3 Unsur Konstitusi Negara


loading...


Macam Macam Perubahan Konstitusi

...kesempatan untukmenyampaikan pandangannya sebelum perubahan dilakukan. Agar kekuasaan Negara serikat dan kekuasaan Negara bagian tidak diubah semata-mata oleh perbuatan masing-masing pihak secara tersendiri. Agar supaya hak-hak perseorangan atau kelompok, seperti kelompok minoritas agama atau kebudayaannya mendapat jaminan. Apabila kita amati mengenai system pembaharuan konstitusi di berbagai Negara terdapat dua...

Pengertian Negara Menurut Ahli Indonesia

...G. Pringgodigdo, SH. Negara adalah suatu organisasi kekuasaan atau organisasi kewibawaan yang harus memenuhi persyaratan unsurunsur tertentu. Pengertian Negara Menurut Dr. Wiryono Projodikoro, SH. Negara adalah suatu organisasi di atas kelompok atau beberapa kelompok manusia yang bersama – sama mendiami suatu wilayah (teritori) tertentu, dengan mengakui adanya...

Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia

...Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia – Berikut ini adalah Ciri Konstitusi Indonesia Bentuk Negara Kesatuan Bentuk pemerintahan republik Kedaulatan ada di tangan rakyat Sistem pemerintahan presidensil Adanya pembagian kekuasaan antara legislatif,eksekutif & yudikatif Negara hukum Desentralisasi Multi partai (teridiri dari banyak partai) A. Konstitusi Yang Penah Berlaku di Indonesia...

Macam Macam Konstitusi

...konstitusi yang mempunyai kedudukan tertinggi dalam negara (tingkatan peraturan perundang-undangan). Sedangkan konstitusi tidak derajat tinggi ialah konstitusi yang tidak mempunyai kedudukan serta derajat seperti konstitusi derajat tinggi. 4) Konstitusi Negara Serikat dan Negara Kesatuan (Federal and Unitary Constitution). Bentuk negara akan sangat menentukan konstitusi negara yang bersangkutan. Dalam suatu...

Tujuan Konstitusi Negara Indonesia

...Tujuan Konstitusi Negara Indonesia – Hukum pada umumnya bertujuan mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar, akan lebih...

Artikel Globalisasi dan Modernisasi

...yang dapat menyambungkan kita keberbagai negara di dunia. Aktivitas ini dinamakan modernisasi ialah proses masyarakat menuju hidup yang masa kini atau modern selain modernisasi hal ini juga diperkuat dengan tindakan globalisasi adalah proses penyebaran unsur-unsur baru khususnya yang menyangkut informasi secara mendunia melalui media cetak dan elektronik. 1.2 Rumusan...

Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Keluarga Sekolah Masyarakat

...Hak Dan Kewajiban Warga Negara Dalam Keluarga Sekolah Masyarakat – Secara implisit, kita sebagai warga Indonesia dengan hak dan kewajiban yang sama dan juga sebagai bangsa yang berdasarkan pancasila, kita hendaknya mengutamakan Kewajiban dari pada Hak. Pengertian Hak adalah suatu kewenangan atau kekuasaan yang diberikan oleh hukum. Suatu kepentingan...

Pengertian konstitusi menurut para ahli

...yang mengatur pembentukan norma-norma yang bersifat umum, khususnya pembentukan undang-undang. Pengertian konstitusi menurut Lasalle Kekuasaan antara kekuasaan yang terdapat dalam masyarakat (faktor kekuatan riil : presiden, TNI, Partai; buruh, tani dsb); Apa yang tertulis diatas kertas mengenai lembaga lembaga negara dan prinsip-prinsip memerintah dari suatu negara, sama dengan faham...

Pengaruh Globalisasi Terhadap Pendidikan

...pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan mendapatkan manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya, demi kesejahteraan umat manusia” dan pasal 31 ayat (1) mengamanatkan bahwa “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan” Konstitusi itu menunjukkan kalau rakyat mempunyai kedudukan yang sama untuk dan...

Pengertian Negara Menurut Para Ahli

...Pengertian Negara Menurut MAC IVER Negara harus memenuhi 3 unsur pokok , yaitu pemerintahan, komunitas atau rakyat, dan wilayah tertentu Pengertian Negara Menurut GEORGE JELLINEK Negara adalah organisasi yang dilengkapi dengan suatu kekuatan yang asli yang didapat bukan dari suatu kekuatan yang ebih tinggi derajatnya. Pengertian Negara Menurut HAROLD...

Konstitusi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Konstitusi atau Undang-undang Dasar (bahasa Latin: constitutio) dalam negara adalah sebuah norma sistem politik dan hukum bentukan pada pemerintahan negara—biasanya ...

Sistem Pemerintahan Indonesia

Selain bentuk negara kesatuan dan bentuk pemerintahan republik, Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan.

Delik Penghinaan - NegaraHukum.com

Menurut Ledeng Marpaung, istilah tindak pidana penghinaan pada umumnya juga biasa digunakan untuk tindak pidana terhadap kehormatan. Dipandang dari segi sisi sasaran ...

iceFilms.info - Globolister

Vote for iceFilms.info on globolister:

Sifat Melawan Hukum - NegaraHukum.com

Terminologi sifat melawan hukum dapat ditemukan sebagai salah satu unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001 tentang ...

Demokrasi - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Daftar artikel politik. Ekonomi politik Filsafat politik Politik menurut negara Politik menurut pembagian negara Sejarah politik. Sejarah politik dunia

ISTILAH DAN PENGERTIAN HUKUM TATA NEGARA | Mifta Churohman ...

Hukum Tata Negara pada dasarnya adalah hukum yang mengatur organisasi kekuasaan suatu negara beserta segala aspek yang berkaitan dengan organisasi negara

Arti ‘Menimbang’ dan ‘Mengingat’ Dalam Peraturan Perundang ...

Saya bingung perbedaan mengingat dan menimbang setiap kali membaca peraturan perundang-undangan. Sepertinya fungsi keduanya sama saja. Apa maksud kedua bagian tersebut?

UNDIP E-JOURNAL SYSTEM PORTAL

UNDIP E-Journal Systems (UEJS) Portal is e-journal management and publishing system published by Diponegoro University. E-Journal Portal 1: http://ejournal.undip.ac.id

Pasal untuk Menjerat Pelaku Penipuan dalam Jual Beli ...

Penipuan bermodus operandi jual beli online penyelesaian kasusnya bagaimana? Apakah hanya dikenakan sanksi pidana dari KUHP atau dari UU ITE? Tolong bantuannya.