Artikel Arti Kepastian Hukum


loading...


Pengertian hukum menurut para ahli

...peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat. 15. Dr. Soejono Dirdjosisworo, S.H. menyebutkan aneka arti hukum yang meliputi: hukum dalam arti ketentuan penguasa (undang-udang, keputusan hakim dan sebagainya) hukum...

Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan

...Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan – Dalam hukum perburuhan atau hukum ketenagakerjaan terdapat beberapa Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan yang harus dipahami, seperti tenaga kerja, pekerja/buruh, pemberi kerja, pengusaha, perusahaan dan lain-lain. Istilah dalam pengertian hal tersebut diatas dapat ditemui dalam peraturan perundangan-undangan ketenagakerjaan. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 13...

Definisi Hukum Menurut Para Ahli

...Pengertian Hukum Menurut Para ahli dan Definisi Hukum Menurut Para ahli Pengertian Hukum Menurut Para Aristoteles “Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature” (Hukum tertentu adalah sebuah hukum yang setiap komunitas meletakkan ia sebagai...

Pengertian hukum menurut Soerjono Soekamto

...Pengertian hukum menurut Soerjono Soekamto dan definisi hukum menurut Soerjono Soekamto Mempunyai berbagai arti: 1. Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan) hukum 2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan 3. Hukum dalam arti kadah atau norma 4. Hukum dalam ari tata hukum/hukum positf tertulis 5. Hukum dalam...

Tujuan hukum menurut para ahli

...Tujuan hukum semata-mata ialah untuk mencapai keadilan. Dan ia kepentingan daya guna dan kemanfaatan sebagai unsur dari keadilan. Tujuan hukum menurut Prof. Mr. Dr. LJ. van Apeldoorn : Tujuan hukum adalah mengatur hubungan antara sesama manusia secara damai. Hukum menghendaki perdamaian antara sesama. Dengan menimbang kepentingan yang bertentangan secara...

Pengertian Hukum Pidana

...Definisi Hukum Pidana dan Pengertian Hukum Pidana Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan...

Pengertian Hukum Bisnis Menurut Para Ahli

...Pemahanan dan Pengertian Hukum Bisnis sebagai berikut ini Pengertian Hukum Bisnis adalah norma-norma atau aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tentang kepentingan bisnis yang dibagi dalam beberapa bidang, diantaranya adalah Hukum Bisnis bidang ekonomi Hukum Dagang Hukum Asuransi Hukum Investasi Hukum Bisnis bidang keuangan Hukum Perbankan...

Pengertian konstitusi menurut para ahli

...keadaan atau struktur dalam negara, konstitusi harus menentukan segala apa yang ada dalam negara. Konstitusi dalam arti relatif, maksudnya dapat menjamin kepastian hukum Konstitusi dalam arti positif, merupakan suatu putusan tertinggi dari pada rakyat atau orang yang tergabung dalam suatu organisasi yang disebut negara; Konstitusi dalam arti ideal, segala...

Tujuan Hukum Pidana

...Tujuan Hukum Pidana – Secara konkrit tujuan hukum pidana itu ada dua, ialah : Untuk menakut-nakuti setiap orang jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkunganya Tujuan hukum pidana ini sebenarnya...

Artikel Globalisasi dan Modernisasi

...Artikel Globalisasi dan Modernisasi – Berikut ini beberapa contoh dan penjelasannya tentang globalisasi dan modernisasi, dan juga penjelasan tentang makalah modernisasi dan globalisasi Bab I 1.1 Latar Belakang Masalah Perkembangan zaman yang saat ini sudah maju tidak luput dari kemajuan teknologi dalam kehidupan manusia. Penciptaan berbagai alat-alat dan berbagai...

Pengertian Perlindungan Hukum Menurut Para Ahli | Tesis Hukum

Perlindungan Hukum~Pada zaman sekarang ini hukum banyak diwarnai dan dibahas dengan berbagai topik tak terkecuali pembahasan mengenai perlindungan hukum.

Pengertian Perizinan - NegaraHukum.com

Berikut dikemukakan beberapa pengertian perizinanan dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan oleh para ahli hukum administrasi negara: Penetapan perizinan ...

Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik - Negara Hukum

Asas-asas umum penyelenggaraan negara sebagaimana ditegaskan dalam UU No. 28 Tahun 1999 adalah: asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas ...

Asuransi Kapal dan P&I (Marine Hull and P&I)

abas setiawan wrote on 23 June, 2008, 11:36. Pak, Seperti tulisan tambahan saya di artikel bapak yang saya copy di blog saya tentang Marine Asuransi P&I , Apakah ...

Begini Cara Membedakan Tanah Girik dan Tanah Sertifikat ...

Sertifikat hak atas tanah berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat dalam membuktikan kepemilikan hak atas tanah. Sertifikat menjamin secara hukum bahwa orang yang ...

RAHASIA MEMBUKA SEGITIGA KUNCI KEKUATAN RUHANI | MIND ...

A. SEGITIGA SUMBER KEKUATAN HIDUP " KEMUSTAHILAN YANG TERMURNI "Memahami makna unsur – unsur elemen baik material dan non meterial pada sebuah penciptaan, adalah ...

Metrotvnews.com: News Video Portal

Situs Berita Video Indonesia ... Tepat hari ini, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo genap memasuki umur 56 tahun.

Pasal 31 E UU PPh : Menguntungkan atau Bumerang ? | Ortax ...

*) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha Dari tabel diatas dapat terlihat bahwa peredaran usaha yang tercantum dalam pasal 31 E UU PPh merupakan implementasi ...

Pengelompokan jalan - Wikipedia bahasa Indonesia ...

Artikel ini perlu dirapikan atau ditulis ulang karena artikel ini bersifat umum sedangkan isinya ditulis dalam konteks yang terlalu spesifik/sempit.

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia ...

Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia; Gambaran Umum; Singkatan: KPK: Didirikan: 2002: Dasar hukum pendirian: Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002: Sifat