Artikel Wewenang Legislatif


loading...


Artikel Penyimpangan Sosial

...Artikel Penyimpangan Sosial dan gambarnya – contoh penyimpangan sosial dan makalah penyimpangan sosial Pengertian Penyimpangan Sosial menurut para ahli 1. Menurut Robert M. Z. Lawang penyimpangan perilaku adalah semua tindakan yang menyimpang dari norma yang berlaku dalam sistem sosial dan menimbulkan usaha dari mereka yang berwenang dalam sitem itu...

Artikel Pelayanan Prima

...Artikel Pelayanan Prima dan Konsep Pelayanan Prima 1. Pengertian Pelayanan Prima Pada hakikatnya, pengertian pelayanan prima adalah salah satu usaha yang dilakukan perusahaan untuk melayani pembeli (pelanggan) dengan sebaik-baiknya, sehingga dapat memberikan kepuasan kepada pelanggan dan memenuhi kebutuhan serta keinginan pelanggan, baik yang berupa produk barang atau jasa. Definisi...

Artikel Globalisasi dan Modernisasi

...Artikel Globalisasi dan Modernisasi – Berikut ini beberapa contoh dan penjelasannya tentang globalisasi dan modernisasi, dan juga penjelasan tentang makalah modernisasi dan globalisasi Bab I 1.1 Latar Belakang Masalah Perkembangan zaman yang saat ini sudah maju tidak luput dari kemajuan teknologi dalam kehidupan manusia. Penciptaan berbagai alat-alat dan berbagai...

Artikel Globalisasi Teknologi

...Artikel Globalisasi Teknologi – Berikut ini adalah contoh artikel globalisasi teknologi Kemajuan teknologi informasi yang demikian pesat membuat bola dunia terasa makin kecil dan ruang seakan menjadi tak berjarak lagi. Cara pandang terhadap duniapun sudah berubah. Teknologi informasi dalam perubahan cara pandang itu telah menjadi ujung tombak berbagai perubahan...

Macam Macam Perubahan Konstitusi

...yaitu oleh kekuatan-kekuatan yang bersifat primer, penafsiran oleh pengadilan dan oleh kebiasaan dalam bidang ketatanegaraan. Menurut CF Strong cara prosedur perubahan konstitusi, yaitu: Melalui lembaga legislatif biasa tetapi dibawah batasan tertentu. (By the ordinary legislature, but under certain restrictions) Ada tiga cara yang diizinkan bagi lembaga legislatif untuk melakukan...

Artikel Globalisasi Pendidikan

...mendapatkan pendidikan dasar secara gratis, karena pasal 11 ayat 2 UU Sisdiknas menyatakan “Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga negara yang berusia tujuh sampai dengan lima belas tahun”. Upaya memperbaiki kondisi pendidikan di Indonesia sebenarnya juga telah ditempuh dengan lahirnya UU...

Artikel Globalisasi Teknologi Pengaruh Teknologi Pada Remaja

...Artikel Globalisasi Teknologi Pengaruh Teknologi Pada Remaja – Di zaman yang sudah sangat maju ini, anak remaja mana yang tidak mengenal makna dari kata “Globalisasi”? Hampir 90% dari mereka yang sudah akrab bahkan menjadikan globalisasi sebagai bagian dari kehidupan mereka. Adapun 10% yang tidak mengenal dan tidak memahami kata...

Artikel Pranata Keluarga

...Artikel Pranata Keluarga – Pengertian Pranata keluarga adalah bagian dari pranata sosial yang meliputi lingkungan keluarga dan kerabat. Pembentukan watak dan perilaku seseorang dapat dipengaruhi oleh pranata keluarga yang dialami dan diterapkannya sejak kecil. Bagi masyarakat, pranata keluarga berfungsi untuk menjaga dan mempertahankan kelangsungan hidup masyarakat. 1 ) Pengertian...

Ciri ciri Konstitusi Negara Australia

...Ciri ciri Konstitusi Negara Australia – Berikut ini adalah beberapa Ciri Konstitusi Negara Australia Sistem Pemerintahan Demokrasi Liberal Merupakan Negara Persemakmuran Raja atau ratu sebagai kepala negara yang wewenangnya dibatasi oleh Konstitusi/UUD. Badan legislatif berisi parlemen, yakni badan yang mempunyai wewenang legislatif untuk membuat undang-undang. Badan Eksekutif melaksanakan undang-undang...

Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia

...Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia – Berikut ini adalah Ciri Konstitusi Indonesia Bentuk Negara Kesatuan Bentuk pemerintahan republik Kedaulatan ada di tangan rakyat Sistem pemerintahan presidensil Adanya pembagian kekuasaan antara legislatif,eksekutif & yudikatif Negara hukum Desentralisasi Multi partai (teridiri dari banyak partai) A. Konstitusi Yang Penah Berlaku di Indonesia...

Antropologi Hukum - NegaraHukum.com

Pendekatan yang digunakan Antropologi Hukum dalam mengkaji hukum adalah menggunakan pendekatan Holistik (menyeluruh) terhadap seluruh aspek kehidupan manusia antara ...

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia - Wikipedia ...

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; Periode 2014–2019: Jenis; Jenis: Lembaga legislatif yang berfungsi membentuk undang-undang ...

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia - Wikipedia bahasa ...

Artikel ini membutuhkan lebih banyak catatan kaki untuk pemastian. Bantulah memperbaiki artikel ini dengan menambahkan catatan kaki dari sumber yang terpercaya.

Mengenal Struktur Jabatan Di Perusahaan Jepang | Muhammad ...

Kebetulan sekali saya lagi cari informasi ini ,terima kasih .Saya sering bingung dengan struktur ditempat kerja saya,yang nantinya mengarah ke sistim perusahaan ...

PP No. 48/2016: Inilah Aturan Tata Cara Pengenaan Sanksi ...

Artikel lainnya : Tingkatkan Nilai Tambah, Presiden Jokowi Minta Jambi Segera Kembangkan Hilirisasi Industri; Presiden Jokowi Minta Pemprov DIY Perhatikan Industri ...

Latihan Soal PKN kelas 4 SD, untuk menghadapi ujian ...

Latihan Soal PKN kelas 4 SD, untuk menghadapi ujian sekolah dan ujian nasional (Pemerintah Desan dan Kecamatan)

Makalah Tentang Otonomi DaerahPerkuliahan.com ...

"Otonomi Daerah " oleh : Anisatul Mahmudah Latar Belakang Masalah Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah membawa perubahan di hampir semua

Pejabat Negara dan Pejabat Pemerintahan - hukumonline.com

C.F. Strong mengartikan pemerintah dalam arti luas sebagai organisasi negara yang utuh dengan segala alat kelengkapan negara yang memiliki fungsi legislatif ...

Dewan Perwakilan Rakyat

Official site provides news and information about its functions, members, , committees, parties and history. [English, Indonesian]

Arti, Tujuan, Lingkup, dan Contoh Diskresi - hukumonline.com

Setiap penggunaan diskresi pejabat pemerintah bertujuan untuk, melancarkan penyelenggaraan pemerintah, mengisi kekosongan hukum. Nah siapakah pemerintah tersebut?