Dasar Dasar Hukum Pidana Dalam Islam


loading...


Pengertian hukum menurut para ahli

...hukum) hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum hukum dalam arti disiplin hukum pengertian hukum pajak menurut para ahli, pengertian hukum perdata menurut para ahli, pengertian hukum adat menurut para ahli hukum, fungsi hukum 16. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., dan Purnadi Purbacaraka, S.H. menyebutkan arti...

Hubungan Sosialisasi Dengan Kepribadian

...(Ralp Linton, The Sutdy of Man, 1936). d. Pengalaman kelompok Sepanjang hidup seseorang kelompok-kelompok tertentu adalah penting sebagai model untuk gagasan atau norma-norma perilaku seseorang. Kelompok semacam itu disebut kelompok referens (reference group). Mula-mula kelompok keluarga adalah kelompok yang terpenting, karena kelompok ini merupakan kelompok satu-satunya yang dimiliki bayi...

Artikel Globalisasi dan Modernisasi

...merupakan penerapan pengetahuan ilmiah pada semua kegiatan, bidang kehidupan dan aspek kegiatan. Koentjaraningrat modernisasi adalah usaha untuk hidup sesuai dengan zaman dan konstelasi dunia sekarang. Wilbert E. Moore modernisasi adalah suatu transformasi total kehidupan bersama, dari yang tradisional kearah pola-pola negara barat yang telah stabil. Dengan dasar pengertian diatas...

Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan

...dan bahasa Mandarin sebagai mata ajar wajib sekolah. Selain itu berbagai jenjang pendidikan mulai dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi baik negeri maupun swasta yang membuka program kelas internasional. Globalisasi pendidikan dilakukan untuk menjawab kebutuhan pasar akan tenaga kerja berkualitas yang semakin ketat. Dengan globalisasi pendidikan diharapkan tenaga kerja...

Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan

...hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja/buruh dan sebagainya. Hukum ketenagakerjaan adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha/majikan dengan segala konsekuensinya. Hal ini jelas bahwa hukum ketenagakerjaan tidak mencakup pengaturan swapekerja (kerja dengan tanggung jawab/ risiko sendiri), kerja yang dilakukan untuk orang atas dasar kesukarelaan, dan kerja...

Artikel Globalisasi Pendidikan

...mendapatkan pendidikan dasar secara gratis, karena pasal 11 ayat 2 UU Sisdiknas menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”. Upaya memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia sebenarnya juga telah ditempuh dengan lahirnya UU...

Pengertian Hukum Pidana

...Definisi Hukum Pidana dan Pengertian Hukum Pidana Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan...

Definisi Hukum Menurut Para Ahli

...Pengertian Hukum Menurut Para ahli dan Definisi Hukum Menurut Para ahli Pengertian Hukum Menurut Para Aristoteles “Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature” (Hukum tertentu adalah sebuah hukum yang setiap komunitas meletakkan ia sebagai...

Teori Actuating

...ada premis dasar yang merupakan pandangan yang berlawanan dalam bentuk teori x dan teori y dengan Ciri-ciri teori X adalah berasumsi : kebanyakan pekerja yang bekerja pada suatu perusahaan bekerja sedikit mungkin dan mereka umumnya menentang perubahan. kebanyakan pekerja harus dibujuk, diberikan penghargaan, diuhukum dan diawasi untuk mengubah kelakuan...

Klasifikasi Pranata Sosial

...orang-orang yang dipersatukan oleh ikatan-ikatan perkawinan darah, atau adopsi yang membentuk satu rumah tangga yang berinteraksi dan berkomunikasi satu sama lain dengan dan melalui peran-perannya sendiri sebagai anggota keluarga dan yang mempertahankan kebudayaan masyarakat yang berlaku umum atau menciptakan kebudayaannya sendiri. Ciri ciri Keluarga – terbentuk dan pernikahan seorang...

Analisa Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi ...

Analisa Sistem Pembuktian Terbalik Tindak Pidana Korupsi Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 dan hukum Islam 2

Menolak Warisan Menurut Hukum Perdata Barat dan Hukum ...

Pada dasarnya, menurut hukum perdata Barat, seseorang dapat menerima maupun menolak warisan yang jatuh kepadanya, sebagaimana dikatakan dalam Pasal 1045 Kitab Undang ...

Hukum di Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia ...

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis ...

Perbedaan Batasan Usia Cakap Hukum dalam Peraturan ...

Dasar Hukum. Pasal . Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 45 . Dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan ...

Media Resmi GNPF-MUI

Dalam sistem hukum Indonesia, dikenal berbagai sumber hukum yang berasal dari hukum adat, hukum Islam dan hukum barat. Ketiga sumber hukum tersebut selalu berlomba ...

Pendidikan Agama Islam > Pengertian ... - Sarjanaku.com

a) Pengertian Pendidikan Agama Islam Pengertian pendidikan itu bermacam-macam, hal ini disebabkan karena perbedaan falsafah hidup yang dianut dan sudut pandang yang ...

Pengertian Filsafat Hukum - NegaraHukum.com

Pada awalnya para filsuf. Tak ada perhatian yang dominan terhadap persoalan dirinya sebagai makhluk “Anima Intelektiva”. Era filsuf di zaman pra-Socrates lebih ...

UNDIP E-JOURNAL SYSTEM PORTAL

UNDIP E-Journal Systems (UEJS) Portal is e-journal management and publishing system published by Diponegoro University. E-Journal Portal 1: http://ejournal.undip.ac.id

Hukum | Pelapor Mengaku tak Tahu Kaesang Putra Jokowi

Kata-kata yang dilontarkan Kaesang dalam videonya tidak mengandung unsur pidana.

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia - Wikipedia bahasa ...

Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh Hakim Konstitusi untuk masa jabatan 3 tahun. Masa jabatan Ketua MK selama 3 tahun yang diatur dalam UU 24/2003 ini ...