Dasar Dasar Hukum Pelayanan 2013


loading...


Pengertian hukum menurut para ahli

...hukum) hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum hukum dalam arti disiplin hukum pengertian hukum pajak menurut para ahli, pengertian hukum perdata menurut para ahli, pengertian hukum adat menurut para ahli hukum, fungsi hukum 16. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., dan Purnadi Purbacaraka, S.H. menyebutkan arti...

Artikel Pelayanan Prima

...pada dasarnya merupakan perluasan dari ide TQC yang dikemukakan oleh Feingenbaum. Adapun komponennya adalah sebagai berikut. Keterlibatan semua fungsi dan bidang dalam peningkatan kualitas pelayanan. Keterlibatan semua level dan manajemen puncak sampai karyawan front-line dalam memperhatikan kualitas pelayanan. Filosofi perbaikan kualitas secara berkesinambungan. Orientasi pada pelanggan karena kualitas ditentukan...

Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan

...hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja/buruh dan sebagainya. Hukum ketenagakerjaan adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha/majikan dengan segala konsekuensinya. Hal ini jelas bahwa hukum ketenagakerjaan tidak mencakup pengaturan swapekerja (kerja dengan tanggung jawab/ risiko sendiri), kerja yang dilakukan untuk orang atas dasar kesukarelaan, dan kerja...

Pengertian Manajemen Pelayanan Publik Menurut Para Ahli

...dan kemampuan masyarakat. Istilah-istilah pelayanan dan publik itulah memberikan dasar pengertian terhadap pelayanan publik. Gabriel Roth (1991: 3) “any service available to the public whether provided publicly (as a museum) or privately (as is a restaurant meal)”. Any service menurut Roth mengandung arti berkaitan dengan barang dan jasa dalam...

Definisi Hukum Menurut Para Ahli

...Pengertian Hukum Menurut Para ahli dan Definisi Hukum Menurut Para ahli Pengertian Hukum Menurut Para Aristoteles “Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature” (Hukum tertentu adalah sebuah hukum yang setiap komunitas meletakkan ia sebagai...

Pengertian Hukum Pidana

...Definisi Hukum Pidana dan Pengertian Hukum Pidana Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan...

Pengertian hukum menurut Soerjono Soekamto

...Pengertian hukum menurut Soerjono Soekamto dan definisi hukum menurut Soerjono Soekamto Mempunyai berbagai arti: 1. Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan) hukum 2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan 3. Hukum dalam arti kadah atau norma 4. Hukum dalam ari tata hukum/hukum positf tertulis 5. Hukum dalam...

Tujuan hukum menurut para ahli

...Tujuan hukum menurut para ahli – Sama halnya dengan pengertian hukum, banyak teori atau pendapat mengenai tujuan hukum. Berikut ini adalah teori-teori menurut para ahli : Tujuan hukum menurut Prof Subekti, SH : Hukum itu mengabdi pada tujuan negara yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan....

Pengertian Hukum Bisnis Menurut Para Ahli

...dibagi dalam beberapa bidang, diantaranya adalah Hukum Bisnis bidang ekonomi Hukum Dagang Hukum Asuransi Hukum Investasi Hukum Bisnis bidang keuangan Hukum Perbankan Hukum Pasar Modal Hukum Bisnis bidang jasa IPAR HAKI CPM Pemahaman Hukum Bisnis adalah Merupakan aturan konkrit mengenai kepentingan yang paling mendasar dari hukum bisnis, Kita dapat...

Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia

...hukum dasar atau undang-undang dasar.Istilah itu menggambarkan keseluruhan system ketatanegaraan suatu Negara. Pengertian konstitusi menurut para Ahli Pengertian konstitusi menurut Herman Heller Kontitusi dibagi menjadi tiga : Kontitusi yg mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Disebut pengertian secara sosiologis. Konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yg hidup...

Dasar Hukum dan Cara Pembentukan Dusun - hukumonline.com

Apakah ada dasar hukum untuk membentuk dusun dan Perda atau Peraturan Pemerintah nomor dan tahun berapa yang mengatur masalah pembuatan dusun?

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi ...

- 1 - undang-undang republik indonesia nomor 17 tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,

Tugas dan Kewenangan Pemerintahan Daerah - Negara Hukum

Daya tarik terpenting dari Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah adalah ditetapkannya ...

ETIKA PROFESI HUKUM - MATERI PERKULIAHAN SEMESTER GANJIL

Secara etimologis etika berasal dari bahasa Yunani kuno Ethos yang berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap. Aristoteles adalah filsuf pertama yang ...

KONSEP DASAR KESEHATAN REPRODUKSI (KESPRO) | Jurnal Bidan Diah

7) Berbagai aspek kesehatan reproduksi lain, misalnya kanker servik, mutilasi genital, fistula, dll.

Suku Bunga Dasar Kredit - Bank Sentral Republik Indonesia

Mesin hitung listrik merek Nisa adalah mesin hitung yang pernah digunakan oleh De Javasche Bank untuk mendukung kegiatan operasional. Mesin hitung buatan Cekoslowakia ...

Types Most Read | Scribd

Financial Reporting, Financial Statement Analysis and Valuation 8th Edition Solutions Manual

SINDOnews | Berita Nasional

Berita Nasional Terkini menyajikan informasi seputar Politik, Hukum, Hankam, Pendidikan, Sosial, dan Budaya

Peraturan | Ortax - your center of excellence in taxation

bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bertujuan untuk ...

Hukumperseroanterbatas.com | Pengetahuan Hukum Perseroan ...

Anggaran Dasar Perseroan Terbatas. Akta pendirian sebuah Perseroan Terbatas (“Perseroan”) memuat anggaran dasar Perseroan dan keterangan lain yang berkaitan ...