Apakah Setiap Negara Harus Memiliki Konstitusi


loading...


Macam Macam Perubahan Konstitusi

...berlaku pada Negara federal. Perubahan terhadap konstitusi ini harus dengan persetujuan sebagian besar Negara bagian. Usul perubahan konstitusi diajukan oleh Negara serikat tetapi keputusan akhir berada di tangan Negara bagian. Usul perubahan juga dapat diajukan oleh Negara bagian. b) Melalui konvensi istimewa.( By a special conventions) Cara ini dapat...

Pengertian Negara Menurut Ahli Indonesia

...Pengertian Negara Menurut Ahli Indonesia – Berikut ini Definisi Negara Menurut para Ahli Indonesia dan tokoh luar yang terkenal Pengertian Negara Menurut Prof. Miriam Budihardjo Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan...

Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia

...undangan dan peraturan –peraturan harus bersumber pada UUd 1945 2. Berbagai konstitusi yg Pernah Berlaku di Indonesia a. UUD 1945 ( 18 Agustus 1945-27 Desember 1949 ) semua Negara perlu memiliki UUD/ konstitusi . Indonesia sebagai suatu Negara juga memiliki UUD yg kita sebut UUD 1945. Untuk lebih jelas...

Macam Macam Konstitusi

...itu tidak diatur dalam konstitusi negara kesatuan, karena pada dasarnya semua kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat. 5) Konstitusi Pemerintahan Presidensial dan pemerintahan Parlementer (President Executive and Parliamentary Executive Constitution). Ciri ciri Konstitusi sistem pemerintahan presidensial (strong) terdapat ciri-ciri antara lain: Presiden memiliki kekuasaan nominal sebagai kepala negara, tetapi...

Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Keluarga Sekolah Masyarakat

...pekerjaan dan penghidupan yang layak Setiap warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum dan di dalam pemerintahan Setiap warga negara bebas untuk memilih, memeluk dan menjalankan agama dan kepercayaan masing-masing yang dipercayai Setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran Setiap warga negara berhak mempertahankan wilayah negara...

Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan

...tersebut artinya setiap orang, tanpa membedakan gender, strata sosial, etnis, golongan, agama dan status apapun berhak untuk memperoleh perlindungan di bidang pendidikan. Hak pendidikan menjadi hak setiap warga negara, karena jika hak ini berhasil diimplementasikan dengan baik, maka bangsa ini pun akan memperoleh kemajuannya. Karena pendidikan merupakan pondasi kehidupan...

Tujuan Konstitusi Negara Indonesia

...timbul berbagai lembaga-lembaga negara yang tidak kurang pentingnya dibanding yang tertera dalam konstitusi dan bahkan hak asasi manusia yang tidak atau kurang diatur dalam konstitusi justru mendapat perlindungan lebih baik dari yang telahtermuat dalam konstitusi itu sendiri. Dengan demikian banyak negara yang memiliki konstitusitertulis terdapat aturan-aturan di luar konstitusi...

Artikel Globalisasi Pendidikan

...sebagai ciri dari setiap individu di dunia ini tanpa dibatasi oleh wilayah Globalisasi belum memiliki definisi yang mapan, kecuali sekedar definisi kerja (working definition), sehingga bergantung dari sisi mana orang melihatnya. Ada yang memandangnya sebagai suatu proses sosial, atau proses sejarah, atau proses alamiah yang akan membawa seluruh bangsa...

Artikel Globalisasi Teknologi

...dan media yang sama. Karena itu, wajar jika pemerintah negara-negara Asia, negara yang dianggap kurang maju, kini mulai secara resmi mendukung perkembangan TI setelah sekian lama diam-kebingungan karena tidak tahu apa yang harus dilakukan dengan perkembangan teknologi yang demikian cepat ini. Bagi Asia, yang saat ini sedang bekerja keras...

Tantangan Tenaga Administrasi Di Era Globalisasi

...untuk bertemu dengan relasi yang berasal dari luar negeri. Seorang sekretaris setiap harinya berkomunikasi dengan tamu- tamu dengan berbagai tingkatan atau golongan. Untuk itu seorang sekretaris harus mampu berkomunikasi dengan baik dan menguasai bahasa Indonesia dan beberapa bahasa asing dengan baik. Ia pun dituntut untuk memilih kata dan menyususn...

MATERI PKN KELAS X SEMESTER 1 DAN 2 - Rumah Boska

Negara berasal dari kata staat (Belanda , Jerman) dan state (Inggris) kedua kata itu berasal dari bahasa latin yaitu status atau statum yang berarti menempatkan dalam ...

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia - Wikipedia bahasa ...

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia; Gambaran umum; Didirikan: 16 Agustus 2003; 13 tahun lalu () Dasar hukum: Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik ...

MAKALAH PANCASILA SEBAGAI IDEOLOGI BANGSA DAN NEGARA ...

Indonesia sebagai negara yang mempunyai dasar Negara yaitu pancasila yang memiliki sebuah arti penting memiliki ideologi. Setiap bangsa dan negara ingin berdiri kokoh ...

Kompasiana

Kompasiana adalah sebuah Media Warga (Citizen Media) yang mengusung semangat berbagi dan saling terhubung (sharing, connecting)

Rohingya: Siapa mereka? – The Prasetyos

Mas Arief, Assalamualaikum Wa rahmatullahi Wa Barakat Thanks for your part of the description of the Rohingya refugee issue of Myanmar’. You might have been living ...

Tax Amnesty, Pelaporan dan Pelacakan Harta | Ortax - your ...

Tax Amnesty, Pelaporan dan Pelacakan Harta Oleh : Andreas Adoe, SE, LLM. RUU Tax Amnesty akhirnya disahkan oleh pemerintah sebagai Undang-Undang No.11 Tahun 2016 ...

Fungsi Partai Politik - hukumonline.com

Sebelumnya, Partai Politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak ...

Media Resmi GNPF-MUI

KH. Hasyim Muzadi Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdatul Ulama (PBNU) telah usia pada pada Kamis, 16/03/2017 pukul 6.15 WIB. Kader NU kelahiran Tuban, Jawa Timur ...

Korupsi di Indonesia - Analisis KKN | Indonesia Investments

Masalah korupsi politik di Indonesia terus menjadi berita utama (headline) hampir setiap hari di media Indonesia dan menimbulkan banyak perdebatan panas dan diskusi ...

UU Ketenagakerjaan Baru - hukumonline.com

Diwarnai bentrokan buruh dan polisi, DPR mengesahkan RUU Ketenagakerjaan (dulu bernama RUU Pembinaan dan Perlindungan Ketenagakerjaan) menjadi Undang-Undang (26/02).