3 Dasar Hukum Tentang Pers


loading...


Pengertian hukum menurut para ahli

...dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah. 3. Austin, hukum adalah sebagai peraturan yang diadakan untuk memberi bimbingan kepada makhluk yang berakal oleh makhluk yang berakal yang berkuasa atasnya (Friedmann, 1993: 149). 4. Bellfoid, hukum yang berlaku di suatu masyarakat mengatur tata tertib masyarakat itu didasarkan atas kekuasaan...

Elemen elemen dari hukum ketenagakerjaan

...perkembangan hubungan industrial, penulis berpendapat bahwa istilah hukum ketenagakerjaan lebih tepat dibandingkan dengan istilah hukum perburuhan. Berdasarkan uraian tersebut, jika dicermati hukum ketenagakerjaan memiliki unsur-unsur sebagai berikut 1. Serangkaian peraturan yang berbentuk tertulis dan tidak tertulis. 2. Mengatur tentang kejadian hubungan kerja antara pekerja dan pengusaha/majikan. 3. Adanya orang...

Definisi Hukum Menurut Para Ahli

...Pengertian Hukum Menurut Para ahli dan Definisi Hukum Menurut Para ahli Pengertian Hukum Menurut Para Aristoteles “Particular law is that which each community lays down and applies to its own members. Universal law is the law of nature” (Hukum tertentu adalah sebuah hukum yang setiap komunitas meletakkan ia sebagai...

Pengertian hukum menurut Soerjono Soekamto

...Pengertian hukum menurut Soerjono Soekamto dan definisi hukum menurut Soerjono Soekamto Mempunyai berbagai arti: 1. Hukum dalam arti ilmu (pengetahuan) hukum 2. Hukum dalam arti disiplin atau sistem ajaran tentang kenyataan 3. Hukum dalam arti kadah atau norma 4. Hukum dalam ari tata hukum/hukum positf tertulis 5. Hukum dalam...

Pengertian Hukum Pidana

...Definisi Hukum Pidana dan Pengertian Hukum Pidana Hukum Pidana sebagai Hukum yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Undang-Undang dan berakibat diterapkannya hukuman bagi siapa yang melakukannya dan memenuhi unsur-unsur perbuatan yang disebutkan dalam Undang-Undang Pidana. Seperti perbuatan yang dilarang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Korupsi, Undang-Undang HAM dan...

Tujuan hukum menurut para ahli

...Tujuan hukum menurut para ahli – Sama halnya dengan pengertian hukum, banyak teori atau pendapat mengenai tujuan hukum. Berikut ini adalah teori-teori menurut para ahli : Tujuan hukum menurut Prof Subekti, SH : Hukum itu mengabdi pada tujuan negara yaitu mencapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyatnya dengan cara menyelenggarakan keadilan....

Pengertian Hukum Bisnis Menurut Para Ahli

...Pemahanan dan Pengertian Hukum Bisnis sebagai berikut ini Pengertian Hukum Bisnis adalah norma-norma atau aturan yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur tentang kepentingan bisnis yang dibagi dalam beberapa bidang, diantaranya adalah Hukum Bisnis bidang ekonomi Hukum Dagang Hukum Asuransi Hukum Investasi Hukum Bisnis bidang keuangan Hukum Perbankan...

Ciri Ciri Konstitusi di Indonesia

...hukum dasar atau undang-undang dasar.Istilah itu menggambarkan keseluruhan system ketatanegaraan suatu Negara. Pengertian konstitusi menurut para Ahli Pengertian konstitusi menurut Herman Heller Kontitusi dibagi menjadi tiga : Kontitusi yg mencerminkan kehidupan politik di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan. Disebut pengertian secara sosiologis. Konstitusi merupakan satu kesatuan kaidah yg hidup...

Teori Actuating

...Teori Actuating – Apa Yang Dimaksud Dengan Teori Actuating, Pengertian Fungsi Dan Teori Actuating? Berikut ini makalah dan artikel teori actuating serta dasar kumpulan teori actuating BAB I PENDAHULUAN 1.1. latar Belakang pengetahuan tentang actuating (pergerakan) dikalangan para remaja zaman sekarang harus ditingkatkan. Pengetahuan tentang actuating pun penting untuk...

Artikel Globalisasi dan Modernisasi

...Artikel Globalisasi dan Modernisasi – Berikut ini beberapa contoh dan penjelasannya tentang globalisasi dan modernisasi, dan juga penjelasan tentang makalah modernisasi dan globalisasi Bab I 1.1 Latar Belakang Masalah Perkembangan zaman yang saat ini sudah maju tidak luput dari kemajuan teknologi dalam kehidupan manusia. Penciptaan berbagai alat-alat dan berbagai...

BERI

BERI S.A. has always been an ardent supporter of academic institutions since its inception in 1966. Our team contributes to academic research primarily by granting ...

IMM | Ideas Made Measurable

What We Do At IMM, creating action isn’t just what we do — it’s who we are. Our agency is built to deliver full service capabilities while also delivering ...

Kumpulan Judul Contoh Skripsi Hukum Perdata « Contoh ...

Kumpulan Judul Contoh Skripsi Hukum Perdata. Kami menyajikan banyak judul tentang Skripsi Hukum Perdata. Banyaknya pilihan yang ada dalam daftar kami, memungkinkan ...

Hukum dan etika media komunikasi - Wikipedia bahasa ...

Hukum dan etika media komunikasi merupakan peraturan perilaku formal yang dipaksakan oleh otoritas berdaulat, seperti pemerintah kepada rakyat atau warga negaranya.

Indonesia - Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

Kata "Indonesia" berasal dari bahasa Yunani kuno yaitu Indus yang merujuk kepada sungai Indus di India dan nesos yang berarti "pulau". Jadi, kata Indonesia berarti ...

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 - hukumonline.com

Informasi yang tersedia di www.hukumonline.com tidak ditujukan sebagai suatu nasehat hukum, namun hanya memberikan gambaran umum terhadap suatu informasi atau ...

Dasar Hukum Layanan Unggulan - Kementerian Keuangan RI

LAYANAN UNGGULAN KEMENTERIAN KEUANGAN. Standar Prosedur Operasi (Standard Operating Procedure) Layanan Unggulan Kementerian Keuangan yang selanjutnya disebut SOP ...

Peraturan Bank Indonesia Nomor 17/3/PBI/2015 tanggal 31 ...

1. Peraturan Bank Indonesia (PBI) ini merupakan PBI Nomor 17/3/PBI/2015 tentang Kewajiban Penggunaan Rupiah di Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 2. PBI ini ...

la Family - Kumpulan Peraturan Untuk Dosen/PNS

Peraturan Perundangan Tentang Pendidikan Hierarki Produk Hukum Katalog PP dari Tahun 1945 sd 2013 Undang-undang Dasar 1945: awal ...

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan ...

Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah Lembaga Pemerintah Non Kementrian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden dan dipimpin oleh Kepala.