Dasar Dasar Hukum Pelayanan 2013


loading...


Pengertian hukum menurut para ahli

...hukum) hukum dalam arti tata hukum, hukum dalam arti ilmu hukum hukum dalam arti disiplin hukum pengertian hukum pajak menurut para ahli, pengertian hukum perdata menurut para ahli, pengertian hukum adat menurut para ahli hukum, fungsi hukum 16. Dr. Soerjono Soekanto, S.H., M.A., dan Purnadi Purbacaraka, S.H. menyebutkan arti...

Artikel Pelayanan Prima

...pada dasarnya merupakan perluasan dari ide TQC yang dikemukakan oleh Feingenbaum. Adapun komponennya adalah sebagai berikut. Keterlibatan semua fungsi dan bidang dalam peningkatan kualitas pelayanan. Keterlibatan semua level dan manajemen puncak sampai karyawan front-line dalam memperhatikan kualitas pelayanan. Filosofi perbaikan kualitas secara berkesinambungan. Orientasi pada pelanggan karena kualitas ditentukan...

Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan

...hamil, melahirkan, keberadaan organisasi pekerja/buruh dan sebagainya. Hukum ketenagakerjaan adalah peraturan hukum yang mengatur hubungan kerja antara pekerja/buruh dan pengusaha/majikan dengan segala konsekuensinya. Hal ini jelas bahwa hukum ketenagakerjaan tidak mencakup pengaturan swapekerja (kerja dengan tanggung jawab/ risiko sendiri), kerja yang dilakukan untuk orang atas dasar kesukarelaan, dan kerja...

Pengertian Manajemen Pelayanan Publik Menurut Para Ahli

...dan kemampuan masyarakat. Istilah-istilah pelayanan dan publik itulah memberikan dasar pengertian terhadap pelayanan publik. Gabriel Roth (1991: 3) “any service available to the public whether provided publicly (as a museum) or privately (as is a restaurant meal)”. Any service menurut Roth mengandung arti berkaitan dengan barang dan jasa dalam...

Definisi Hukum Menurut Para Ahli

...Pengertian Hukum Menurut Para ahli dan Definisi Hukum Menurut Para ahli Pengertian Hukum Menurut Para Aristoteles “Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature” (Hukum tertentu adalah sebuah hukum yang setiap komunitas meletakkan ia sebagai...

Pengertian Hukum Pidana

...Definisi Hukum Pidana dan Pengertian Hukum Pidana Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan...

Pengertian hukum menurut Soerjono Soekamto

...Pengertian hukum menurut Soerjono Soekamto dan definisi hukum menurut Soerjono Soekamto Mempunyai berbagai arti: 1. Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan) hukum 2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan 3. Hukum dalam arti kadah atau norma 4. Hukum dalam ari tata hukum/hukum positf tertulis 5. Hukum dalam...

Tujuan hukum menurut para ahli

...Tujuan hukum menurut para ahli – Sama halnya dengan pengertian hukum, banyak teori atau pendapat mengenai tujuan hukum. Berikut ini adalah teori-teori menurut para ahli : Tujuan hukum menurut Prof Subekti, SH : Hukum itu mengabdi pada tujuan negara yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan....

Pengertian Hukum Bisnis Menurut Para Ahli

...dibagi dalam beberapa bidang, diantaranya adalah Hukum Bisnis bidang ekonomi Hukum Dagang Hukum Asuransi Hukum Investasi Hukum Bisnis bidang keuangan Hukum Perbankan Hukum Pasar Modal Hukum Bisnis bidang jasa IPAR HAKI CPM Pemahaman Hukum Bisnis adalah Merupakan aturan konkrit mengenai kepentingan yang paling mendasar dari hukum bisnis, Kita dapat...

Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia

...hukum dasar atau undang-undang dasar.Istilah itu menggambarkan keseluruhan system ketatanegaraan suatu Negara. Pengertian konstitusi menurut para Ahli Pengertian konstitusi menurut Herman Heller Kontitusi dibagi menjadi tiga : Kontitusi yg mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Disebut pengertian secara sosiologis. Konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yg hidup...

Pelayanan Publik | KajianPustaka.com

Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga ...

Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 15/1/DPNP tanggal 15 ...

Surat Edaran Bank Indonesia (SE BI) ini merupakan pengaturan kembali dari SE BI No.13/5/DPNP tanggal 8 Februari 2011 perihal Transparansi Informasi Suku Bunga Dasar ...

Suku Bunga Dasar Kredit - Bank Sentral Republik Indonesia

To navigate through the Ribbon, use standard browser navigation keys. To skip between groups, use Ctrl+LEFT or Ctrl+RIGHT. To jump to the first Ribbon tab use Ctrl+[.

Hukum di Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia ...

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum Eropa, hukum agama, dan hukum adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana berbasis ...

Tugas dan Kewenangan Pemerintahan Daerah - Negara Hukum

damang s.h., m.h. alumni pps hukum universitas muslim indonesia makassar, penulis buku diantaranya: asas dan dasar-dasar ilmu hukum terbitan genta publishing (2017 ...

Google

Search the world's information, including webpages, images, videos and more. Google has many special features to help you find exactly what you're looking for.

Kisi-Kisi Soal CPNS TKD, TKB, dan Try out CAT 2017

kisi kisi Soal CPNS TKD, TKB, Try out CAT 2016, download pembahasan jawaban prediksi ujian tes psikotes wawancara, guru, kesehatan, medis, dosen, pengajar. Informasi ...

Kantor Wilayah Sulawesi Tengah | Kementerian Hukum dan HAM ...

kantor wilayah. sulawesi tengah. kementerian hukum dan hak asasi manusia. republik indonesia

Pendapatan Asli Daerah - Negara Hukum

damang s.h., m.h. alumni pps hukum universitas muslim indonesia makassar, penulis buku diantaranya: asas dan dasar-dasar ilmu hukum terbitan genta publishing (2017 ...

Kumpulan Produk Hukum Tentang Pendidikan Tinggi (Update 14 ...

Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945 UUD TAHUN 1945 (Naskah Asli) UUD 1945 (Perubahan I) UUD 1945 (Perubahan II) UUD 1945 (Perubahan III) UUD 1945 (Perubahan IV) UUD ...