Aturan Pemerintah Tentang Yayasan


loading...


Artikel Globalisasi Pendidikan

...mendapatkan pendidikan dasar secara gratis, karena pasal 11 ayat 2 UU Sisdiknas menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”. Upaya memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia sebenarnya juga telah ditempuh dengan lahirnya UU...

Artikel Globalisasi Teknologi

...negara yang efektif justru memecah dirinya menjadi bagian lebih kecil dan lebih efisien. Kenichi Ohmae dalam bukunya yang terkenenal The End of the Nation State, melihat dengan jelas bahwa gagasan “pemerintah pusat adalah bagian yang terpenting dari sebuah pemerintahan” sudah saatnya ditinggalkan. Dunia dalam kacamata TI saat ini adalah...

Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan

...dunia membawa dampak tersendiri bagi dunia pendidikan. Teknologi berkembang sangat pesat, pemerintah juga jadi kerepotan dan akhirnya mengubah kurikulum pendidikan di Indonesia disesuaikan dengan tuntutan era globalisasi. Padahal kurikulum di Indonesia itu sudah berulang kali dimodifikasi, bahkan diubah-ubah. Bahkan sering ada anggapan bahwa setiap kali ganti menteri tentu ganti...

Pengertian Dunia Kerja

...siapkan yaitu: (a) kepercayan diri, yaitu mempunyai kepercayaan diri yang tinggi dengan bekal pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan kerja, (b) komitmen, yaitu kemauan/kesungguhan dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan aturan yang berlaku, (c) inisiatif/kreatif, yaitu mempunyai inisiatif dan kreatifitas yang tinggi dalam mengembangkan suatu keputusan...

Pengertian hukum menurut para ahli

...terdiri dari norma-norma dan sanksi-sanksi. 11. E. Utrecht, menyebutkan: hukum adalah himpunan petunjuk hidup –perintah dan larangan– yang mengatur tata tertib dalam suatu masyarakat, dan seharusnya ditaati oleh seluruh anggota masyarakat yang bersangkutan, oleh karena itu pelanggaran petunjuk hidup tersebut dapat menimbulkan tindakan oleh pemerintah atau penguasa itu. 12....

Pidato Bahasa Jawa Singkat Tentang Pendidikan

...Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Tentang Pendidikan – Apakah anda sedang mencari Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Tentang Pendidikan? Berikut ini adalah beberapa Contoh Pidato Bahasa Jawa Singkat Tentang Pendidikan. Adapun tema dalam pidato ini adalah tentang Hari Kartini, dimana seperti kita ketahui bahwa RA Kartini ini juga merupakan...

Definisi Hukum Menurut Para Ahli

...menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan”. Pengertian Hukum Menurut Para Prof. Mr. EM. Meyer “Hukum adalah semua peraturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan pada tingkah laku manusia dalam masyarakat dan menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya”. Pengertian Hukum Menurut Para Leon Duquit “Hukum adalah aturan tingkah laku para...

Pengertian Manajemen Pelayanan Publik Menurut Para Ahli

...kepada masyarakat baik secara individu maupun kelompok atau organisasi. Keputusan MenPan Nomor 81/1993 yang disempurnakan dengan Keputusan Menpan Nomor 63/2003 mendefinsikan pelayanan umum sebagai: “Segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh Instansi pemerintah di Pusat, di Daerah, dan di lingkungan BUMN/D dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka...

Terminologi Otonomi Daerah

...Terminologi Otonomi Daerah – Berikut ini sekilas tentang penjelasan secara Terminologi Otonomi Daerah Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009 dan kemudian disempurnakan kembali dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, maka sampai detik ini otonomi daerah telah diimplementasikan pada pemerintahan Indonesia. Dalam kurun waktu diterbitkannya undang-undang tersebut, telah banyak...

Artikel Pelayanan Prima

...(penjual, pedagang, pelayan, atau salesman). Konsep pelayanan prima dapat diterapkan pada berbagai organisasi, instansi, pemerintah, ataupun perusahaan bisnis. Perlu diketahui bahwa kemajuan yang dicapai oleh suatu negara tercermin dari satandar pelayanan yang diberikan pemerintah kepada rakyatnya. Negara-negara yang tergolong miskin pada umumnya kualitas pelayanan yang diberikan di bawah standar...

Pendirian Yayasan - hukumonline.com

Sebelum disahkannya Undang-Undang Yayasan, di Indonesia tidak ada peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur tentang yayasan. Kata yayasan memang ...

Aturan-Aturan Hukum Corporate Social Responsibility ...

4. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-05/MBU/2007 Tahun 2007 Tentang Program Kemitraan Badan Usaha Milik Negara Dengan Usaha Kecil Dan Program ...

Peraturan | Ortax - your center of excellence in taxation

undang-undang republik indonesia nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,

2017 ~ Info Honorer

Info Honorer, Info ASN, Info PNS, Info PPPK, Info CPNS, Info Pegawai Non PNS, Info Pegawai Kontrak, Info PTT, Info GTT, Info Bidan PTT, Info THL-TBPP, Info CPNS Guru ...

BPJS Ketenagakerjaan - Wikipedia bahasa Indonesia ...

Sejarah. Sejarah terbentuknya BPJS Ketenagakerjaan yang dahulu bernama Jamsostek mengalami proses yang panjang, dimulai dari UU No.33/1947 jo UU No.2/1951 tentang ...

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 15 TAHUN 2006 ...

undang-undang republik indonesia nomor 15 tahun 2006 tentang badan pemeriksa keuangan dengan rahmat tuhan yang maha esa presiden republik indonesia,

Peraturan | Ortax - your center of excellence in taxation

petunjuk pelaksanaan peraturan direktur jenderal pajak nomor per-20/pj/2013 tentang tata cara pendaftaran dan pemberian nomor pokok wajib pajak, pelaporan usaha dan ...

Info Honorer

Sahabat pembaca blog Info Honorer, sudah tahukah anda bahwa Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memastikan pemerintah hanya akan membayarkan Tunjangan Hari Raya (THR ...

Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam PP Nomor 17 ...

Mar 27, 2010 Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah dalam PP Nomor 17 Tahun 2010. Artikel, Pendidikan Dewan Pendidikan, Komite Sekolah 200 Comments. Oleh Suparlan *)

Undang-undang RI Nomor 13 Tahun 2003 Tentang

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Presiden Republik Indonesia, Dengan persetujuan bersama ...