Globalisasi Politik Pertanian

Globalisasi Politik Pertanian – Berikut ini adalah beberapa artikel tentang Globalisasi Politik Pertanian jaman dulu dan sekarang

Kemandirian negara sangat ditentukan oleh praktik politik pertanian yang menjadi dasar bagi negara dalam membuat kebijakan ekonomi pertanian. Karena negara membutuhkan keamanan pangan secara nasional sehingga tidak terlalu bergantung dari luar. Ketergantungan yang tinggi dari luar akan bisa mempengaruhi secara keseluruhan matra kehidupan nasional.

“Ekonomi Indonesia di Masa Depan”, yang dibuat risalahnya oleh Muhammad Hatta menguatkan tentang tidak ada titik balik bagi bangsa ini untuk memulai segera dari pertanian. Dan esensi dalam pertanian itu, masalah tanah menjadi faktor penting. Menguatkan bahwa tanah tidak boleh menjadi penguasaan sekelompok orang, lalu menjadikan orang di lingkungan sekitar itu menjadi buruh dari penguasa tanah. Kalaupun ada tanah yang dikelola secara luas untuk mengejar sebuah skala ekonomi, solusi koperasi adalah paling sahih.

Makanya masalah tanah di Indonesia harus dilihat kembali terutama aspek hukum yang menyatakan keabsahannya. Di Indonesia selain hukum formal yang berlaku sesuai konstitusi, kehadiran hukum adat juga harus menjadi kekuatan yang sama dengan hukum formal. Dalam hukum adat yang eksis di Indonesia, semua tanah tidak ada pemiliknya kecuali adat itu sendiri. Setiap tanah bisa dilakukan penggarapannya, ketika tidak digarap tanah dikembalikan kepada adat. Tanah adat tidak bisa dijual, kearifan lokal ini akan menyelamatkan akses tanah untuk masyarakat.

Sedangkan tanah yang bisa diatur secara legal formal hanya mengenai tanah untuk bermukim saja. Di luar itu dikelola oleh koperasi atau masyarakat adat sendiri. Perusahaan besar sedikit demi sedikit dikurangi perannya lalu masalah ekonomi pertanian ini dikembalikan pengelolaannya kepada masyarakat, dan kemampuan pengelolaannya didorong oleh pemerintah dan lembaga non pemerintah lainnya.

Faktanya risalah Hatta itu tentang Ekonomi Indonesia Masa Depan secara tegas memperlihatkan adanya dasar-dasar politik pertanian yang dianut pemerintah. Gunawan Wiradi mencatat fakta bahwa melalui UU no.13/1946, reformasi agraria dilaksanakan terhadap pemangku desa di Banyumas untuk membagi-bagikan tanahnya kepada khalayak. Kesultanan Yogya dan Solo juga mengalami hal serupa terkait UU no.13/1948.

Pada tahun 1957 kembali risalah Hatta tersebut berbunyi kembali, dengan dikeluarkannya kebijakan Rencana Kemakmuran Istimewa. Sebuah kebijakan yang akan memajukan ekonomi pertanian: kelembagaan, mekanisasi, intensifikasi.

Kredo berdaulat dalam politik, berdikari di bidang ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan menjadi semangat reformasi agraria ketika disahkannya sebuah UU Landreform no.56/1960. Maka bermunculan lembaga memperkuat itu: Panitia Pengukuran Desa, Pengadilan Landreform, dan Panitia Landreform.

Namun politik pertanian yang digagas oleh Hatta itu akhirnya berkalang tanah dengan lahirnya UU PMA, UU Kehutanan, UU Pertambangan dan sebagainya pada tahun 1967. Kerangka besar politik pertanian menjadi hanyut, dengan terpaan globalisasi, pertumbuhan ekonomi, dan pasar bebas sampai saat ini, ketika SBY tinggal dua tahun lagi berkuasa.

loading...


Pencarian Globalisasi Politik Pertanian

contoh essai tentang pertanian, Judul Makalah Pertanian zaman dulu, jenis jenis tanah beserta keterangannya, pengertian yuridis tanah, laporan tentang hubungan pangan dan politik, contoh karya tulis di tanah lot, jenis tanah beserta gambarnya, berbagai judul mengenai pertanian, kosakata pertanian, artikel tentang fakultas pertanian, artikel pendek tentang pertanian, defenisi simbol, contoh pertanyaan tentang pertanian di indonesia, yang di maksud tanah adat, contoh hasil pkl pertanian buat seminar, contoh cover makalah unanad, ciri ciri pertanian tradisiomal, butlah sebuah makalah singkat dengan tema pertanian, arti tanah longsor, arti logo pertanian