pendidikan. UU Sisdiknas ini adalah model dari suatu sektor yg mampu ...

Kumpulan Judul Contoh Skripsi Hukum Pidana « Contoh ...

Contoh Skripsi Hukum Pidana. Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang ...

UU No.2 Thn 1986 - Peradilan Umum - hukum.unsrat.ac.id

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 1986 TENTANG PERADILAN UMUM. DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA Presiden Republik Indonesia, Menimbang : a. bahwa negara ...

Lembaga sosial - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia ...

Lembaga sosial atau dikenal juga sebagai lembaga kemasyarakatan salah satu jenis lembaga yang mengatur rangkaian tata cara dan prosedur dalam melakukan hubungan antar ...

PP No.24 Thn 1997 - PENDAFTARAN TANAH - hukum.unsrat.ac.id

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 24 TAHUN 1997 TENTANG PENDAFTARAN TANAH. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA. Menimbang: a. bahwa peningkatan pembangunan ...