Artikel Landasan Hukum Demokrasi Pancasila


loading...


Pengertian hukum menurut para ahli

...Pengertian Hukum Menurut Para Ahli Hukum 1. Plato, dilukiskan dalam bukunya Republik. Hukum adalah sistem peraturan-peraturan yang teratur dan tersusun baik yang mengikat masyarakat. pengertian hukum bisnis menurut para ahli, pengertian hukum menurut para ahli di luar negeri 2. Aristoteles, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat...

Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan

...Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan – Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan yang harus dipahami, seperti tenaga kerja, pekerja/buruh, pemberi kerja, pengusaha, perusahaan dan lain-lain. Istilah dalam pengertian hal tersebut diatas dapat ditemui dalam peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13...

Definisi Hukum Menurut Para Ahli

...Pengertian Hukum Menurut Para ahli dan Definisi Hukum Menurut Para ahli Pengertian Hukum Menurut Para Aristoteles “Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature” (Hukum tertentu adalah sebuah hukum yang setiap komunitas meletakkan ia sebagai...

Pengertian hukum menurut Soerjono Soekamto

...Pengertian hukum menurut Soerjono Soekamto dan definisi hukum menurut Soerjono Soekamto Mempunyai berbagai arti: 1. Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan) hukum 2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan 3. Hukum dalam arti kadah atau norma 4. Hukum dalam ari tata hukum/hukum positf tertulis 5. Hukum dalam...

Tujuan hukum menurut para ahli

...Tujuan hukum menurut para ahli – Sama halnya dengan pengertian hukum, banyak teori atau pendapat mengenai tujuan hukum. Berikut ini adalah teori-teori menurut para ahli : Tujuan hukum menurut Prof Subekti, SH : Hukum itu mengabdi pada tujuan negara yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan....

Pengertian Hukum Bisnis Menurut Para Ahli

...Pemahanan dan Pengertian Hukum Bisnis sebagai berikut ini Pengertian Hukum Bisnis adalah norma-norma atau aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tentang kepentingan bisnis yang dibagi dalam beberapa bidang, diantaranya adalah Hukum Bisnis bidang ekonomi Hukum Dagang Hukum Asuransi Hukum Investasi Hukum Bisnis bidang keuangan Hukum Perbankan...

Pengertian Hukum Pidana

...Definisi Hukum Pidana dan Pengertian Hukum Pidana Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan...

Artikel Globalisasi Teknologi

...di mana saja, yang pada masa lalu tidak terlihat –tapi bukannya tidak ada. Demokrasi melanda dunia dan dunia menerapkan demokrasi itu melalui sistem telekomunikasi global. Dengan semakin banyaknya informasi yang diterima masyarakat, pemerintah harus mulai berubah ke arah sistem dimana peraturan dan hukum didasarkan bukan pada kemauan pemerintah, melainkan...

Tujuan Hukum Pidana

...Tujuan Hukum Pidana – Secara konkrit tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah : Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkunganya Tujuan hukum pidana ini sebenarnya...

Pengertian hukum menurut Roscoe Pound

...Pengertian hukum menurut Roscoe Pound dan Definisi hukum menurut Roscoe Pound Sebagai tata hukum mempunyai pokok bahasan hubungan antara manusia dengan individu lainnya, dan hukum merupakan tingkah laku para individu yang mempengaruhi individu lainnya. Adapun hukum sebagai kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif (Law as a...

Pengertian Hukum Dasar Negara Indonesia | Sarjanaku.com

Pengertian Hukum Dasar Negara Indonesia - Sebagai dasar negara, Pancasila merupakan suatu asas kerohanian yang dalam ilmu kenegaraan populer disebut sebagai dasar ...

PENGAMALAN NILAI-NILAI PANCASILA DALAM KEHIDUPAN SEHARI-HARI

Pancasila mempunyai kedudukan sebagai ideologi dan dasar negara sekaligus sebagai pandangan hidup seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia ...

Demokrasi Di Indonesia - Pengertian dan Macam Macam Demokrasi

Demokrasi di Indonesia Dalam membicarakan tentang demokrasi di Indonesia, tidak bisa dilepaskan dari alur periodisasi pemerintahan masa revolusi kemerdekaan ...

Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Lama Lengkap

Berikut ini adalah Pelaksanaan Demokrasi Masa Orde Lama Lengkap !! Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari kata "demos" yang berarti

HASIL AMANDEMEN UUD 1945 DAN TAHAPANNYA

Tujuan amandemen UUD 1945 menurut Husnie Thamrien, adalah : untuk menyempurnakan aturan dasar mengenai tatanan negara agar dapat lebih mantap dalam mencapai tujuan ...

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia - Wikipedia ...

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), umumnya disebut Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan ...

Pengertian Otonomi Daerah Makalah, Tujuan, Prinsip, Undang ...

Judul Artikel ini Adalah (Pengertian Otonomi Daerah Makalah, Tujuan, Prinsip, Undang Undang Otonomi Daerah)

Soal UAS PKN Kelas X XI XII Semester 1 Ganjil

Download contoh latihan Soal UAS / Ulangan Akhir Semester 1 (Ganjil) Kelas X, XI, XII SMA / MA Mapel PKN / Pendidikan Kewarganegaraan dan kunci jawaban

Orde Baru - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Presiden Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno.

UU Ketenagakerjaan Baru - hukumonline.com

Diwarnai bentrokan buruh dan polisi, DPR mengesahkan RUU Ketenagakerjaan (dulu bernama RUU Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan) menjadi Undang-Undang (26/02).