3 Fungsi Pokok Konstitusi


loading...


Macam Macam Perubahan Konstitusi

...Macam Macam Perubahan KonstitusiFungsi Perubahan Konstitusi Dari segi tata bahasa kata Amandemen sama dengan amandement. Secara harfiah amandement dalam bahasa Indonesia berarti mengubah. Mengubah maupun perubahan berasal dari kata dasar ubah yang berarti lain atau beda. Mengubah mengandung arti menjadi lain sedang perubahan diartikan hal berubahnya sesuatu;...

Macam Macam Konstitusi

...pun (contoh : USA, Kanada, Indonesia dan Jepang). Ciri-ciri konstitusi fleksibel Sifat elastis, artinya dapat disesuaikan dengan mudah Dinyatakan dan dilakukan perubahan adalah mudah seperti mengubah undang-undang Ciri ciri Konstitusi rigid mempunyai ciri-ciri pokok, antara lain: Memiliki tingkat dan derajat yang lebih tinggi dari undang-undang Hanya dapat diubah dengan...

Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia

...Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia – Berikut ini adalah Ciri Konstitusi Indonesia Bentuk Negara Kesatuan Bentuk pemerintahan republik Kedaulatan ada di tangan rakyat Sistem pemerintahan presidensil Adanya pembagian kekuasaan antara legislatif,eksekutif & yudikatif Negara hukum Desentralisasi Multi partai (teridiri dari banyak partai) A. Konstitusi Yang Penah Berlaku di Indonesia...

Tujuan Konstitusi Negara Indonesia

...Tujuan Konstitusi Negara Indonesia – Hukum pada umumnya bertujuan mengadakan tata tertib untuk keselamatan masyarakat yang penuh dengan konflik antara berbagai kepentingan yang ada di tengah masyarakat. Tujuan hukum tata negara pada dasarnya sama dan karena sumber utama dari hukum tata negara adalah konstitusi atau Undang-Undang Dasar, akan lebih...

Teori Actuating

...atau mengkoordinasi merupakan salah satu fungsi manajemen untuk melakukan berbagai kegiatan agar tidak terjadi kekacauan, percekcokan, kekosongan kegiatan, dengan jalan menghubungkan, menyatukan dan menyelaraskan pekerjaan bawahan sehingga terdapat kerjasama yang terarah dalam usaha mencapai tujuan organisasi. Usaha yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan itu, antara lain dengan memberi instruksi,...

Pengertian konstitusi menurut para ahli

...Definisi dan Pengertian konstitusi menurut para ahli – berikut ini adalah beberapa Pengertian konstitusi menurut para ahli dan tokoh Pengertian konstitusi menurut Hans Kelsen Konstitusi menjadi dua arti yakni arti formal dan arti material. Konstutusi dalam arti formal adalah suatu dokumen resmi, seperangkat norma hukum yang dapat dirubah hanya...

Fungsi konstitusi menurut Hans Kelsen

...Fungsi konstitusi menurut Hans Kelsen yaitu memberi kekuasaan membentuk hukum kepada pihak yang ditentukan. Konstitusi menempati kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan ketatanegaran suatu negara, yaitu : 1. Sebagai Hukum Dasar Prinsip kedaulatan rakyat yang diejawantahkan dalam konstitusi sebagai bentuk kesepakatan bersama rakyat. Konstitusi berisi aturan-aturan dan ketentuan tentang...

Fungsi perubahan konstitusi

...Fungsi perubahan konstitusi – Berikut ini adalah beberapa Fungsi perubahan konstitusi negara adalah : Mengubah pasal-pasal dalam konstitusi yang tidak jelas dan tidak tegas salam memberikan pengaturan. Akibatnya, banyak hal yang dengan mudah dapat ditafsirkan oleh siapa saja, tergantung pada kepentingan orang-orang yang menafsirkannya. Mengubah dan/atau menambah pengaturan-prngaturan di...

Artikel Pranata Keluarga

...harmonis pula, demikian juga sebaliknya. 2 ) Peran atau Fungsi Pranata Keluarga Sebagai salah satu bentuk pranata sosial, pranata keluarga mempunyai beberapa fungsi, Berikut ini beberapa fungsi keluarga. a) Fungsi reproduksi; keluarga merupakan sarana untuk memperoleh keturunan secara sehat, terencana, terhormat, sesuai dengan ajaran agama, dan sah di mata...

Klasifikasi Pranata Sosial

...disebut pranata keluarga. Pranata keluarga merupakan pranata yang memiliki kegiatan dalam suatu keluarga, yang berkaitan dengan proses untuk melaksanakan tujuan keluarga. Pranata keluarga memiliki tujuan untuk mengatur manusia dalam hal melanjutkan keturunan (repruduksi). Fungsi Pranata keluarga yang nyata, yaitu sebagai berikut. Mengatur masalah hubungan seksual untuk melanjutkan keturunan melalui...

Demokrasi Pancasila - Wikipedia bahasa Indonesia ...

Prinsip Pancasila. Prinsip pokok Pancasila adalah sebagai berikut: Perlindungan terhadap hak asasi manusia; Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah

Pengertian Hakim Tugas Fungsi dan Kedudukan Hakim ...

Pengertian Hakim Tugas Fungsi dan Kedudukan Hakim - Lembaga peradilan di Indonesia dari tahun ke tahun mulai menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan.

Lembaga sosial - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia ...

Pengertian Lembaga Sosial. Pengertian istilah lembaga sosial dalam bahasa Inggris adalah social institution, namun social institution juga diterjemahkan sebagai ...

Pengertian Pancasila Definisi | Sarjanaku.com

Apabila kita berbicara tentang UUD 1945. maka yang dimaksud ialah Konstitusi (UUD) yang disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut pada tanggal 18 ...

Rpp pkn smk kelas x sem 1 - slideshare.net

Rpp pkn smk kelas x sem 1 1. RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN Nama Sekolah Mata Pelajaran Kelas/Program Semester Pertemuan Minggu ke Alokasi ...

Perbedaan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi ...

Assalamualaikum wr. Wb., salam sejahtera bagi kita semua, langsung saja saya mau tanya apa perbedaan Mahkamah Agung dengan Mahkamah Konstitusi?

Sistem Pemerintahan Indonesia

Berdasarkan tujuh kunci pokok sistem pemerintahan, sistem pemerintahan Indonesia menurut UUD 1945 menganut sistem pemerintahan presidensial. Sistem pemerintahan ini ...

Program BK - smaptakdr.sch.id

Program BK . PROGRAM BIMBINGAN DAN KONSELING SMA NEGERI 7 KEDIRI TAHUN PELAJARAN 2014/2015. KATA PENGANTAR. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Alloh SWT karena ...

RANCANGAN AWAL RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH ...

viii | Rancangan Awal RPJMN 2015-2019 DAFTAR TABEL Tabel 3.1 Kebijakan dalam Memanfaatkan Bonus Demografi ..... 36 Tabel 3.2 Penduduk Indonesia Periode ...

Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa

Penjelesan Undang Undang No 6 tahun 2014 tentang Desa 1. PENJELASAN ATAS UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA I ...